Kondisi politik Papua menghangat, dua kelompok melakukan demo

JAYAPURA, Indonesia – Suhu politik di Papua terus menghangat. Dua kelompok warga Papua dengan aspirasi berbeda melakukan demonstrasi pada Senin, 2 Mei.

Ratusan anggota dan simpatisan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) melakukan unjuk rasa menuntut referendum bagi Papua di Abepura, sementara ratusan warga pendukung integrasi melakukan demonstrasi di Sentani.

Tidak ada bentrok di antara ke dua kelompok tersebut.

Anggota dan simpatisan KNPB telah berencana melakukan long march ke Jayapura, ibukota Provinsi Papua, tetapi sebelum bergerak mereka sudah ditangkap polisi dengan alasan belum mengantongi izin.

Kapolsek Abepura Kompol Marthen Asmuruf menyatakan polisi terpaksa menangkap mereka karena belum mengantongi izin untuk berdemonstrasi.

“Mereka demo tak ada izin, maka diamankan,” Marthen singkat. 

Mereka ditangkap di Lingkaran Abepura, Kampus Universitas Cenderawasih (Uncen) Abepura, Lampu merah Waena, dan di Uncen Waena dan langsung digelandang ke Markas Brimob Kotaraja, Jayapura.

Marthen mengatakan jumlah anggota dan simpatisan KNPB yang ditangkap mencapai 700 orang. “Bisa saja jumlah ini bertambah,” katanya.

Mereka yang diamankan akan diperiksa secara intensif. “Kalau memang hanya ikut-ikutan akan kami pulangkan, tapi koordinator pengerahan massa harus bertanggung jawab,”kata Marthen. 

Sejumlah barang bukti juga diamankan. “Ada selebaran yang isinya sangat provokatif, serta atribut KNPB,” katanya.

Sementara, ratusan warga pro integrasi menggelar demonstrasi di Sentani, Papua. Selain menyatakan Papua bagian dari Indonesia, mereka menolak keberadaan KNPB dan membakar bendera Bintang Kejora, simbol Papua Merdeka. 

Massa pro Indonesia mengawali demonstrasi mereka di Lapangan Makam Theys Eluay di Sentani, dikoordinir Sarlen Ayatanoi. Mereka membentangkan spanduk dukungan kepada NKRI dan menancapkan bendera merah putih di Makam Theys Eluay. 

Tidak diketahui apakah massa pro integrasi telah mendapat izin untuk berdemo.

Dalam orasinya, Sarlen Ayatanoi mengatakan masyarakat Papua harus menghargai tatanan adat karena itulah dasar untuk saling menghargai. Menurut Sarlen, ada kelompok kecil yang kerap membuat masalah di atas Tanah Papua.

“Jangan kita terjebak dalam konspirasi kelompok KNPB atau ULMWP, mereka hanya ingin membodohi dan menjadikan Papua komoditas politik untuk kepentingan mereka, tanpa pernah mengetahui akar persoalan Papua yang sebenarnya yakni masalah kesejahteraan, bukan politik,” katanya.

Jadi, sambungnya, masyarakat Papua menyatakan sikap, menolak KNPB dan ULMWP, karena bukan memperjuangkan kepentingan rakyat. “Kami tidak akan bergabung dengan kelompok KNPB karena harus berpatokan kepada tatanan adat dan NKRI harga mati,” jelasnya. 

Salah seorang tokoh masyarakat Papua, Harlem Saroy, juga menyatakan dengan tegas menolak keberadaan KNPB karena hanya meresahkan masayarakat. “Kami tidak akan tergabung dengan KNPB karena hanya ciptakan keresahaan. Kami mendukung sepenuhnya Papua bagian dari NKRI yang tak terpisahkan,” tegasnya. 

Ia juga menyatakan secara tegas, bahwa rakyat Papua menolak keberadaan ULMWP. “Kami tolak ULMWP, karena selama ini hanya membohongi rakyat Papua, dengan janji yang tak jelas,” kata dia.  

Dari Sentani, ratusan demostran itu melakukan long march menuju kantor Bupati Jayapura sambil membawa bendera merah putih. Di sana, massa kembali berorasi yang intinya menolak keberadaan organisasi liar seperti KNPB dan ULMWP, yang hanya menghambat pembangunan yang kini sedang berjalan di Papua. Massa lantas membakar bendera bintang Kejora di halaman kantor bupati. 

Pada 13 April lalu, polisi menangkap 11 pendukung gerakan Operasi Papua Merdeka saat demonstrasi di Jayapura. – Rappler.com

BACA JUGA:

•  Di balik penerbitan surat edaran untuk jurnalis asing
• Liputan di Papua, wartawan asing harus didampingi TNI
• Akankah jurnalis asing bisa leluasa meliput di Papua?
• Polisi: Jurnalis asing di Papua jadi ancaman terselubung