Kebangkitan konservatisme dalam Pemilu Australia

Rappler.com

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Kebangkitan konservatisme dalam Pemilu Australia

EPA

Partai One Nation pimpinan Pauline Hanson berkiprah kembali di politik Australia dengan memanfaatkan isu anti-imigrasi dan Islam

JAKARTA, Indonesia — Pauline Hanson, pemimpin partai politik garis kanan Australia, One Nation, kembali membuat kontroversi di media Negeri Kanguru tersebut.

Pemilihan umum federal Australia yang diselenggarakan pada Sabtu, 2 Juli, membangkitkan kembali karir politik Hanson, seorang figur kontroversial di dunia perpolitikan Australia. Ia dan partainya terpilih lagi untuk duduk di Senat negara bagian Queensland setelah hampir 20 tahun absen.

Dalam programnya, One Nation, yang dikenal karena kebijakannya tentang imigrasi yang memecah belah, ingin mengadakan investigasi publik (Royal Commission) untuk menetapkan apakah Islam adalah “agama atau ideologi politik.”

Sydney Morning Herald melaporkan, kebijakan itu memandang aspek religius Islam sebagai “penipuan”. Bahkan menurut Hanson, Islam adalah “sistem politik totaliter, termasuk komponen legal, ekonomi, sosial dan militer, yang berkedok agama.”

Partai kecil ini juga akan menghentikan penerimaan pengungsi Muslim dan imigran lainnya, melarang penggunaan burqa dan niqab di tempat umum, dan mewajibkan pemasangan kamera pengawas di semua masjid dan sekolah Muslim — termasuk di dalam toilet. Selain itu, masjid baru tak boleh dibangun sebelum investigasi publik dilakukan.

One Nation juga mengadvokasi “net zero migration” yang berarti membatasi jumlah imigran baru sesuai jumlah orang yang meninggalkan Australia, karena negara tersebut “mendekati batas jumlah penduduk yang bisa ditampungnya”.

Berikut adalah kebijakan Pauline Hanson terkait imigrasi dan Islam, seperti dikutip dari situs resmi partai One Nation:

  • Mengajukan pencarian informasi atau investigasi publik untuk menentukan apakah Islam adalah agama atau ideologi politik.
  • Menghentikan imigrasi Muslim dan penerimaan pengungsi Muslim.
  • Melarang pemakaian burqa dan niqab di tempat umum. 
  • Surat izin mengemudi (SIM) tak bisa didapat tanpa menunjukkan wajah sepenuhnya dan memiliki foto identitas di SIM. 
  • Kamera pengawas akan dipasang di semua masjid dan sekolah. Masjid harus dibuka untuk umum pada semua jam buka. 
  • Tak ada masjid baru yang boleh dibangun sebelum investigasi diadakan.
  • Menentang diperkenalkannya Hukum Syariah.
  • Investigasi dana kesejahteraan yang dibayarkan kepada orang Muslim yang ada dalam perkawinan poligami, memiliki lebih dari satu anak.
  • Melarang sertifikasi Halal. Makanan bersertifikasi Halal tidak disediakan di penjara atau layanan bersenjata (militer). Perusahaan boleh melakukan ekspor tapi tak perlu membayar uang apapun. 
  • Muslim tidak diizinkan bersumpah di Parlemen dengan Al-Qur’an
  • Praktik sunat terhadap perempuan berisiko untuk dipenjara dalam jangka waktu lama

—Rappler.com

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!