SUMMARY
This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.
JAKARTA, Indonesia—Presiden Joko “Jokowi” Widodo butuh dukungan dari dalam dan luar negeri untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk pembantaian massal 1965, kata Human Rights Watch (HRW).
“Kesuksesan usaha Jokowi untuk memulai proses penuntasan kasus kejahatan kemanusiaan 1965 ini membutuhkan dukungan kuat dan pengakuan atas tantangan yang akan dihadapinya,” kata Deputi Direktur HRW Asia Phelim Kine di situs lembaga tersebut, pada Rabu, 27 April.
Apa saja tantangan yang dimaksud? Dari melawan narasi umum sampai kelompok agama.
“(Keputusan) ini mengancam narasi umum yang telah membungkan korban dan anggota keluarganya,” kata Philem.
Menurut Philem, masih ada unsur di pemerintahan dan aparat yang mengingingkan pelurusan sejarah ini tetap terkubur dalam-dalam bersama tubuh korban pembantaian massal tahun 1965.
Hal itu terlihat dari sikap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan pada acara pembukaan Simposium Nasional 1965, Senin, 18 April lalu.
Menteri yang dianggap senior itu membantah jumlah korban yang mencapai antara 500 ribu sampai 1 juta. Menurutnya, korban tragedi berdarah itu jauh di bawah angka tersebut.
Phelim menyebut sikap Luhut sebagai skeptisisme terhadap temuan-temuan tentang jumlah data korban sebelumnya.
Tantangan lainnya, Phelim melanjutkan, adalah kelompok agama tertentu yang memiliki pengaruh kuat, seperti Majelis Ulama Indonesia.
Lembaga itu adalah salah satu yang khawatir jika penuntasan kasus 1965 lewat penggalian kuburan massal akan membangunkan harimau yang tertidur. Harimau yang dimaksud adalah simpatisan komunis.
Pihak-pihak di atas, kata Phelim, selalu mewacanakan jika upaya penuntasan dilakukan, maka komunisme akan bangkit.
“Kurangnya dukungan dari para menteri senior dan birokrasi pemerintah bisa menggagalkan rencana Jokowi untuk mendokumentasi data kuburan massal,” kata Phelim.
Sebelumnya, ssai bertemu dengan Presiden Jokowi, pada Senin, 25 April, Menteri Luhut mengatakan kepada media bahwa ia diperintahkan untuk mencari kuburan massal korban tragedi 1965.
“Presiden tadi memberitahu bahwa memang disuruh cari aja kalau ada kuburan massalnya itu. Jadi selama ini berpuluh-puluh tahun kita selalu dicekoki bahwa sekian ratus ribu yang mati. Padahal sampai hari ini belum pernah kita menemukan satu kuburan massal,” ujar Luhut.
Ia bahkan meminta kepada lembaga swadaya masyarakat yang memiliki data tersebut untuk menyampaikan ke jajaran Menkopolhukam. “Kapan, saya pergi dengan dia (LSM),” katanya menyodorkan dirinya sendiri.
Namun kalangan aktivis 1965 mengingatkan bahwa negara harus menjamin keamanan data tersebut. Jangan sampai ada barang bukti yang dirusak. —Rappler.com
BACA JUGA
Add a comment
How does this make you feel?
There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.