5 hal mengenai Budi Gunawan yang perlu kalian tahu

JAKARTA, Indonesia – Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan menjadi calon tunggal yang dipilih oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo untuk menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Sutiyoso. Nama Budi Gunawan sebenarnya sudah lama disebut akan dipilih sebagai Kepala BIN. Namun, Istana selalu mengelak dengan menyebut belum ada surat penunjukkan bagi mantan ajudan Presiden Megawati itu.

Pada Rabu, 7 September, Budi Gunawan akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) bersama Komisi I di DPR. Berikut 5 hal yang perlu kamu ketahui mengenai Budi Gunawan:

1. Sempat tercatat jenderal termuda di Polri

Karir Budi Gunawan di kepolisian tergolong cemerlang. Dia menjadi lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) berprestasi pada tahun 1983. Karirnya semakin menanjak ketika ditunjuk menjadi ajudan Presiden keempat Megawati Soekarnoputri ketika masih berpangkat Komisaris Besar (Kombes).

Budi juga tercatat sebagai jenderal termuda di Polri saat dipromosikan naik pangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal (Brigjen) dengan jabatan sebagai Kepala Biro Pembinaan Karyawan (Binkar) Mabes Polri. Kemudian, dia juga pernah menjabat sebagai Kepala Selapa Polri, lembaga yang menginduk pada Lemdikpol selama 2 tahun.

Dia kemudian ditugaskan di Korps Bhayangkara menjadi Kapolda Jambi dari tahun 2008-2009 yang membuatnya naik promosi bintang dua berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen). Budi Gunawan akhirnya meraih pangkat kebesaran sebagai jenderal bintang tiga atau Komisaris Jenderal saat dipromosikan menduduki jabatan Kepala Lembaga Pendidikan Polri yang membawahi lembaga-lembaga pendidikan seperti Akademi Kepolisian (Akpol), Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (SESPIM), dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK)

2. Nyaris terpilih jadi Kapolri

Uji kepatutan dan kelayakan yang dijalani oleh Budi Gunawan pada hari ini merupakan kali kedua yang dia hadapi. Sebelumnya, pada tanggal 14 Januari 2015, dia sudah lolos fit and proper test untuk menjadi Kapolri.

Namun, dia gagal terpilih menjadi Kapolri lantaran dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi. KPK menyebut kasus pidana penerimaan hadiah dan janji dilakukan ketika Budi Gunawan menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Mabes Polri pada tahun 2003-2006 dan jabatan lainnya.

Ketua KPK saat itu, Abraham Samad mengatakan KPK menemukan lebih dari dua alat bukti sehingga memutuskan untuk meningkatkan tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.

Namun, status tersangka bisa dibatalkan ketika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan pra peradilan Budi Gunawan. Pengadilan juga menyatakan penetapannya sebagai tersangka tidak sah dan tidak mengikat secara hukum

Presiden Joko Widodo ketika itu akhirnya mengangkat Badrodin Haiti sebagai Kapolri. Sementara, Budi Gunawan menjabat sebagai Wakil Kapolri.

3. Picu memanasnya hubungan KPK dengan Polri

Penetapan status tersangka Budi Gunawan oleh KPK memicu kekisurahan dengan Polri. Tak lama usai mendaftarkan gugatan pra peradilan karena tidak diterima ditetapkan sebagai tersangka, kuasa hukum Budi Gunawan juga melaporkan komisioner KPK ketika itu ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri.

Saat itu, tuduhannya membocorkan rahasia negara berupa laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap rekening Budi Gunawan dan keluarganya. Tak berhenti sampai di situ, Bareskrim Polri juga menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dengan tuduhan memerintahkan saksi sengketa pilkada Kotawaringin Barat bersumpah palsu.

Wakil Ketua KPK ketika itu, Adnan Pandu Praja ikut diadukan ke Bareskrim Polri atas dugaan pemalsuan surat notaris dan penghilangan saham PT Desy Timber.

Kekisruhan mulai mereda ketika Jokowi urung melantik BG menjadi Kapolri. Sementara, di sisi lain, Jokowi juga menonaktifkan Bambang Widjojanto dan Abraham Samad karena tersandung kasus hukum.

4. Masuk bursa Kapolri lagi

Gagal sebagai Kapolri pada periode sebelumnya, nama Budi Gunawan kembali mencuat di bursa orang nomor satu Trunojoyo pada Juni 2016. Saat itu, Badrodin sudah akan memasuki masa pensiun di bulan Juli, sehingga Jokowi harus kembali mencalonkan nama baru ke DPR.

Nama Budi Gunawan masuk dalam daftar 7 calon kapolri yang kemungkinan menggantikan Badrodin. Berdasarkan data yang dimiliki KPK, Budi Gunawan bahkan disebut sebagai calon kapolri terkaya.

Total kekayaan yang dimiliki mencapai Rp 22,7 miliar dan US$24 ribu. Laporan itu dia serahkan ke KPK pada tanggal 26 Juli 2013 ketika masih menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polri.

Namun, Jokowi pada akhirnya memilih Tito Karnavian sebagai calon tunggal yang diajukan sebagai calon Kapolri

5. Jenderal polisi ke-2 yang jabat Kepala BIN

Jika proses fit and proper test yang dijalani Budi Gunawan di DPR berjalan mulus sesuai prediksi, maka dia akan menjadi jenderal polisi kedua yang menjabat sebagai Kepala BIN. Sebelumnya, Jenderal (Purn) Sutanto juga pernah menjabat sebagai Kepala BIN dari tahun 2009 hingga 2011.

Ketika itu, diangkatnya Sutanto sebagai Kepala BIN sempat menimbulkan pertanyaan. Biasanya, lembaga telik sandi negara itu selalu dipimpin oleh orang berlatar belakang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Namun, menurut pengamat politik dari Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, baik personil kepolisian atau TNI yang memimpin BIN sama saja.

“Malah saya setuju dengan Pak Hendropriyono yang ketika itu ingin lebih banyak warga sipil untuk bertugas di sana. Jika didominasi militer, justru akan timbul kebingungan antara BIN dengan BAIS milik TNI,” kata Ikrar yang dihubungi Rappler melalui telepon pada Rabu, 7 September. – Rappler.com