Mampukah Jokowi seragamkan harga BBM di Papua dan Jawa?

JAKARTA, Indonesia – Presiden Joko “Jokowi” Widodo kembali berkunjung ke Papua dimulai pada Senin, 17 Oktober. Dalam kunjungan selama tiga hari, mantan Gubernur DKI itu memiliki tiga program kerja yakni peresmian harga bahan bakar minyak (BBM), meresmikan bandar udara Nop Goliat, Dekai dan proyek-proyek PLN.

Terkait dengan programnya yang pertama, Jokowi cukup ambisius. Dalam sambutannya, dia menginginkan agar ada kesamaan harga BBM di Papua dengan di Pulau Jawa.

“Di Jawa (BBM) hanya Rp 7.000 per liter, sementara di sini ada yang sampai Rp 100 ribu per liternya. Di Wamena, (harga BBM) per liter Rp 60 ribu hingga Rp 70 ribu per liter. Saya tidak bisa seperti itu. Kalau di (wilayah) barat dan tengah (Rp 7.000) ya di sini harusnya harganya sama,” kata Jokowi seperti dikutip dari keterangan tertulis kantor Biro Pers Istana pada Senin, 17 Oktober.

Dia meminta kepada Direktur Utama Pertamina untuk mencari solusi agar keinginan tersebut segera diwujudkan. Tantangan yang dihadapi ujar Jokowi, bukan masalah untung dan rugi. Justru dengan adanya keseragaman harga, bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Harganya harus sama dan diharapkan ada pergerakan ekonomi di sini. (Pasokan) listrik berlebih, harga BBM sama, maka akan terjadi pergerakan ekonomi,” tuturnya.

Langkah Pertamina

Menanggapi permintaan itu, PT Pertamina mengatakan wilayah di Papua bisa mendapatkan BBM premium dengan harga secara nasional yakni Rp 6.450 per liter dan solar Rp 5.150 per liter. Caranya dengan menyediakan lembaga-lembaga penyalur seperti SPBU atau agen penyalur minyak dan solar (APMS) di beberapa daerah di Papua.

Pertamina kemudian berinisiatif membuka beberapa APMS yang akan membuat harga BBM sama dengan SPBU. Perusahaan BUMN itu pula yang akan menanggung ongkos angkut hingga lokasi APMS di mana pun berada.

“Pertamina sudah mensubsidi melalui efisiensi, ongkos angkut ke APMS. Ini bukan hanya ke Papua saja, tetapi ke seluruh Indonesia. APMS harganya sama dengan SPBU di tahap pertama ini,” ujar ujar Direktur Pemasaran Pertamina, Ahmad Bambang ketika ditemui media di sela persiapan acara peresmian BBM satu harga di Jayapura pada Senin kemarin.

Saat ini, ada sekitar 8 daerah di Papua yang harga BBM per liternya jauh dari harga normal, akibat tidak tersedianya lembaga penyalur itu. Kedelapan wilayah itu yakni pegunungan Arfak di Papua Barat, Illaga di Kabupaten Puncak, Kabupaten Tolikora, Yahukimo, Nduga, Memberamo Tengah, Memberamo Jaya dan Kabupaten Intan Jaya.

Kedelapan daerah itu sulit diakses untuk distribusi BBM baik melalui laut, sungai, darat atau udara.

“Konsekuensinya pasti harganya bertambah, dimulai dari SPBU ditambah biaya angkut. Makanya, ada daerah yang (harga BBM nya) per liter mencapai Rp 20 ribu, ada yang sampai Rp 60 ribu per liter, bahkan ada yang sampai Rp 100 ribu per liter,” kata Ahmad.

Lalu, bagaimana cara Pertamina mendistribusikan BBM ke daerah di Papua yang memiliki medan sulit? Ahmad menjelaskan Pertamina sudah berinvestasi ke sejumlah transportasi pendukung. Jika menempuh melalui jalur darat, maka BBM dikirim dengan menggunakan mobil 4X4 (off road).

“Beberapa daerah juga bisa disuplai lewat laut, lalu dipindahkan ke sungai. Itu terjadi di Iluga, Membrano Tengah. Yang lainnya harus melalui pesawat,” tutur dia.

Agar tidak merugi, Pertamina kini menggunakan konsep subsidi silang, di mana keuntungan di wilayah-wilayah lain di Indonesia dimanfaatkan untuk mensubsidi ongkos angkut BBM di wilayah terdepan, terluar dan terpencil di Indonesia.

“Di mana-mana kan perusahaan berpikir mau untung. Dari situ keuntungan bisa reinvestasi untuk sustainability. Kami akan ubah polanya bukan hanya untuk sustain, tapi juga memiliki dampak sosial,” kata Ahmad lagi.

Dia berharap dengan terjadinya penurunan harga BBM di beberapa wilayah tadi, bisa ikut menurunkan biaya produksi, transportasi dan logistik. – Rappler.com