Wakil Presiden Jusuf Kalla minta sekolah sehari diuji coba

JAKARTA, Indonesia – Walau dikritik oleh berbagai kalangan, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta rencana untuk memperpanjang jam sekolah bagi siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama diuji coba di beberapa daerah sebelum diterapkan.

“Uji coba dulu di daerah tertentu, kalau berhasil (sekolah sehari penuh) boleh (diterapkan) secara bertahap. Karena saya yakin tidak semua sekolah, juga daerah, siap,” katanya di Jakarta pada Rabu, 10 Agustus.

Kalla mengatakan sekolah sehari penuh bukan hal baru dan bahwa beberapa sekolah swasta sudah menerapkan model pembelajaran semacam itu.

“Jangankan full day, ada sekolah yang all day seperti pesantren. Pesantren kan siang dan malam belajar, ini bukan hal unik,” ujar Kalla.

Rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk menerapkan sekolah sehari penuh mendapat kritikan dari berbagai kalangan masyarakat.

Ahli psikologi anak, Vera Hadiwidjojo, menyarankan pemerintah tak perlu menjalankan program kurikuler (full day school) karena mengurangi keleluasaan anak melakukan hal yang ia suka. 

Salah satu bentuk keleluasaan memilih yang berkurang ialah bermain. Sekalipun anak bermain di sekolah, sekolah tetaplah tempat terstruktur yang membatasi keleluasaan anak.

“Dalam bermain ada unsur kebebasan memilih, keleluasaan anak untuk melakukan apa yang ia suka. Apakah ini akan terpenuhi ketika anak sekolah full day? Sekolah tetaplah tempat terstruktur yang memiliki aturan atau batasan yang membuat anak tidak seleluasa di rumah dalam bermain,” kata Vera.

Selain itu, ilmu dari sekolah bukan satu-satunya penentu anak menjadi kompeten, mandiri, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.  

“Belajar tidak hanya akademis. Anak belajar tidak hanya di sekolah tapi juga di lingkungan lainnya. Sekolah merupakan salah satu bagian dalam kehidupan anak, jadi perlu ada tempat juga untuk lingkungan lainnya seperti lingkungan sekitar rumah,” kata dia.

Anggota DPR Sofyan Tan meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk lebih memikirkan pemerataan pemdidikan daripada mewacanakan full day school yang belum tepat untuk diterapkan saat ini.

“Kebijakan pemerataan penting mengingat persoalan pendidikan terbesar saat ini adalah jauhnya kesenjangan pendidikan antara daerah di luar pulau Jawa dan Jawa baik soal jumlah dan fasilitas,” ujarnya di Medan, Selasa.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Komnas Perlindungan Anak, Seto Mulyadi alias Kak Seto, meminta masyarakat tidak reaktif terhadap rencana menerapkan full day school karena kebijakan tersebut baru sebatas wacana.

Seto menilai maksud pemerintah mewacanakan penerapan sistem pendidikan tersebut semata untuk mendapat masukan dari semua pihak termasuk masyarakat.

“Saya mendukung rencana tersebut selama tidak memasung hak anak, seperti hak bermain, hak beristirahat dan hak berekreasi karena pada prinsipnya proses belajar harus ramah anak dan demi kepentingan terbaik anak,” katanya.

Seto menjelaskan proses pembelajaran bukan hanya di sekolah namun dapat dilakukan diluar sekolah melalui sanggar dan di lingkungan keluarga. Bahkan beberapa sekolah di Indonesia yang telah menerapkan hal tersebut, mendapat keluhan dari orang tua murid.

“Full day school ini tidak bisa disama ratakan karena beberapa sekolah yang telah menerapkan hal tersebut, banyak anak didiknya yang stres karena cara pengemasannya tidak ramah anak,” katanya. – dengan laporan Antara/Rappler.com