5 hal yang perlu kamu tahu soal Festival Jalan Lurus

JAKARTA, Indonesia — Aktivis angkatan tahun 1966, yang tergabung dalam Laskar Ampera Arif Rahman Hakim, mengadakan seminar dan dialog bertemakan Festival Jalan Lurus di Gedung Joang ’45, Jakarta, pada Selasa, 23 Mei. 

Diduga festival ini diadakan sebagai tandingan dari Festival Belok Kiri yang sempat dilarang karena dituduh sebagai gerakan komunis gaya baru. 

Apa saja yang dibahas di festival yang didukung sejumlah purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini?

(BACA: 9 catatan penting penyelenggaran Belok Kiri Festival)

Tema: Pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 dan G30S

Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayjen Purnawirawan Kivlan Zei; politisi Partai Demokrat dan mantan anggota DPR RI, Hakim Sorimuda Pohan; dan juru bicara Front Pancasila, Alfian Tanjung; hadir sebagai pembicara.

Ketiga pembicara mengulas berbagai hal tentang kewaspadaan terhadap bangkitnya komunis gaya baru.

Menurut Ketua Umum DPP Laskar Ampera Arief Rachman Hakim, Shidki Wahab, tujuan digelarnya Festival Jalan Lurus adalah untuk meluruskan sejarah, bukannya dibelokkan oleh kaum kiri.

“Festival Jalan Lurus 2016 untuk meluruskan sejarah, bagaimana sesungguhnya peristiwa tragedi Pemberontakan PKI di Madiun 1948 dan Pemberontakan G30S/PKI di Jakarta 1965,” kata Shidki.

“Kami tidak menginginkan generasi muda penerus masa depan bangsa Indonesia salah mendapatkan informasi seputar sejarah kelam bangsa Indonesia terkait dengan PKI, sikap kita kepada pemerintah jelas dan tegas, jangan memberikan ruang dan kesempatan kepada PKI untuk tumbuh dan bangkit lagi,” ujarnya.

Seruan untuk perang

Mantan Kepala Kostrad Mayjen Kivlan Zein mengatakan sudah saatnya berperang melawan gerakan PKI, yang menurutnya kini tampil dengan gaya baru.

“Kami sudah tidak ada lagi seminar-seminaran, kami siap perang,” kata Kivlan.

Kivlan beranggapan kini sejumlah lembaga negara dan organisasi masyarakat telah disusupi oleh orang-orang kiri, seperti DPR RI yang pernah diduduki oleh politisi PDI-Perjuangan, Budiman Sudjatmiko. 

Rancangan Undang-Undang Desa yang Budiman garap di Komisi II DPR RI, menurut Kivlan, merupakan celah untuk memulai gerakan PKI dari bawah. Dengan membentuk gerakan-gerakan berupa serikat tani, maka petani bakal sejahtera dan desa akan memiliki kekuatan.

Saat desa punya kekuatan, hal itu dianggap akan memicu penolakan terhadap aparatur negara. “Inilah bahayanya, pokoknya kami siap perang,” ujar Kivlan.

Pendeklarasian Negarawan Muda Anti-Komunis

Dalam acara ini juga, sekitar 20 organisasi masyarakat yang diundang hadir bersatu dan mendeklarasikan sebuah gerakan Negarawan Muda Anti-Komunis. 

Di antara 20 organisasi tersebut adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Front Pembela Islam (FPI), Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Selain itu ada juga Pemuda Pancasila (PP), Pemuda Panca Marga (PPM), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), dan Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI). 

6 poin penting

Dalam deklarasi pendirian Negarawan Muda Anti-Komunis, terdapat 6 poin utama, yaitu: 

1. Mengucap janji setia memperjuangkan dan mengamalkan ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara.
2. Menolak penyebarluasan paham radikal teror, komunisme, Marxisme, dan Leninisme di Indonesia.
3. Mendeklarasikan dukungan pemerintah Indonesia untuk tidak meminta maaf kepada Partai Komunis Indonesia (PKI).
4. Mendukung terwujudnya kedaulatan negara di bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan.
5. Gerakan yang disebut Negarawan Muda Anti-Komunis akan mengawal jalannya proses pemerintahan dan mengawasi kebijakan para penyelenggara pemerintahan berdasarkan ideologi Pancasila.
6. Bersatu dalam keberagaman sesuai dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika dalam wadah NKRI.

Taufiq Ismail: Generasi muda PKI tak punya malu

Budayawan dan penyair Taufiq Ismail turut muncul dalam acara ini. Dalam pidatonya, ia menyatakan generasi muda PKI merongrong kewibawaan ideologi Pancasila dengan meracuni anak muda non-PKI.

Anak-anak muda ini, menurut Taufiq, memutarbalikkan sejarah, dengan menyebut sebagai korban TNI-Polri.

“Sungguh terlalu, tidak punya malu dan perasaan. Harusnya bukan mereka (PKI) yang memaksa minta maaf kepada pemerintah, tetapi justru kami (non-PKI) yang seharusnya memaksa mereka (PKI) untuk minta maaf kepada seluruh bangsa Indonesia karena kebiadabannya semasa pemberontak mulai 1948 hingga 1965,” ujarnya. 

—Rappler.com

Baca laporan lengkap Rappler tentang Simposium Nasional 1965:

• Simposium Nasional: Membedah Tragedi 1965
• LIVE STREAMING: Simposium Nasional 1965
• LIVE STREAMING: Simposium Nasional 1965 – hari kedua
• INFOGRAFIS: Apa kata mereka di Simposium 1965?
• Ke mana Simposium Nasional ’65 akan bermuara?
• Pertemuan YPKP ’65 diprotes kelompok intoleran
• Front Pancasila: Batalkan Simposium Nasional 1965
• Front Pancasila protes minta Simposium Nasional 1965 dibubarkan