Berita hari ini: Sabtu, 25 Juni 2016

Kemenpora tengah mempertimbangkan untuk hentikan sementara turnamen ISC

JAKARTA, Indonesia – Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tengah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara kompetisi Indonesia Soccer Championship (ISC). Wacana itu mencuat sebagai buntut tindak kerusuhan yang terjadi di Stadion Utama Bung Karno (SUBK) pada Jumat malam, 24 Juni.

Deputi 4 bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dan Kepala Komunikasi Publik Kemenpora, Gatot S, Dewa Broto, dalam situs resmi Kemenpora mengatakan keputusan itu akan diambil secara resmi pada Senin, 27 Juni. Kemenpora terpaksa mengambil keputusan itu, karena PT Gelora Trisula Semesta (GTS) selaku pengelola ISC belum mematuhi nota kesepahaman dengan kepolisian.

“PT GTS juga masih belum mampu untuk mengatasi berbagai insiden dan bentrokan yang terjadi. Maka Kemenpora mempertimbangkan untuk menghentikan sementara turnamen/kompetisi ISC sambil menunggu pembahasan dengan pihak GTS, kepolisian RI dan PSSI pada Senin, 27 Juni,” ujar Gatot.

Menurut Kemenpora, insiden yang terjadi pada Jumat kemarin bukan peristiwa pertama. Sebelumnya, sudah pernah terjadi bentrokan antar suporter di Sleman dan Gresik. Oleh sebab itu, Dirut PT GTS pada tanggal 30 Mei dipanggil oleh Menpora, Imam Nahrawi.

“Dalam pertemuan itu, Kemenpora meminta agar PT GTS bisa membenahi ketertiban turnamen, mengingat perjalanannya ISC masih panjang hingga Desember 2016. Menpora juga meminta PT GTS untuk melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan kepolisian RI,” tutur Gatot.

Hasil pertemuan pada Senin esok akan dituangkan dalam surat resmi yang dirilis oleh Kemenpora.

Sementara, mengenai tindak anarkis yang dilakukan oleh suporter tim Persija, Kemenpora mendorong Kepolisian RI untuk memberlakukan ketentuan pasal 170 KUHAP. Isinya menyebut ‘barang siapa yang secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, maka dapat diancam pidana penjara maksimal 5 tahun 6 bulan’.

Walaupun The Jakmania sudah meminta maaf, tetapi Kemenpora meminta pimpinan suporter tidak lepas tangan dan bertanggung jawab atas tindakan anggotanya.

Akibat kerusuhan yang terjadi pada Jumat kemarin, sebanyak 5 petugas kepolisian terluka. Salah satu di antaranya bahkan masih kritis terbaring di RS Polri Kramat Jati. Selain itu, The Jakmania juga membakar 5 motor, 2 kendaraan polisi, UPS dan 3 motor anggota kepolisian. – Rappler.com

Kembali ke Indonesia, kapal TB Charles dikawal 2 KRI ke Balikpapan

Enam Anak Buah Kapal (ABK) tunda Charles akhirnya tiba di markas Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Balikpapan, Kalimantan Timur. Sebelumnya, kapal yang mengangkut bata bara itu dibajak oleh kelompok milisi bersenjata Filipina selatan ketika kembali ke Indonesia.

Untuk memastikan keamanan mereka, TNI AL mengirimkan dua KRI yakni KRI Sidat 851 dan KRI Multatuli 561 untuk mengawal.

Mereka kemudian menjalani pemeriksaan kesehatan. Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Balikpapan, Letnan Kolonel Laut (P) Luhut Siagian mengatakan kondisi 6 ABK cukup baik.

“Tidak ada bekas penganiayaan, bekas luka atau memar,” ujar Luhut.

Kendati begitu mereka mengalami gejala trauma seperti tak fokus saat diajak bicara. Tetapi, menurut dokter di Balai Kesehatan Lanal Balikpapan, dr. Nopial hal itu akan hilang seiring berlalunya waktu.

Lalu, apa yang menyebabkan kapal tersebut menjadi 2 kali sasaran pembajakan? Menurut pengakuan mualim satu, Andi Wahyu, pelaku semula hanya menahan kapten kapal dan 2 ABK.

Penculik kemudian memutus tali pengikat tongkang Robby, lalu kabur. Tetapi, 10 ABK yang tersisa memutuskan untuk mengejar kapal pembajak.

Sehingga, penculik dari kelompok berbeda kembali beraksi ke kapal dan menambah jumlah sandera. Selengkapnya baca di Antara.

Walau keluar dari UE, Inggris tetap jaga hubungan baik dengan Indonesia

Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik, memastikan keputusan negaranya untuk keluar dari Uni Eropa tidak akan mempengaruhi hubungan baik yang sudah berjalan dengan Indonesia. Terlebih, kedua pemimpin negara sudah saling berkunjung.

Perdana Menteri David Cameron terakhir kali berkunjung ke Indonesia pada tahun 2015 lalu. Sedangkan, Presiden Joko Widodo baru berkunjung ke Inggris di bulan April.

“Inggris akan tetap membangun hubungan erat dengan Indonesia. Mitra G20 kami yang sangat berperan penting untuk kesejahteraan, keamanan serta kelanjutan planet ini,” ujar Malik ketika memberikan keterangan pers.

Kedua negara, katanya, sudah berkomitmen untuk membangun hubungan kerja sama. Dalam kurun waktu satu tahun, kedua pemerintahan telah menandatangani nota kesepahaman di bidang pendidikan, inovasi, penelitian, industri, kepolisian, kreatif, olahraga dan maritim.

