Menteri Rini tugasi BUMN ikut atasi lonjakan harga pangan

JAKARTA, Indonesia — Keterlibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mengatasi gejolak harga pangan di bulan Ramadan adalah bentuk dari fungsi BUMN sebagai agent of development. 

“Presiden terus mengingatkan BUMN harus terlibat, menjadi solusi dalam setiap kegiatan ekonomi untuk rakyat. Tujuan bisnisnya bukan hanya mencari laba, tapi misi sebagai agen pembangunan harus dilaksanakan,” kata Menteri BUMN Rini Soemarno.  

Rini menegaskan kembali hal ini dalam acara diskusi santai usai berbuka puasa dengan Forum Pemimpin Redaksi di Plaza Bank Mandiri, di Jakarta, pada Rabu, 22 Juni.

Dalam acara tersebut, hadir sejumlah pimpinan puncak BUMN, termasuk dari BUMN bank dan pembangunan infrastruktur.

Menurut Rini, pemerintah sangat serius membenahi pengadaan pangan dari dalam negeri.  

“Memang tidak bisa seketika, tapi kami serius memulai pembibitan sapi lokal. Akan ada BUMN yang ditugasi untuk melakukan hal itu,” kata Rini.

Seperti tahun-tahun sebelumnya (kecuali jelang Pemilu 2014), lonjakan bahan pangan terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Harga daging sebelumnya berkisar pada harga Rp 75.000 per kilogram. Jelang bulan puasa melesat naik hingga mencapai kisaran Rp 120.000 – 140.000 per kilogram di sejumlah pasar. 

Pemerintah, yang lambat mengantisipasi, melakukan rapat koordinasi untuk mengendalikan harga pangan. Rapat diadakan pada 31 Mei lali antara Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, dan Menteri BUMN, di kantor Kementerian Pertanian, Ragunan.

Dari hasil rapat tersebut, pemerintah mengambil langkah untuk mengimpor beberapa bahan pangan. Sasaran pemerintah untuk menstabilkan harga daging dan bawang merah yang saat ini melonjak naik. 

Menteri BUMN Rini Soemarno menunjuk dua BUMN untuk ikut menangani lonjakan harga, yaitu Perum Bulog (Badan Urusan Logistik) dan PT Berdikari.

“Kedua BUMN itu sudah kami tunjuk untuk mengendalikan harga berbagai kebutuhan, khususnya bawang merah dan daging, menyusul ada instruksi Presiden,” ujar Rini.  

Tugas kedua BUMN itu adalah menjaga pasokan dan harga empat bahan pokok utama, yaitu beras, daging sapi, bawang merah, dan gula pasir.

Pemerintah menargetkan harga bawang merah berkisar Rp 25.000 per kilogram dan daging sapi di harga Rp 80.000 per kilogram.   

Praktik yang dilakukan pemerintah untuk mencapai target harga itu adalah membeli bahan pangan pokok kepada produsen dan impor secara terukur.

Dalam kebijakan impor ini, pemerintah berjanji tidak akan memberatkan para petani. Pemerintah, dalam hal ini Bulog, akan membeli bahan pangan dari petani dengan harga normal, tanpa ada pengurangan harga akibat melonjaknya barang impor. 

“Pemerintah berikan BUMN tugas. Jadi petani enggak perlu khawatir, berapa pun impornya, petani jual ke Bulog dengan harga tersebut. Kalau ada pedagang yang beli di atas Rp 15.000 per kilogram, ya syukur,” kata Menteri Perdagangan Tom Lembong usai rapat koordinasi.

Tom juga mengatakan, sudah ada 27.400 ton daging impor yang siap masuk Indonesia. Impor tersebut dilakukan oleh Perum Bulog dengan 10.000 ton dan PT Berdikari dengan 5.000 ton. 

“Di luar itu masih ada importasi swasta sekitar 20.000 ton,” kata Tom.

Tom mengakui lonjakan harga daging sapi kali ini adalah kesalahan pemerintah. “Ini akibat kesalahan kebijakan tahun lalu yang mengurangi kuota impor sapi secara drastis,” kata Tom.

Tahun lalu, pemerintah memangkas impor sapi dari biasanya 160.000 ekor sapi hidup per kuartal, menjadi 50.000 ekor sapi hidup per kuartal.  Harga sapi langsung melonjak. Sama dengan kondisi tahun ini, saat bulan Ramadan dan jelang Lebaran.

Situasinya kian buruk karena pemerintah lamban terbitkan izin impor sapi bakalan untuk tahun ini. Padahal, soal ini pernah dibahas dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian akhir tahun lalu.  

“Kuota impor yang seharusnya 650.000 ekor sapi seharusnya dikeluarkan awal tahun. Yang terbit izinnya hanya 180.000,” kata Tom. Kementerian Perdagangan menerbitkan izin kuota impor berdasarkan rekomendasi Kementerian Pertanian.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyesalkan masih adanya perbedaan data di antara instansi terkait kebutuhan pangan. 

“Sudah berkali-kali diingatkan, agar aspek data ini dibenahi. Bagaimana mau menyusun kebijakan yang tepat kalau datanya tidak sinkron?” ujar Kalla akhir pekan lalu saat berbuka puasa dengan Forum Pemimpin Redaksi.

Rini mengatakan solusi sinkronisasi data kebutuhan pangan dan kegiatan petani akan dilakukan melalui penerbitan Kartu Tani.  

“Kami akan segera terbitkan kartu ini, yang dikelola oleh perbankan BUMN, dengan Bank Rakyat Indonesia sebagai penjuru,” kata Rini.

Melalui Kartu Tani, akan dimonitor rencana kegiatan petani, misalnya jadwal tanam, jenis yang ditanam, kebutuhan dan pembelian pupuk, sampai kebutuhan biaya hidup petani saat proses tanam sampai panen. –Rappler.com