Puluhan juta masyarakat Indonesia terancam longsor

JAKARTA, Indonesia – Indonesia tengah menghadapi bahaya banjir dan longsor selama Juni ini. Semua Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diminta untuk mewaspadai bencana ini.

“Sejak 17 Juni, BNPB telah memerintahkan BPBD di seluruh daerah yang berpotensi hujan lebat agar meningkatkan kesiapsiagaan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho di kantornya pada Senin, 20 Juni.

Akibat hujan deras

Potensi bencana ini ditimbulkan oleh hujan lembat yang diperkirakan berlangsung mulai 17-20 Juni 2016. Peringatan ini telah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pekan lalu.

Hujan lebat ini sendiri dipicu oleh beberapa faktor seperti suhu permukaan laut Indonesia Barat yang di atas batas normal; juga masuknya udara basah dari Samudera Hindia; lemahnya aliran udara dingin dari Australia; serta perlambatan, pertemuan, dan belokan angin di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kondisi atmosfer menjadi tidak stabil dan melonjakkan curah hujan.

Anomali cuaca ini disababkan fenomena La Nina. “95 persen bencana di Indonesia dipengaruhi faktor cuaca dan iklim (hidrometeorologi),” kata Sutopo.

Belum lagi, La Nina yang akan tiba pada Juli-September 2016 ini, juga meningkatkan curah hujan selama musim kemarau.

Salah satu imbas dari kejadian ini adalah hujan merata di sebagian besar wilayah, dengan konsentrasi tinggi di Jawa Tengah. Pada Minggu, 19 Juni, banjir, longsor dan puting beliung melanda 16 kabupaten di Jawa Tengah, dengan korban tewas 43 orang, hilang 19 orang, dan luka-luka 14 orang.

“Kerugian ekonomi mencapai ratusan miliar rupiah,” kata Sutopo.

Masyarakat belum siap hadapi bencana

Meski berisiko tinggi, masyarakat Indonesia belum siap menghadapi bencana. Karena itulah jumlah korban dan kerugian masih sangat tinggi.

“Pengetahuan kebencanaan memang meningkat, tapi belum menjadi sikap dan perilaku yang mengaitkan hidup dengan mitigasi bencana,” kata Sutopo.

Hal ini ditunjukkan lewat survei oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan UNESCO pada 2006 di Padang dan Bengkulu.

Pemerintah daerah juga belum menempatkan masalah penanganan bencana sebagai prioritas pembangunan. Alokasi anggaran penanggulangan bencana di BPBD masuh jauh dari memadai.

“Idealnya 1 persen dari APBD per tahun, atpi saat ini hanya 0,02-0,07 persen. Jadi pengurangan risiko belum optimal,” kata dia.

Fasilitas rusak

Sebenarnya, untuk longsor, BNPB sudah memiliki landslide early warning system (LEWS) yang terpasang di beberapa daerah termasuk Bogor, Banjarnegara, dan Bandung. Tapi, alat yang berfungsi memberi peringatan dini tak menjalankan perannya dengan baik.

“Masyarakat tidak merasa memiliki, kerusakan teknis, dan alat yang tidak terawat, juga karena tidak adanya biaya operasi dan pemeliharaan,” kata dia.

Di Banjarnegara, misalnya, LEWS malah dipotong kabelnya karena dianggap berisik dan membuat resah, bahkan ada yang dijadikan jemuran.

Lantas, bagaimana solusi untuk menyadarkan masyarakat? BNPB memiliki program sosialisasi lewat poster dan selebaran untuk meningkatkan kesadaran. Juga terus mendesak pemda untuk menjadikan mitigasi bencana sebagai prioritas.

Terkait masyarakat dan teknologi, dilakukan juga pendekatan sosial yang berbasis komunitas. “Jadi dikenalkan soal teknis bekerjanya,” kata Sutopo.

Bagaimanapun juga, perlu komitmen tinggi dari masyarakat dan pemerintah untuk menyelamatkan diri dari ancaman longsor.

Selama 2016 ini, sudah ada 1062 kejadian bencana yang menyebabkan 217 jiwa meninggal dan 1,7 juta pengungsi. Angka ini masih bisa terus bertambah; mengingat ada 40,9 juta jiwa yang terancam.

“Ingat, bencana bisa terjadi di manapun dan kapanpun,” kata Sutopo.-Rappler.com