FOTO: Sisa kebakaran hutan dan lahan di Rokan Hulu

JAKARTA, Indonesia – Tujuh pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang terdiri dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Polisi Kehutanan (Polhut) disandera di Rokan Hulu, Provinsi Riau pada Jumat, 2 September. Penyanderaan ini dilakukan oleh massa yang diduga dikerahkan oleh PT. APSL, usai penyidik KLHK menyegel kawasan lahan yang terbakar.

Ketika tim KLHK memasuki lokasi, lahan sawit yang terbakar sangat luas dan masih berasap. Mayoritas merupakan kebun sawit di dalam areal hutan produksi.

Hasil pantauan tim KLHK di lapangan menunjukkan ada lahan yang memang sengaja dibuatkan ‘stacking’ atau jalur bakar. Artinya, lahan yang akan digunakan untuk menanam sawit tersebut, terindikasi kuat memang sengaja disiapkan untuk dibakar. Bahkan saat tim tiba di lokasi, masih ada asap yang mengepul dari lahan berdasar gambut itu.

Untuk mencapai lokasi lahan yang terbakar, tim KLHK harus menggunakan ponton, transportasi penyeberangan sungai. Sebelum mereka mencapai lokasi ponton untuk menyeberang kembali, mereka dihadang oleh sekelompok pemuda yang telah menunggu dan menggeser posisi ponton. Ponton ini dioperasikan oleh PT. Chevron karena jalan tersebut merupakan jalan inspeksi pipa PT. Chevron.

Gerombolan yang mencegat ini meminta tim KLHK turun dari mobil, kemudian mereka dibawa ke sebuah tempat yang tak jauh dari lokasi tersebut. Tim KLHK didesak menghapus foto-foto, video serta mencopot plang yang dipasang di lokasi Karhutla.

Dari foto-foto dan video lapangan yang berhasil diselamatkan dari drone, lahan yang terbakar terlihat luas. Kawasan yang tadinya merupakan hutan gambut, sudah berubah menjadi kebun sawit. Pada kawasan yang siap tanam, terlihat sisa sengaja dibakar dan beberapa titik yang sudah terbakar masih menyisakan asap mengepul.

Sedangkan dari penginderaan satelit, terlihat sumber titik api penyebab asap di Rokan Hulu, Riau, salah satunya berasal dari kawasan yg dikuasai PT APSL.

Berikut foto-foto yang berhasil diselamatkan dari drone milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: