Menteri Sosial ingin setiap daerah di Indonesia memiliki desa inklusi

YOGYAKARTA, Indonesia – Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) menyelenggarakan acara Temu Inklusi 2016 di Desa Sidorejo, Kulon Progo, Yogyakarta sejak Rabu, 24 Agustus, lalu.

Sebanyak 600 orang peserta dari komunitas peduli difabel dan para penyandang disabilitas berkumpul untuk mendapat informasi mengenai pembangunan desa inklusi sampai Sabtu, 27 Agustus.

“Inklusi ini harus komprehensif, tak bisa sekedar pendidikan dan kesehatan saja. Tapi juga penerimaan di masyarakat, tata kelola, dan lain-lain,” kata Direktur SIGAB Joni Yulianto saat memberikan sambutan pada Kamis, 25 Agustus 2016.

Joni berharap ide mengenai pembangunan inklui ini juga diketahui oleh masyarakat desa, yang mayoritas masih memiliki stigma terhadap kaum difabel. Isu ini, kata dia, sangatlah kompleks.

Ketua Umum PBNU Imam Aziz mengatakan, masyarakat pun harus dilibatkan dalam meningkatkan kepedulian terhadap kaum difabel. “Karena untuk difabel, bukan hanya tugas pemerintah saja,” kata dia.

Virus positif

Gerakan desa inklusi sendiri diinisiasi pada Temu Inklusi 2014, dan direalisasikan setahun kemudian. Saat ini, sudah ada 8 desa inklusi yang tersebar di Kulonprogo dan Sleman.

Camat Lendah Sumiran, yang membawahi 6 desa inklusi, mengatakan gerakan ini merupakan suatu bentuk kepedulian. “Harus peduli pada teman-teman yang kurang beruntung, dimulai dari kita sendiri,” kata dia.

Desa-desa yang disebut inklusi adalah yang sarana dan prasarananya telah ramah kaum difabel. Seperti di Desa Sidorejo ini, gedung-gedung utamanya telah dilengkapi dengan jalan khusus bagi pengguna kursi roda.

Untuk toiletnya juga dibuat 2 jenis, yakni dengan ukuran umum untuk non-difabel; dan dua bilik khusus berukuran lebih luas, yang memudahkan pengguna kursi roda. Di dalamnya pun dilengkapi pegangan dari besi untuk menjadi tumpuan.

Jalan raya juga dibuat mulus supaya memudahkan perjalanan kaum difabel. Selain itu, masyarakatnya juga telah melalui sosialisasi dan penyuluhan yang menghilangkan stigma ‘tidak mampu’ maupun ‘kurang beruntung’ terhadap masyarakat difabel.

Direktur Jenderal PMD Kementerian PDT Bito Wikantosa mengatakan, desa inklusi adalah awal dari suatu peradaban baru. “Bagaimana desa membangun untuk kesejahteraan tanpa membeda-bedakan,” kata dia.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang menyempatkan diri berkunjung, juga memuji ide ini. “Suatu virus yang positif,” kata dia.

Dana desa, kata Khofifah, berjumlah cukup besar. Sebagian peruntukan seharusnya disiapkan untuk akses penyandang disabilitas. Salah satunya adalah pendidikan.

Ia baru saja meresmikan program vokasi setingkat D1 di Cibinong, yang memberikan 8 pilihan pembelajaran kerja selama 9 bulan bagi kaum difabel.

“Sebagian besar Desember nanti, sudah ada perusahaan inden. Sekarang sudah ada perusahaan garmen multinasional ambil 9 orang. Perusahaan grafis juga sudah ada yang inden 3 orang,” kata dia. Padahal, anak-anak ini statusnya baru akan magang pada Oktober mendatang.

Ia berharap, desa inklusi ini akan menyebar ke daerah lain. “Saya akan dorong supaya masuk ke RAPBDes,” kata dia.

Pemahaman meluas

Selain sarana dan prasarana umum, fasilitas dalam bidang rohani dan pendidikan juga harus diperhatikan. Ketua Umum PBNU Imam Aziz mengatakan, untuk tempat ibadah, sudah mulai ada perbaikan.

“Masjid-masjid baru sekarang arsitekturnya sudah ramah bagi pengguna kursi roda. Tapi yang lama itu harus dipikirkan,” kata dia. Namun, untuk hal lain yang berhubungan dengan pengajaran, masih belum cukup.

Imam mengatakan baru Al-Quran saja yang memiliki versi huruf Braille. Namun buku-buku ajaran lainnya belum. Selain itu, penerjemah isyarat bagi tuna rungu untuk kotbah Jumat di masjid juga belum terpikirkan. “Masih banyak yang harus kita lakukan,” kata dia. – Rappler.com