Berita hari ini: Minggu, 12 Juni 2016

Jokowi menyumbang Rp 10 juta untuk Ibu Eni

Presiden Joko “Jokowi” Widodo membenarkan turut menyumbang untuk pemilik warung yang dirazia oleh Satpol PP pada Rabu lalu.

“Benar, salah satu staf istana yang mengantar ke sana,” kata  juru bicara istana, Johan Budi, kepada Rappler.

Sebelumnya, peilik warung yang bernama Saeni alias Eni, mengatakan mendapat bantuan Rp 10 juta yang diantar ke warungnya. Uang itu dibawa dua orang yang mengaku suruhan presiden.

“Ada bantuan dari Pak Jokowi tadi orang suruhannya yang berikan langsung ke sini,” kata Eni kepada media.

Menurut dia, dua orang tersebut juga mengatakan presiden berpesan agar uang yang diberikan digunakan untuk menyelesaikan utang.

Mendagri ikut sumbang dana untuk ibu yang warungnya dirazia Satpol PP Serang

 

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo turut menyumbangkan dana untuk Ibu Saeni, pemilik warung makan di Serang, Banten, yang dirazia Satpol PP beberapa waktu lalu.

“Saya pribadi sebagai Mendagri memberikan dana sebagai modal kerja kepada penjual makanan yang makanannya disita Satpol PP,” kata Tjahjo.

Namun dana yang diberikan Tjahjo tidak disalurkan melalui netizen Dwika Putra yang menjadi inisiator penggalangan dana untuk ibu warteg dan telah terkumpul lebih dari Rp 265 juta, melainkan langsung melalui staf kementerian.

“Staf Kemendagri yang akan antar ke rumah ibu tersebut diserahkan langsung,” ujarnya.

“Modal usahanya kan harian, modal yang berupa makanan sudah disita Satpol PP kan kasihan tidak punya modal kerja. Tapi ibu itu juga mendapat simpati dari para masyarakat yang membantunya,” imbuh Tjahjo.

Ia menilai cara yang diterapkan Satpol PP Serang untuk merazia warteg yang buka siang hari kurang simpatik. Selengkpanya di Detik.com.

Sekjen PBB bantah pernah menerima laporan pelanggaran HAM di Papua 

JAKARTA, Indonesia – Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon membantah pemberitaan pernah bertemu dan menerima mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Papua Barat. Bantahan tersebut disampaikan oleh Ban melalui juru bicaranya, Stephane Dujarric ketika memberikan keterangan pers pada Rabu, 1 Juni lalu di markas besar PBB, New York, Amerika Serikat.

Dujarric mengklarifikasi bahwa Ban tidak pernah melakukan pertemuan atau mengagendakan pertemuan dengan perwakilan Papua Barat seperti yang ditulis oleh Asosiasi Kepulauan Pasifik bagi Lembaga Non Pemerintah (PIANGO). Lembaga tersebut disebut mewakili 21 LSM di negara-negara kepulauan pasifik.

Laporan tersebut sempat membuat pemerintah berang lantaran setelah diverifikasi, informasi tersebut tidak benar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir pada Kamis, 9 Juni menyebut isu mengenai Papua Barat kerap dijadikan muatan politis bagi organisasi Gerakan Bersatu bagi Pembebasan Papua Barat (ULMWP).

“Padahal, banyak yang disampaikan oleh kelompok tersebut tidak benar. Contohnya yang terakhir mengenai pemberian laporan pelanggaran HAM ke Sekjen PBB itu,” ujar Arrmanatha di kantor Kemlu.

Dia beralasan jika memang pertemuan itu terjadi, maka tak mungkin PBB langsung memberikan bantahan.

“Dengan adanya kejadian ini, kita semakin tidak mengetahui apakah yang disampaikan oleh mereka benar-benar terjadi atau tidak. Termasuk mengenai pelanggaran-pelanggaran HAM yang sering mereka katakan,” tutur diplomat yang pernah bertugas di New York dan Jenewa itu.

Arrmanatha menyebut organisasi itu kerap menggunakan media sosial untuk menyebarluaskan informasi yang belum tentu berupa fakta. Selain itu, mereka kerap menutupi informasi dan fakta mengenai pesatnya pembangunan fisik yang telah dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo.

“Salah satu kampanye hitam mereka yakni foto mantan pemain bola David Beckham dengan menggunakan kaos berwarna putih dengan gambar bendera bintang kejora. Mereka menyebut Beckham ada di Papua dan berinteraksi dengan anak-anak. Nyatanya, setelah dicek, itu adalah hasil manipulasi foto. Beckham mengenakan kaos berwarna putih dan tengah mengikuti program dari UNICEF tetapi di Papua Nugini,” tuturnya memberi penjelasan.

Oleh sebab itu, dia mendorong media dan publik agar berhati-hati dalam mencerna informasi yang menyebar di media sosial. Sebab, bisa jadi informasi tersebut tidak benar.

Sementara, mengenai isu referendum, Arrmanatha menegaskan masalah tersebut telah selesai. Isu itu, bahkan tidak pernah dibahas di PBB.

“Tidak ada negara di PBB yang mempertanyakan Papua sebagai bagian dari NKRI,” katanya.

