Pidato Kenegaraan 2016 Jokowi terfokus ke ekonomi, bukan HAM

JAKARTA, Indonesia – Ada yang menonjol dari Pidato Kenegaraan Presiden “Jokowi” Widodo tahun 2016. Di depan sidang paripurna DPR RI, Jokowi menekankan pentingnya menjadi bangsa pemenang, di era kompetisi global.  

“Agar Indonesia bisa bersaing dalam kompetisi global maka pembangunan infrastruktur sosial, yaitu kapasitas produktif dan sumber daya manusia (SDM) harus dipercepat. Dengan demikian Indonesia tidak hanya menjadi penonton dalam perlombaan ekonomi global, Indonesia harus ikut berlomba dan harus menjadi bangsa pemenang,” ujar mantan Wali Kota Solo ini.  

Ia mengulanginya di bagian lain pidatonya. Pun ketika berbicara soal membangun daerah perbatasan agar dianggap sebagai bangsa besar.

Membuat Indonesia menjadi kompetitif, terutama dalam investasi, adalah tema besar pidato Jokowi di berbagai acara peresmian proyek. Begitu juga ketika berkunjung ke luar negeri, Jokowi mengajak pengusaha Indonesia untuk siap berkompetisi di tingkat global.

Dalam pidato kenegaraan tahun ini, Jokowi mengusung tema Tahun Percepatan Pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur. Situasi ekonomi global dan bagaimana pemerintah merespon menjadi tema sentral pidato Jokowi.

Jokowi berupaya meyakinkan rakyat yang mengikuti pidato kenegaraan itu bahwa pemerintah memiliki solusi untuk mengatasi pelambatan ekonomi, termasuk dengan menerbitkan 12 Paket Kebijakan Ekonomi.

“Dapat saya sampaikan bahwa  dari 12 Paket Kebijakan Ekonomi tersebut, 96 persen perangkat regulasinya sudah selesai disiapkan,” kata dia.

(BACA: Teks Lengkap Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi)

Jokowi juga meyakinkan masyarakat bahwa pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) adalah solusi masalah penerimaan negara.

Pada bagian lain dari pidatonya, Jokowi juga menyampaikan angka-angka asumsi yang diusulkan dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2017.

(BACA: 7 poin penting dalam Pidato Kenegaraan Jokowi 2016).

Karena fokus pada pembangunan ekonomi, pidato kenegaraan Jokowi tahun ini tidak memberikan porsi penting terhadap beberapa hal yang dibahas dalam Pidato Kenegaraan Jokowi tahun 2015.  

Misalnya, soal pemberantasan korupsi, memelihara perdamaian di Papua, maupun janji menuntaskan masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Terkait masalah perdamaian di Papua, dalam pidato kenegaraan tahun lalu Jokowi berjanji mengizinkan wartawan asing meliput di bumi Cendrawasih itu.

Janji itu hilang ditelan beragam insiden dan konflik di Papua. Salah satu yang terbaru adalah tindakan represif aparat terhadap mahasiswa Papua di Yogya.

Pidato kenegaraan Jokowi tahun ini juga tidak menyinggung hal penting yang menjadi bahasan utama sejak awal tahun, yaitu kontroversi permintaan maaf terhadap keluarga korban Tragedi 1965.  

Sejauh ini, Jokowi terbilang berhasil mengonsolidasikan kekuatan politik dari partai politik yang memiliki kursi di Senayan. Tahun lalu, dalam pidatonya dia menyinggung pertentangan internal di parpol.   

“Khusus untuk ranah politik, terutama menyangkut pertentangan internal di beberapa partai politik, pemerintah bersikap netral, dan berharap persoalan yang ada bisa diselesaikan dengan baik,” demikian kata Jokowi tahun lalu.

Tentang pemberantasan korupsi, dalam pidato kenegaraan tahun 2016, Jokowi lebih menekankan kepada aspek pencegahan. 

“Reformasi hukum untuk memberi kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta terus mendorong reformasi birokrasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih prima. Bagian penting dari ini adalah reformasi dalam institusi Polri dan

Kejaksaan. Reformasi yang menyeluruh dari hulu ke hilir. Bukan reformasi tambal sulam,” kata Jokowi.

“Untuk itu profesionalisme Polri dan Kejaksaan terus ditingkatkan. Demikian pula kualitas Aparatur Sipil Negara terus ditingkatkan agar Negara kita semakin kompetitif. Percepatan penggunaan Teknologi Informasi dalam sistem kerja Pemerintah juga terus dipercepat, sebagai bagian penting dari peningkatan kualitas layanan publik, efisiensi, dan pencegahan praktik korupsi,” ujarnya.

Pada bagian akhir dari pidato kenegaraannya, Jokowi mengingatkan pentingnya demokrasi, stabilitas politik dan keamanan. 

“Bangsa ini tidak akan produktif, tidak akan maju, tidak akan menjadi bangsa pemenang apabila tidak menghargai hak asasi manusia dan terus didera gonjang-ganjing politik. Energi kita sebagai bangsa akan habis untuk meredakan keriuhan politik daripada melakukan lompatan-lompatan kemajuan,” kata Jokowi.

Ironisnya, dalam setahun terakhir pemerintahan Jokowi, penegakan HAM jalan di tempat. Gonjang-ganjing politik yang terjadi justru bersumber dari pemerintah.  

Hanya beberapa jam sebelum menyampaikan Pidato Kenegaraan 2016, setelah dua hari kontroversi dan kritik publik, Jokowi memberhentikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar, karena kontroversi terkait kewarganegaraan asing. Arcandra yang baru diangkat pada 27 Juli 2016 dalam reshuffle kabinet jilid dua ternyata memiliki kewarganegaraan AS. 

Kegaduhan demi kegaduhan, sumbernya dari masalah komunikasi dan administrasi di lingkaran kekuasaan Presiden Jokowi. – Rappler.com