PPI Belanda sebut reklamasi Jakarta ide usang

Rappler.com

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

PPI Belanda sebut reklamasi Jakarta ide usang
PPI Belanda menyebut reklamasi sebagai ide pembangunan yang sudah usang. Negara maju, termasuk Belanda sendiri, sudah sejak lama meninggalkan cara ini.

JAKARTA, Indonesia — Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Belanda mengatakan bahwa ide reklamasi Teluk Jakarta sudah ketinggalan zaman.

Hal ini merupakan tanggapan atas rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ingin melakukan reklamasi pulau dan membentuk tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) sebagai bentuk pertahanan pesisir.

Menurut PPI di Negeri Kincir Angin itu, negara-negara maju seperti Belanda sudah meninggalkan konsep tersebut. 

(BACA: Benarkah Jakarta butuh tanggul raksasa?)

“Yang membuat saya heran mengapa di saat pembangunan di Belanda sendiri mulai meninggalkan konsep-konsep konvensional berupa hard-infrastructure, seperti pembuatan tanggul raksasa atau reklamasi pulau, para pakar dan konsultan Belanda malah menyarankan pembuatan Giant Sea Wall bagi masalah banjir Jakarta,” kata mahasiswa program Doktoral dari University of Twente, Hero Marhaento, lewat siaran pers.

Pendapat ini disampaikan pada diskusi “Reklamasi Teluk Jakarta” yang diselenggarakan oleh PPI Belanda bekerjasama dengan PPI Kota Den Haag dan Forum Diskusi Teluk Jakarta di Kampus International Institute of Social Studies, Den Haag, pada Sabtu, 18 Juni, pekan lalu.

Reklamasi sudah tak lagi dilakukan

Ironisnya, ide reklamasi dan Giant Sea Wall ini justru disarankan oleh konsultan asal Belanda. Menurut Hero, sebenarnya upaya pertahanan tanggul dengan cara hard infrastructure semacam tembok, sudah tak lagi digunakan negara maju.

Ia mengatakan bahwa upaya pertahanan pesisir dengan membangun tembok raksasa dan reklamasi pulau justru akan memunculkan masalah baru di masa mendatang. 

“Bila proyek reklamasi pulau ini dilaksanakan, maka hutan bakau di sekitar perarian Teluk Jakarta akan terdegradasi dan hilang. Padahal hutan bakau merupakan pertahanan pesisir alami yang dapat mencegah terjadinya abrasi,” ujarnya.

Selain itu, dalam laporan yang ditulis oleh Dinas Kelautan DKI Jakarta pada 2013, diakui bahwa Teluk Jakarta memiliki produktivitas dan keanekaragaman hayati yang tinggi.

“Jadi tidak benar jika dikatakan teluk Jakarta semula tidak ada ikannya,” ujar Hero.

Namun, semenjak reklamasi pulau G dilakukan, nelayan di Muara Angke dan sekitarnya mulai kesulitan untuk mencari ikan di Teluk Jakarta.

(BACA: Gugatan nelayan dari Muara Angke)

Lebih lanjut, Pemprov DKI Jakarta juga perlu menjelaskan secara jujur apa tujuan dari reklamasi. Hero mempertanyakan apakah memang untuk penanggulangan banjir rob, atau sebenarnya untuk ekspansi properti.

“Bila ingin menanggulangi banjir rob, solusinya bukan pembuatan tanggul raksasa dan reklamasi pulau,” katanya.

Bukan solusi penurunan tanah

Salah satu alasan lain yang dilontarkan Pemprov DKI Jakarta adalah penurunan tanah ibu kota yang semakin parah. Namun, periset post-doktoral di bidang Hidrologi Utrecht University, Edwin Sutanudjaja, membantah reklamasi sebagai solusi.

“Penurunan muka tanah Jakarta justru disebabkan pembangunan yang tak terkendali,” kata Edwin. Solusi terbaik, menurutnya, adalah pengendalian pembangunan.

Pemprov DKI perlu melakukan sesuatu untuk menghentikan pembangunan mal dan apartemen yang semakin menjamur. Selain itu, perlu ada desentralisasi di daerah luar Jakarta, supaya tak semua orang berlomba-lomba ke sini untuk hidup ataupun mencari pekerjaan.

Edwin juga mengkhawatirkan jika nantinya Teluk Jakarta justru akan menjadi septic tank raksasa. Membuat tanggul raksasa artinya membendung air dari 13 anak sungai di Jakarta yang bermuara ke perairan mati.

“Jika kualitas air tidak bisa dijaga justru nantinya perairan Teluk Jakarta akan menjadi pembuangan  akhir yang sangat kotor,” ujar Edwin.

Senada dengan Edwin, Hero menutup diskusi dengan mengatakan bahwa reklamasi bukanlah solusi bagi Jakarta.

“Untuk memperbaiki lingkungan hidup di Jakarta, kita perlu rehabilitasi, bukan reklamasi,” kata —Rappler.com

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!