Dia pun meminta alih-alih memberitakan mengenai pelanggaran HAM, publik seharusnya lebih diberikan informasi mengenai pembangunan infrastruktur di Papua. Sebab, jika dibandingkan dengan negara-negara di Kepulauan Pasifik lainnya, kata dia, Papua sudah jauh lebih maju.

Sementara, di Tabloid Jubi yang terbit pada akhir Mei lalu, Direktur PIANGO, Emele Duituturaga bersikeras mengaku telah bertemu dengan Ban. Bahkan, Duituturaga menyebut telah menyerahkan laporan berjudul “We will Lose Everything” yang dilakukan oleh tim misi pencari fakta Komisi Perdamaian dan Keadilan Katolik Brisbane.

“Saya bertemu dengan Ban Ki-moon dalam pertemuan tingkat tinggi kemanusiaan dunia di Istanbul pada 23-24 Mei. Saat itu, saya berbicara pada satu sesi yang sama, sehingga punya kesempatan untuk memberikan laporan itu,” kata Duituturaga.

Selain kepada Ban, laporan yang sama, Duituturaga juga diberikan kepada Direktur UNDP. Helen Clark dan Wakil Sekretaris Jenderal untuk Bantuan Kemanusiaan, Stephen O’Brien. – Rappler.com

‘Showroom’ Lamborghini di Cilandak ditembak tiga kali

Showroom Lamborghini di Jalan TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan, ditembaki orang tidak dikenal, sekitar pukul 2:00 WIB pada Minggu dini hari.

Tidak ada korban jiwa dalam penembakan tersebut, hanya kerugian materi. Menurut Kapolsek Cilandak Kompol Sujanto, hanya kaca lobi showroom saja yang pecah. Dua orang satpam yang berjaga hanya mendengar tiga kali suara tembakan senjata api. 

“Hasil olah TKP (Tempat Kejadian Perkara/lokasi) ada sebutir proyektil peluru yang ditemukan di lokasi. Kalau selongsong tidak ditemukan,” kata Sujanto. 

Polisi juga memastikan tidak ada satu pun mobil Lamborhini yang tertembak pelaku. Hingga kini polisi masih menyelidiki motif penembakan tersebut. Selengkapnya di Detik.com.

Teman Ahok ancam buang dukungan jika Ahok maju lewat jalur parpol

Relawan Teman Ahok mengancam Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama jika memilih jalur partai dalam Pilkada 2017, dan bukan sebagai kandidat independen.

“Sekarang kan sudah ada, kalau sampai lewat partai, kita mau buang itu dukungan semua di jalan yang sudah kita punya. Sudah ada ancaman-ancaman begitu ini,” kata relawan Teman Ahok, I Gusti Putu Artha, pada Sabtu.

Artha, yang merupakan mantan Komisioner KPU Pusat, mengatakan, jalur politik mempunyai potensi untuk menggerus dukungan Ahok yang telah dikumpulkan sejauh ini. 

“Tapi kalau lewat jalur partai politik ini, jangan-jangan sebagian yang muak dengan partai bisa lari semua,” kata Artha. Selengkapnya di Republika.

Mulai Senin besok, jalur TransJakarta hanya untuk evakuasi

Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama mengatakan jalur bus TransJakarta (busway) akan dimanfaatkan sebagai jalur evakuasi, sehingga tidak boleh lagi ada kendaraan pribadi yang melintas. 

Peraturan ini akan mulai diterapkan pada Senin esok, 13 Juni. Hal ini berlaku juga bagi mobil-mobil pejabat dan kedutaan.

“Jadi, sebetulnya busway itu bukan hanya untuk bus TransJakarta saja, tapi bisa juga dijadikan sebagai jalur evakuasi. Makanya, jangan sampai ada kendaraan lain yang masuk,” kata Ahok, pada Sabtu.

Menurut Ahok, kemacetan di Jakarta dapat menghambat jalannya evakuasi apabila sewaktu-waktu terjadi bencana atau musibah lainnya.

“Misalnya ada peristiwa kebakaran atau ada orang yang kena serangan jantung mendadak, berarti harus ditangani dengan cepat. Satu-satunya cara supaya bisa ditangani dengan cepat, ya harus masuk busway,” ujar Ahok. Selengkapnya di Antara.

Rano Karno soal Ibu Eni: Jangan kedepankan razia kasar saat Ramadan

Gubernur Banten Rano Karno angkat bicara perihal Ibu Eni, pemilik warung di Serang yang dirazia dan disita makanannya saat beroperasi di siang hari pada bulan Ramadan.

Ia meminta agar para personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengedepankan cara-cara persuasif, bukannya razia kasar dan represif.

“Saya menyerukan pada semua pihak untuk mengedepankan cara-cara yang manusiawi dalam menegakkan aturan,” kata Rano, yang tengah menjalankan ibadah umrah, melalui siaran pers.

“Toleransi ada karena sadar bahwa kita tak selalu sama. Mari kita rayakan kemajemukan dan perbedaan ini dengan penuh rasa syukur,” kata Rano.

Aksi razia ini dilandasi dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2010 tentang Penyakit Masyarakat yang dikeluarkan oleh Wali Kota Serang dan Majelis Ulama Indonesia Kota Serang. Selengkapnya di Detik.com.

—Rappler.com