Provinsi Kalbar luncurkan kemitraan pembangunan berkelanjutan berbasis komoditas

JAKARTA, Indonesia – Pemerintah daerah yang paling dekat posisinya dengan masyarakat, memiliki peran penting dalam memerangi dampak perubahan iklim. Akhir pekan lalu, provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) meluncurkan program Kemitraan Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Komoditas yang dikemas dalam bentuk diskusi panel dengan tema yang sama di Jakarta.

Kemitraan dibentuk untuk mendorong produktivitas komoditas yang ada di Kalbar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus melindungi hutan dan gambut serta mengatasi tantangan kebakaran hutan dan lahan. Beberapa catatan dari diskusi adalah:

Gubernur Cornelis yang juga koordinator Governor Climate & Forest (GCF) Taskforce mengatakan: “Kemitraan yang dibangun adalah kemitraan yang setara (tidak ada satu pihak yang lebih tinggi dari lainnya) dan ini untuk membuktikan keseriusan kita bersama untuk menyelamatkan dunia dari ancaman perubahan iklim.”ujar dia.

Kemitraan tersebut, Cornelis melanjutkan menjadi bukti pihak swasta dan lembaga lainnya bisa bekerjasama untuk mencari solusi perlindungan lingkungan dan peningkatan produktivitas serta ekonomi setempat.

“Kearifan dan keterlibatan masyarakat juga menjadi kunci dalam kemitraan ini,” kata dia.

Kepala Badan Restorasi Gambut, Nazir Foead mengatakan 1,7 juta hektar lahan gambut dan sekitar 600 ribu hektar kawah gambut perlu dilindungi.

“300 ribu hektar gambut perlu direstorasi karena kondisinya yang rusak. Kemitraan menjadi penting karena sebagian besar gambut yang perlu direstorasi kondisinya sudah rusak. Sebagian besar kawah gambut yang perlu direstorasi ada di wilayah konsesi,” kata Foead.

Dino Patti Djalal yang juga komisaris PT CUS menyebutkan secara historis, emisi gas rumah kaca disumbangkan secara signifikan oleh pihak swasta.

“Upaya pihak swasta dalam hal ini konsesi perkebunan, yang masih mau melindungi hutan dan gambut di wilayah konsesinya dapat dianggap sebagai awal kontribusi positif bagi perlindungan lingkungan,” ujar pria yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri itu.

PT CUS sampai saat ini menjaga 10.000 hektar hutan bernilai konservasi tinggi dari 30.000 hektar konsesinya.

Dalam kesempatan serupa, Aida Greenbury dari Yayasan Belantara mengatakan pemetaan yang lengkap tentang gambut dan bekerjasama dengan masyarakat setempat merupakan kunci dalam perlindungan lanskap. Pendekatan lanskap, Aida melanjutkan, merupakan kunci kemitraan karena melibatkan berbagai konsesi dan komoditas, pemerintah setempat, masyarakat dan juga LSM.

Upaya kerjasama pemerintah daerah dan swasta mendapatkan apresiasi dari masyarakat internasional di antaranya dari Belanda dan Norwegia.

Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Stig Traavik mengatakan, “Indonesia punya peluang untuk menjadi pemimpin dunia dalam pengembangan komoditas yang berkelanjutan dan lestari. Norwegia juga terus berkomitmen membantu inovasi dan intervensi yang mendorong kemitraan seperti ini baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.”

Sementara Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia Rob Swartbol menyampaikan kemitraan juga perlu diperkuat di sisi demand (permintaan) dan bukan hanya di sisi supply (pasokan).

“Tanpa demand akan produk yang berkelanjutan, maka tidak ada dorongan terhadap pasokan komoditas yang berkelanjutan. Pendekataan lansekap yang mencakup multi pihak adalah kunci sukses kemitraan. Selain itu, insentif untuk petani kecil dan masyarakat menjadi penting sehingga kesejahteraan mereka terjamin dan bisa berkontribusi dalam perlindungan lingkungan,” ujar Swartbol.

Pemerintah pusat, diwakili deputi Kepala Staf Presiden Yanuar Nugroho mengingatkan pentingnya transparansi dalam program ini.

“Transparansi dalam pengelolaan pembangunan termasuk dalam pembangunan berkelanjutan berbasis komoditas sangat penting karena masukan dari banyak pihak termasuk kemitraan akan menjadi modal yang memperkuat pembangunan itu sendiri. Investasi hijau dengan bunga rendah dan kemudahan lainnya merupakan komponen utama untuk mempercepat transformasi komoditas ke arah yang lebih ramah lingkungan,” kata dia.

Dari kalangan penggit sipil dan masyarakat peduli lingkungan hidup, Fitrian Ardiansyah mengatakan kemitraan antara pemerintah dengan pihak swasta diharapkan bisa mendorong peningkatan produktivitas komoditas dan aspek ekonomi masyarakat. Sehingga, pada akhirnya bisa melindungi hutan dan gambut yang tersisa serta mengatasi kebakaran hutan dan lahan. – Rappler.com

BACA JUGA: 

• Apa yang paling banyak menyebabkan kebakaran hutan di Indonesia
• NASA: Kebakaran hutan Indonesia berpotensi jadi yang terburuk sepanjang masa
• Presiden diminta turun tangan mengatasi kebakaran hutan
• Gajah pun protes kebakaran hutan