Masyarakat Merapi protes penambangan pasir dengan alat berat

Ari Susanto

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Masyarakat Merapi protes penambangan pasir dengan alat berat
Penambangan liar yang tak terkendali berdampak pada menurunnya permukaan air tanah di wilayah desa sekitar, serta hancurnya jalur evakuasi di kawasan rawan bencana.

MAGELANG, Indonesia – Masyarakat di empat kecamatan di Magelang – Srumbung, Dukun, Salam, dan Sawangan –  yang terletak di kaki Gunung Merapi melayangkan protes kepada pemerintah Jawa Tengah terhadap maraknya penambangan pasir yang dilakukan dengan alat berat (back-hoe) yang berdampak pada kerusakan lingkungan.

Kelompok yang terdiri dari tokoh masyarakat, budayawan, agamawan, aktivis lingkungan dan menamakan diri Solidaritas Masyarakat Magelang untuk Merapi (Semmut Merapi) itu keberatan dengan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan kantor ESDM Jawa Tengah untuk dua perusahaan tambang yang beroperasi masing-masing seluas 39 hektar di Desa Nglumut dan 10 hektar di Desa Ngablak, Kecamatan Srumbung. Keduanya perusahaan penambang yang menggunakan alat berat.

Izin itu diprotes karena memperburuk kerusakan lingkungan dan infrastruktur jalan, terutama jalur evakuasi bencana erupsi Merapi. Sebaliknya, usaha tambang pasir tidak memberikan pemasukan daerah yang signifikan dan tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan.

“Kami mendesak Gubernur Jawa Tengah dan Kantor ESDM untuk mengeluarkan moratorium izin penambangan pasir dengan alat berat yang terbukti merusak lingkungan,” ujar koordinator Semmut Merapi,  Muhammad Sapari, kepada Rappler, Selasa, 14 Juni.

“Kami juga meminta pemerintah provinsi untuk menetapkan Merapi hanya sebagai kawasan pertambangan rakyat atau tambang pasir manual, dan memulihkan kerusakan dengan reforestasi.”

Sejak erupsi terakhir pada 2010 yang memuntahkan jutaan meter kubik material  padat melalui sungai yang berhulu di Merapi, tiga kabupaten – Sleman, Klaten, Magelang – membolehkan masyarakat menambang pasir di wilayah sungai yang penuh dengan material letusan gunung. Penambangan hanya boleh dilakukan dengan alat manual di sepanjang badan sungai dengan tujuan untuk mengurangi pasir dan batu yang menumpuk di sungai.

Namun, kenyataannya saat ini banyak investor masuk dengan izin galian C yang mengeruk pasir dengan alat berat. Bahkan, wilayah penambangan juga ikut meluas dan ilegal, tidak hanya di sungai tetapi juga masuk ke tanah-tanah milik penduduk setempat. Dampaknya, tidak hanya kerusakan lingkungan tetapi juga konflik sosial di masyarakat.

Penambangan liar yang tak terkendali berdampak pada menurunnya permukaan air tanah di wilayah desa sekitar, serta hancurnya jalur evakuasi di kawasan rawan bencana (KRB). Padahal, jalur evakuasi seharusnya dalam kondisi mulus karena merupakan jalan utama yang digunakan penduduk untuk mengungsi ketika terjadi bencana erupsi.

Protes tambang pasir Merapi adalah persoalan yang kerap terjadi. Di Kemalang, Klaten, masyarakat juga pernah protes tentang tambang pasir dengan alat berat. Bahkan, karena frustrasi, banyak warga yang sempat menanam pohon pisang di tengah jalan yang hancur dilewati truk-truk besar yang mengangkut pasir melebihi tonase.

Protes di Klaten itu memperoleh tanggapan langsung dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ia mengatakan bahwa pihaknya akan merespon keluhan masyarakat dengan mengawasi operator tambang yang nakal.

Menurut Ganjar, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan ESDM sebenarnya sudah membuat pemetaan tambang pasir di Merapi untuk mengantisipasi kerusakan alam. Namun, ia tidak bisa melarang sepenuhnya tambang pasir, terutama yang legal dan sesuai aturan, karena pemerintah saat ini sedang menggenjot pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah seperti betonisasi jalan-jalan provinsi dan proyek tol Trans-Jawa  yang membutuhkan banyak pasokan material.

“Pengawasan tambang jalan terus, silakan laporkan jika ada pelanggaran melalui Twitter saya, pasti saya respon,” katanya beberapa waktu lalu di Klaten.

Sementara, menanggapi keluhan warga Magelang, Ganjar menyanggupi untuk membuka dialog dengan masyarakat serta mencari data dan fakta pelanggaran tambang pasir liar yang dikeluhkan.

Warga sekitar Merapi sejak pekan lalu mencuitkan kekecewaannya di Twitter atas maraknya penambangan pasir yang tidak memedulikan kelestarian lingkungan lewat #SaveMerapi dan #AkuMerapi. – Merapia 

 

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!