Bahkan, kerja sama yang dibangun selama ini, katanya, bukan hanya terbatas antara pemerintah. Tetapi juga antar pemuka agama untuk saling berbagi pengetahuan dan menjaga toleransi. Selengkapnya di Kompas.

Polda Papua ancam kenakan sanksi bagi pelaku aksi demo separatis

Polda Papua segera mengeluarkan maklumat terkait dengan kemerdekaan penyampaian pendapat saat berdemonstrasi di depan publik. Maklumat itu dikeluarkan menyusul banyaknya aksi demo yang dilakukan organisasi yang diklaim pemerintah sebagai kelompok separatis.

Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw tidak menampik berdemonstrasi merupakan kemerdekaan atau kebebasan yang dijamin oleh negara sesuai dengan pasal 9 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Tetapi, ada aturan yang harus dipenuhi yakni tidak mengangganggu kepentingan umum dan tidak melanggar konstitusi negara.

“Maklumat Kapolda Papua sudah dibawa ke Mabes Polri dan sudah dibahas di bidang hukum dengan pihak-pihak pakar hukum,” kata Paulus dalam pertemuan dengan berbagai akademisi dan penggiat HAM di Jayapura.

Walaupun negara memberikan ruang kepada semua warga untuk menyampaikan pendapat di muka umum, tetapi ada norma yang harus dijalankan.

“Aturan hukum UU No. 9 tahun 1998 tertulis tentang pelarangan menghasut masyarakat dengan menggunakan simbol separatis, maka kelompok KNPB, OPM dan ULMWP dilarang keberadaannya. Jika tidak diindahkan, maka akan kami masukan ke dalam Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK),” kata dia.

Keberadaan kelompok tersebut, kata Paulus, bersifat tidak resmi dan bersifat separatis. Oleh sebab itu, bagi setiap pelanggaran hukum yang dilakukan, akan dikenakan ketentuan dalam KUHP. Sebelum resmi dikeluarkan, Kapolda Papua akan melakukan sosialisasi kepada Gubernur, DPR, Majelis Rakyat Papua dan masyarakat. Selengkapnya baca di Detik.

Panglima TNI: Alasan WNI diculik di Filipina karena uang dan salah jalan

Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo akhirnya membenarkan ada WNI yang kembali diculik oleh kelompok bersenjata di Filipina selatan. Total WNI yang diculik pada 20 Juni lalu itu mencapai 7 orang.

Menurut Gatot, ada dua hal yang menjadi penyebab WNI diculik kembali oleh kelompok milisi di Filipina. Pertama uang dan kedua salah jalur.

“Jadi gini (soal uang), Pemerintah Indonesia kan tidak pernah menghendaki yang namanya tebusan, tetapi mereka motivasinya itu. Ya, siapa tahu, kan, dengan berusaha (menyandera), kemudian ada tebusan,” kata Gatot yang ditemui di kompleks Kantor Wakil Presiden.

Dalam penyanderaan kali ini, kapal tunda Charles dan tongkang Robby dijadikan sasaran penculikan sebanyak 2 kali dan dilakukan oleh 2 kelompok berbeda. Dalam penculikan pertama, pelaku membawa 3 anak buah kapal. Sedangkan, dalam penculikan kedua, pelaku menawan 4 orang.

Sedangkan sisa 6 ABK diizinkan kembali ke Samarinda. Pelaku diyakini adalah jaringan Abu Sayyaf yang pernah menyandera WNI sebelumnya pada Maret dan April lalu.

Kepada pemilik kapal, PT Rusianto Bersaudara, Abu Sayyaf meminta uang tebusan sebesar 20 juta ringgit. Permintaan uang tebusan itu disampaikan melalui istri salah satu ABK.

Belum diketahui apakah permintaan uang tebusan akan dipenuhi atau tidak.

Gatot menilai, masalah uang menjadi motivasi utama WNI kembali dijadikan sasaran penculikan. Dia melihat belum menemukan motivasi politik di balik tujuan meminta uang.

Gatot juga mempertanyakan mengapa kapal itu diizinkan untuk berlayar padahal sudah ada moratorium dari Kementerian Perhubungan supaya tidak lagi berlayar menggunakan jalur yang dianggap berbahaya.

“Ini menjadi pertanyaan, kenapa kapal itu bisa dapat izin berlayar ke sana,” kata Gatot yang mengaku heran. Selengkapnya baca di Tempo.

Indonesia wRap: Jumat, 24 Juni 2016

Dari Inggris memutuskan keluar dari keanggotaan Uni Eropa hingga 7 WNI kembali disandera di Filipina selatan

Rakyat Inggris pada Kamis, 23 Juni waktu setempat mengambil keputusan bersejarah. Mayoritas dari mereka memilih untuk hengkang dari Uni Eropa. Keputusan ini tidak diperkirakan oleh berbagai pihak termasuk Perdana Menteri David Cameron.

Tak lama setelah hasil tersebut diumumkan, Cameron menyatakan pengunduran dirinya. Apa dampak “perceraian” Inggris ini bagi Uni Eropa?

Sementara, WNI kembali menjadi sasaran penculikan kelompok bersenjata di Filipina selatan. Sebanyak 7 WNI diculik ketika tengah berlayar dari Filipina selatan menuju ke Samarinda pada tanggal 20 Juni. Apa respons Indonesia terkait penculikan yang sudah berlangsung 3 kali?

Simak videonya berikut:

– Rappler.com