Berita hari ini: Senin, 3 Oktober 2016

Indonesia wRap: Senin, 3 Oktober 2016

Dari mulai unjuk rasa driver Go-jek hingga penolakan warga Pasar Minggu terhadap gereja

Ribuan pengemudi Go-Jek berunjuk rasa di depan di Kemang, Jakarta Selatan.

Mereka memprotes kebijakan baru dalam sistem performa yang diterapkan oleh manajemen.

The Islah Center menyebut Jawa Barat sebagai provinsi dengan kasus intoleransi tertinggi di Indonesia.

“Tingginya angka intoleransi di Jawa Barat kontradiktif dengan kultur masyarakat Sunda yang toleran, sopan, dan bersahaja,” kata Direktur TIC Mujahidin Nur.

Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi melarang warga beribadah di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Pasar Minggu karena belum memiliki izin.

Pendeta Penrad Siagian katakan pihaknya sudah mengajukan pengurusan izin, tapi pihak kelurahan tidak responsif.

Pengemudi dan manajemen Gojek akan mediasi di Polda Metro Jaya besok

Manajemen PT Gojek Indonesia akhirnya angkat bicara mengenai aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mitra pengemudi sejak pagi tadi. Supervisor divisi operasional Gojek, Arno Tse, akhirnya keluar menemui media, usia massa membubarkan diri.

Selama unjuk rasa berlangsung sejak pukul 11:00 hingga 16:00, start up raksasa itu memilih tidak merespons aksi massa yang meminta agar pihak manajemen turun langsung berdialog secara terbuka.

Alasannya permintaan itu terlalu berisiko untuk dipenuhi, mengingat kericuhan sempat beberapa kali terjadi. Oleh sebab itu, selama demonstrasi berlangsung, mereka memilih untuk tidak menanggapi.

Sementara, CEO PT Gojek Indonesia, Nadiem Makarim, juga tidak hadir, karena tengah berada di Malaysia. Dalam pernyataan resmi, Arno mengatakan tuntutan mitra pengemudi akan dinegosiasikan bersama pada hari Selasa esok di Polda Metro Jaya. Selengkapnya baca di CNN Indonesia.

Polisi akan periksa kontraktor JPO Pasar Minggu

Polda Metro Jaya akan memeriksa kontraktor yang mengerjakan jembatan penyeberangan orang (JPO) yang ambrol di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 24 September 2016.

“Ke depan kita juga akan melakukan pemeriksaan terkait dengan pemenang tender dan pemasang iklan,” Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Awi Setiyono, Senin 3 Oktober 2016.

Ambrolnya jembatan penyeberangan orang di Pasar Minggu menyebabkan tiga orang tewas dan beberapa lainnya terluka. Sampai saat ini polisi telah memeriksa 8 orang. Polisi juga telah meminta keterangan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan BPKAD.

Namun polisi belum menentukan penyebab robohnya JPO tersebut karena masih menunggu hasil dari pusat laboratorium forensik. “Karena mereka yang bisa menentukan robohnya itu karena bencana alam atau kelalaian,” kata Awi Setiyono. Baca berita selengkapnya di Detik.

Tak ada bunker uang di Padepokan Dimas Kanjeng

Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Pol Prabowo Argo Yuwono memastikan tidak ada bunker berisi uang di kediaman Dimas Kanjeng Taat Pribadi.

“Bungker tidak ada, itu informasi dari masyarakat. Setelah kita tindak lanjuti kami tidak menemukan,” kata Argo Yuwono di Pedepokan Dimas Kanjeng, Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Probolinggo, Senin 3 Oktober 2016.

Sebelumnya beredar kabar jika pengasuh Padepokan Dimas Kanjeng memiliki bunker berisi uang. Kabar ini semakin kuat berhembus setelah rekaman video berisi Dimas Kanjeng sedang menghamburkan uang beredar di internet.

Dalam salah satu video terlihat Dimas Kanjeng duduk di sebuah ruang dengan tumpukan uang berjejer di sekeliling dinding. Namun setelah padepokan tersebut digeledah, polisi tak menemukan bunker uang tersebut.

Dari pedepokan polisi hanya menemukan yang dengan jumlah yang tak banyak, perhiasan, jam tangan, kuitansi mahar, serta kursi atau singgasana Dimas Kanjeng. Baca selengkapnya di Detik.

Massa blokir jalan Tol Reformasi di Makassar

Puluhan warga pendukung Intje Koemala, ahli waris lahan yang menjadi jalan Tol Reformasi di Makassar, Sulawesi Selatan, memblokir jalan bebas hambatan itu pada Senin, 3 Oktober dan mendesak Dinas PU membayar lunas ganti rugi tanah sebear Rp9 miliar.

“Ahli waris sudah jenuh dijanji-janji dan tidak kunjung dibayar. Kementerian selalu mencari alasan padahal semua mekanisme dan aturan hukum sudah kami penuhi,” kata koordinator aksi Andi Amin Halim Tamatappi.

Menurut Andi, sudah 15 tahun pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak punya itikad baik untuk membayar sisa ganti rugi lahan senilai Rp9 miliar.

“Kami akan tetap memblokir jalan ini sampai pihak dari Kementerian PU-PR atau perwakilan Dinas PU menemui kami,” ujar Andi. Baca berita selengkapnya di Antara.

– Rappler.com