4 alasan ‘ngawur’ Sekjen ICMI yang mendesak pemblokiran YouTube dan Google

JAKARTA, Indonesia — Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) diberitakan mengumumkan sebuah rekomendasi yang kontroversial kepada pemerintah, pada 7 Juni lalu. 

Sekretaris Jenderal ICMI Muhammad Jafar Hafsah, mengatakan kalau pihaknya  mendesak pemerintah agar memblokir platform video YouTube dan mesin pencari Google, karena dinilai menjadi sarana penyebaran konten pornografi.

Namun kemudian, Ketua ICMI Jimly Asshidiqie membantah kalau organisasi yang dipimpinnya itu secara mufakat mengeluarkan usulan memblokir YouTube dan Google. 

“Apalagi minta pemerintah tutup Google dan YouTube. Selain tidak mungkin, bisa dicap anti-iptek,” kata Jimly.

Menurutnya, pernyataan tersebut hanya merupakan pendapat pribadi bukan mewakili ICMI.

“Itu cuma pernyataan pribadi Pak Sekjen (Jafar Hafsah). Jangan dianggap terlalu serius. Google dan YouTube sangat berguna di media sosial,” ucap Jimly.

Imtaq&iptek =roh pradabn, jngn prnah nolak hasilnya, aplgi minta pemrth tutup google & youtube. Slain tdk mngkin, bs dicap anti iptek.

— Jimly Asshiddiqie (@JimlyAs) June 7, 2016

Itu cuma pernyataan pribadi pak sekjen. Jngn dianggap trlalu serius. Google& youtube jstru sngat brguna di Medsos. https://t.co/s4bvXQxsrY

— Jimly Asshiddiqie (@JimlyAs) June 7, 2016

Meski demikian, sebelum dibantah, ICMI sendiri sudah menjadi target serangan dari pengguna media sosial, dengan alasan sebagai berikut:

YouTube dan Google menyebabkan kejahatan seksual 

Menurut Jafar, rekomendasi tersebut ia keluarkan karena hampir semua pelaku kejahatan seksual mengaku mendapat rangsangan dan inspirasi dari tayangan porno yang ada di YouTube dan Google. 

“Hal itu menjadi lebih parah karena tayangan-tayangan tersebut kini bisa diakses dengan mudah melalui smartphone,” ujarnya.

Hal tersebut mungkin benar. Namun ia tampaknya lupa kalau YouTube dan Google juga berperan besar dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan informasi-informasi positif yang bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. 

Google bahkan baru-baru ini membuat kursus pemrograman Android gratis yang bernama Indonesia Android Kejar, demi mewujudkan mimpi Presiden Jokowi menciptakan 100.000 developer.

Sebagai analogi, kendaraan bermotor yang membantu kita bepergian dari satu tempat ke tempat lain juga sering menelan banyak korban jiwa ketika terjadi kecelakaan. Apa itu artinya penggunaan kendaraan bermotor juga harus dilarang?

Pemblokiran situs porno tidak lagi efektif 

Alasan lain yang diungkapkan Jafar adalah program internet sehat yang tidak lagi efektif, karena masih banyak situs porno yang bisa diakses dengan cara-cara tertentu. 

“Pemberantasan konten internet harus secara revolusioner, termasuk dengan menutup YouTube dan Google untuk tayang di Indonesia,” ujarnya.

Pernyataan ini menurut saya sangat bertolak belakang. Karena jika YouTube dan Google akhirnya diblokir, masyarakat Indonesia tetap akan bisa mengaksesnya dengan “cara-cara tertentu” yang disebutkan Jafar tadi. 

Layanan Virtual Private Network (VPN) dan browser Tor adalah beberapa sarana yang sering digunakan masyarakat Indonesia untuk membuka situs-situs yang diblokir.

YouTube dan Google tidak membayar pajak 

Jafar juga mengklaim kalau situs-situs seperti YouTube, Google, Twitter, dan Facebook harus diblokir karena tidak membayar pajak ke pemerintah Indonesia. Hal ini jelas sudah di luar alasan utama pemblokiran, yaitu karena masalah konten pornografi.

Menteri Perdagangan Thomas Lembong, pada acara Indonesia E-Commerce Summit & Expo (IESE) 2016, menjelaskan kalau pemerintah memang mengalami kesulitan dalam menarik pajak dari situs-situs tersebut. Transaksi digital yang mereka lakukan sangat sulit untuk dideteksi. 

“Namun pemerintah saat ini tengah bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk segera menyelesaikan masalah ini,” kata Thomas.

Indonesia bisa membuat situs serupa YouTube dan Google 

Jafar pun merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk membuat produk-produk digital dalam negeri, agar tidak bergantung pada situs-situs asing. 

“Saya yakin, inovator Indonesia mampu membuat situs serupa YouTube dan Google yang lebih baik. Tentu dengan dukungan pemerintah,” ujarnya.

Faktanya, beberapa pimpinan Venture Capital (VC) pernah mengatakan kepada Tech in Asia kalau saat ini Indonesia masih kekurangan developer yang berkualitas. Itu juga alasan mengapa Presiden Joko “Jokowi” Widodo akhirnya mencanangkan program 100.000 developer hingga 2020.

Pemblokiran YouTube dan Google kemungkinan besar justru akan menghambat program tersebut, karena banyak developer Indonesia yang saat ini tengah menimba ilmu lewat situs-situs tersebut.

Dari penjelasan di atas, bisa dilihat kalau pemblokiran situs seperti YouTube dan Google justru akan membawa banyak dampak buruk bagi Indonesia. Konten pornografi tetap akan bisa diakses dengan bantuan VPN dan browser Tor, sedangkan penyebaran pengetahuan dan informasi justru malah terhambat. —Rappler.com

Tulisan ini sebelumnya terbit di Tech in Asia