JAKARTA, Indonesia – Menjelang pemilihan kepala daerah pada Februri 2017 mendatang, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama semakin banyak mendapat tempat di atas panggung. Pria yang akrab disapa Ahok ini berencana maju kembali sebagai orang nomor satu di ibu kota negara ini.

Berbagai polemik mewarnai sepak terjang Ahok. Mulai dari apakah ia akan maju lewat jalur independen, atau pada akhirnya merapat ke satu atau gabungan partai politik. Meski keras menyuarakan kalau ia tidak akan bernaung di bawah sayap partai, ada beberapa indikasi Ahok mencoba merapat ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Reaksi partai politik pimpinan Megawati Soekarnoputri ini juga bukan tanpa drama. Seolah ada dua suara dalam satu tubuh partai raksasa ini. Mari kita simak perjalanan hubungan Ahok dan PDIP.

Melaju independen

Indikasi awal Ahok akan meramaikan bursa bakal calon gubernur DKI Jakarta sudah santer sejak 2015. Namun, Ahok baru membunyikan niatan deklarasi awal Maret lalu. Saat itu, ia menyatakan akan maju dari jalur independen. Awalnya, deklarasi ini direncanakan pada Mei 2016.

“Saya bisa deklarasi minggu depan atau dua minggu lagi,” kata dia kepada media. Meski demikian, saat itu kelompok relawan Teman Ahok sama sekali belum memperoleh persyaratan yang diminta Ahok, yakni dukungan sejumlah 1 juta KTP.

Angka tersebut dipilih Ahok sebagai bukti sahih kalau penduduk Jakarta memang menginginkan dirinya kembali menjadi gubernur.

Niatan ini pun ditegaskannya lagi pada bulan Mei, saat ia menunjuk Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Heru Budi Hartono sebagai calon wakil gubernur. Di situ, ia kembali menegaskan tak akan melaju lewat jalur partai.

“Kan kami sudah memutuskan tidak pakai partai,” kata dia. Di saat yang sama, ia menolak kalau PDIP mengusungnya sebagai kandidat partai di pilkada. Pasalnya, kalau diusung PDIP, ia harus memilih wakil, bahkan menjadi wakil, dari calon yang diajukan PDIP.  

Selain itu, ia juga sudah terlanjur ‘mendaftar’ duluan lewat jalur independen. Karena itu mustahil baginya untuk menerima tawaran dari partai. “Banyak tawaran, dari beberapa partai, tetapi saya bilang enggak mungkin karena pendaftaran independen lebih duluan,” kata dia. 

Belum lagi, setelah bertemu Megawati pada akhir pekan lalu, Ahok semakin tegas menyatakan kalau ia tak akan meninggalkan relawannya. “Kalau saya sih enggak mungkin ninggalin Teman Ahok ya. Sesuatu yang bisa kecewa berat,” kata dia. 

Indikasi partai

Meski demikian, beberapa kali mantan Bupati Belitung Timur ini menunjukkan tanda-tanda akan merapat ke PDIP. Bila terealisasi, ia akan dipasangkan dengan wakil gubernurnya saat ini, Djarot Saiful Hidayat.

Beberapa kali Ahok bertemu dengan Megawati di berbagai kesempatan. Salah satunya terjadi saat KTT Luar Biasa OKI pada Maret lalu. Saat itu, Ahok mengatakan Ibu Banteng tidak berkeberatan dirinya tetap melaju bersama para relawan.

“Beliau juga enggak pengen Teman Ahok kecewa. Makanya saya bilang, mereka minta Ibu keluarkan surat untuk mendukung atau mengusung,” kata dia. Namun, Megawati menjawab kalau tindakannya itu harus melalui mekanisme partai yang tentu rumit. 

Dari sini, banyak yang bertanya apakah sebenarnya PDIP menginginkan Ahok menjadi kandidat mereka atau tidak. Suara para anggota partai juga terbelah.

Politikus PDI Perjuangan Charles Honoris tak yakin sepenuhnya dengan pilihan Ahok yang menolak jalur partai. Menurut dia, sejak awal sebetulnya Ahok lebih memilih jalur partai ketimbang mendaftar lewat jalur perseorangan. 

Hanya saja, saat itu Ahok khawatir tak ada partai yang meminangnya hingga tenggat pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. “Saya yakin Pak Ahok-Djarot bisa maju lagi,” kata dia.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan kalau partainya tak mau bernegosiasi dengan Ahok, bilamana tak mau menghargai prinsip PDIP. “Kami menegaskan semuanya harus lewat jalan kepartaian,” kata dia, yang menyiratkan partai tak akan mendukung calon yang bukan anggota.

Namun, bukan berarti mereka sepenuhnya menolak suami Veronica Tan ini. Wasekjen PDIP Ahmad Basarah mengatakan masih ada peluang Ahok untuk memperoleh dukungan partainya. “Harus ‘tobat politik’ dulu,” kata dia.

Ia juga menambahkan kalau Ahok telah ‘salah jalan’ ketika mendaftar sebagai calon perseorangan. 

Ahok harus mengikuti tahapan-tahapan yang telah digariskan partai untuk memenuhi standar kelayakan. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira juga mengatakan kalau Ahok harus mengurusi  relawannya terlebih dahulu.

PDIP tegas mengatakan tak akan mengejar-ngejar Ahok untuk menjadi kadernya. Bila Ahok membutuhkan dukungan, biar ia sendiri yang memintanya kepada para Banteng.

Karena masalah?

Namun, benarkah keengganan PDIP sebatas karena Ahok bukan anggota partainya? Juga apakah Ahok memilih jalur independen karena lebih dulu terbuka?

Hubungan keduanya memang tak melulu tawa. Kisruh antara Ahok dan para Banteng berawal dari anggaran e-Budgeting. Saat itu, anggota PDIP di DPRD Jakarta termasuk yang menolak, bahkan mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Belum lagi, Basarah juga menyatakan ketakutan kalau saat Ahok mendapat dukungan, ia malah terseret kasus korupsi dari polemik RS Sumber Waras yang masih terus bergulir. “Jangan pas sudah jadi calon gubernur tiba-tiba tersangka,” kata dia.

Kasus-kasus ini, termasuk polemik reklamasi Teluk Jakarta yang membuatnya harus bolak-balik ke markas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi. Bahkan, popularitasnya sempat turun.

Bagaimanapun juga, Ahok mungkin perlu mempertimbangkan soal dukngan partai. Apalagi setelah revisi RUU Pilkada yang menyulitkannya maju sebagai calon independen. Atau apakah pada akhirnya akan ada keajaiban bagi calon petahana ini?

Masyarakat hanya bisa menunggu. – Rappler.com

BACA JUGA:

• Ahok memilih Heru Budi Hartono sebagai wakil di pilgub 2017
• PDIP tutup penjaringan calon gubernur DKI Jakarta, 32 orang terdaftar