4 kapal Vietnam curi ikan di tengah kunjungan Jokowi ke Natuna

JAKARTA, Indonesia – Niat Pemerintah Indonesia untuk membangun pangkalan militer di Pulau Natuna, rupanya tidak membuat ciut nyali para nelayan asing menangkap ikan secara ilegal. Buktinya, di tengah kunjungan kerja Presiden Joko “Jokowi” Widodo untuk meninjau latihan Angkasa Yudha TNI Angkatan Udara, militer Indonesia justru kembali menangkap 4 kapal nelayan dari Vietnam.

“Pada hari Kamis kami baru nangkap (kapal nelayan asing) lagi. Ada empat kapal dari Vietnam, ditangkap oleh KRI Lamadang. Mereka menangkap ikannya sampai ke wilayah kita,” ujar Komandan Pangkalan Angkatan Laut Ranai, Kolonel Laut Arif Badrudin di Selat Langka, Natuna, Kepulauan Riau pada Kamis, 6 Oktober.

Arif menyebut nelayan asing kerap menangkap ikan di perairan Natuna sudah bukan hal tabu. Pada bulan-bulan sebelumnya, nelayan asing yang ditangkap tidak kalah banyak. Agar tidak diketahui otoritas berwenang Indonesia, nelayan asing melakukan berbagai tipu muslihat.

Kendati begitu, Arif menyebut pencurian ikan oleh kapal asing tidak mengalami peningkatan sejak Indonesia melakukan penguatan pangkalan dan pertahanan di Pulau Natuna.

“Tidak ada peningkatan karena sudah diberikan efek jera. Kalau tahun kemarin, hampir tiap hari kami nangkap (kapal nelayan asing),” tutur Arif.

Dia menyadari perairan Natuna memiliki daya tarik bagi nelayan asing. Pulau itu juga berada di lokasi yang strategis dan berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan, sehingga menjadi jalur perdagangan yang strategis serta memiliki nilai ekonomi yang besar.

“Potensi kekayaan laut seperti ikan dan migas di perairan Natuna tergolong besar, makanya menjadi daya tarik bagi warga negara lain,” kata Arif.

Kembangkan Pulau Natuna

Presiden Jokowi memutuskan untuk melakukan pembangunan di pulau-pulau terluar Indonesia, termasuk di Natuna. Dengan demikian, kehadiran pemerintah di area tersebut terlihat jelas bagi negara lain.

Khusus di Pulau Natuna, rencananya TNI akan membangun pangkalan militer terpadu. Direktur Zeni Angkatan Darat, Brigjen Erwin menjelaskan ada 6 daerah di Natuna yang akan dibangun pertahanan integrasi terdiri dari Angkatan Laut, Udara dan Darat. Rencananya, anggaran untuk merealisasikan pembangunan tersebut dikucurkan tahun ini.

Selain pangkalan militer, pada Kamis kemarin, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meresmikan Bandara Ranai. Gedung terminal yang baru sudah dipugar dan dibuat lebih luas. Kini, gedung terminal memiliki luas 3.865 meter persegi dan mampu menampung 385 penumpang.

Landasan pacu dibuat lebih lebar dari 32 meter menjadi 45 meter.

“Bandara Ranai bisa menjadi jembatan udara antara Natuna dengan Tanjung Pinang dengan Batam dan dengan provinsi, kabupaten atau kota lain. Kami berharap dengan jembatan udara ini, pergerakan orang, barang, mobilitas orang dan barang akan lebih cepat,” tutur Jokowi ketika meresmikan bandara di Pulau Natuna.

Panglima TNI, Gatot Nurmantyo mengatakan pembangunan serupa juga akan dilakukan di pulau-pulau lainnya seperti Biak, Morotai dan Saumlaki. Tetapi, untuk merealisasikan rencana itu dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

“Kondisi ekonomi (Indonesia) saat ini masih belum membaik, maka dilakukan secara perlahan-lahan. Program ini sudah dilakukan sejak renstra yang lalu. Jadi, rencana pembangunan ini bukan semata-mata didorong China. Ini diperlakukan sama untuk menjaga keutuhan Republik Indonesia,” kata Gatot yang ditemui di Pulau Natuna pada Kamis, 6 Oktober. – Rappler.com