Mengapa Kapolri tunjuk Kapolda dan Wakpolda Sulawesi Barat?

MAKASSAR, Indonesia – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) pada Jumat, 27 Mei melakukan mutasi di jajaran personel polisi dengan nomor Telegram ST/1314/V/2016. Selain menyebut beberapa petinggi polisi ke posisi baru, Kapolri turut menunjuk Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan Wakapolda pertama Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam telegram yang beredar di media tersebut, nama Brigjen Pol Drs Lukman Wahyu Hariyanto MSi disebut sebagai Kapolda pertama Sulbar. Sedangkan, Kombes Pol Drs Tajuddin MH menduduki posisi sebagai Wakapolda.

Dari rekam jejaknya, Lukman diketahui sempat menjabat sebagai Karo Proposal Ditpropam Polri. Sementara, Tajuddin pernah menduduki posisi sebagai Kabag Pakat Rokerma KL Sops Polri. Keduanya akan dilantik bersama perwira menengah polisi lainnya di Mabes Polri pada Kamis, 2 Juni.

Menanggapi penunjukkan Kapolda pertama Sulbar, Gubernur Anwar Adnan Saleh menyambut baik hal tesebut. Anwar mengatakan setelah 12 tahun terpisah dari Provinsi Sulawesi Selatan, 6 kabupaten yang masuk Provinsi Sulbar juga membutuhkan kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif.

Sementara, pada kenyataannya, kendati sudah menjadi dua provinsi terpisah, keamanan di wilayah Sulbar masih menjadi tanggung jawab Polda Sulsel.

“Kami bersyukur, Kapolda Sulbar dan Wakilnya telah ditunjuk. Sebab, kami tidak ingin terus bergantung dengan Polda Sulsel dalam memberikan pelayanan keamanan dan ketertiban di sini,” ujar Anwar yang ditemui Rappler pada Sabtu, 28 Mei.

Lalu, di mana Polda Sulbar akan memiliki markas? Anwar menyebut lahan untuk markas Polda Sulbar telah disiapkan. Tetapi, dana pembangunanannya masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sehingga, hal tersebut berdampak jadwal pembangunan ditentukan oleh pemerintah pusat.

Sementara, di tempat terpisah, Kepala Bidang Humas Polda Sulsel, Kombes Polisi Frans Barung Mangera mengatakan pemisahan wilayah keamanan dan ketertiban wilayah Sulbar dari Sulsel sudah sesuai dengan petunjuk dari Menteri Pertahanan. Menanggapi hal tersebut, Kapolri menurunkan surat telegram resmi berisi mutasi perwira menengah Polri, termasuk mengangkat Kapolda dan Wakapolda Sulbar.

Dengan adanya pemisahan itu, Barung menyebut, tentu dapat meringangkan beban wilayah Sulsel dalam melakukan tindak pengamanan di area tersebut.

“Tidak ada dampak negatif dari pemisahan wilayah Polda Sulsel dan Polda Sulbar. Kami tetap saling mendukung, karena pada dasarnya kami kan tetap satu organisasi,” kata Barung.

Berkantor di markas sementara

Sebelum markas Polda Sulbar resmi dibangun, jajaran polisi akan bermarkas untuk sementara waktu di eks Balai Pemuda di Jalan Ahmad Kirang Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Hal tersebut akan berlaku secara efektif pada Kamis, 2 Juni paska Kapolda dan Wakapolda dilantik.

Kapolres Mamuju, AKBP Eko Wagiyanto mengatakan alasan dipilihnya eks Balai Pemuda setelah dilakukan survei. Sementara, lahan yang ditunjuk untuk menjadi markas permanen Polda Sulbar masih dalam tahap pematangan rencana pembangunan.

Rencananya, tahap pematangan rencana pembangunan selesai pada akhir tahun 2016. Sedangkan, pembangunan dilakukan mulai tahun 2017.

“Mudah-mudahan bangunan Mapolda Sulbar cepat dilakukan, agar jajaran Polda Sulbar tidak lama menempati markas sementara,” ujar Eko.

Personel jajaran Polda Sulbar akan ikut diisi dari Polda Sulsel. Oleh sebab itu, paska Kapolda dan Wakapolda Sulbar dilantik, mereka akan rapat mengenai nama personel yang akan ditempatkan di markas. – Rappler.com

BACA JUGA:

• Kapolda Papua dan Papua Barat dicopot
• Wawancara Kapolda Metro Jaya: 8.600 polisi amankan Maulid Nabi dan Natal
• Kapolda Metro: Macet libur Natal ‘luar biasa’