Upaya Jokowi jaga kedaulatan dengan bangun pulau-pulau terluar

JAKARTA, Indonesia – Presiden Joko “Jokowi” Widodo pada Rabu, 19 Oktober meresmikan pengoperasian Bandar Udara Miangas yang berada di pulau tersebut. Melalui langkah ini, mantan Gubernur DKI menunjukkan tekadnya untuk terus membangun pulau-pulau terluar di Indonesia bukan sekedar angan semata.

Menurut data dari Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, bandara Miangas sudah dibangun sejak tahun 2012 lalu. Pembangunannya menelan biaya sebesar Rp 205 miliar.

“Bandar Udara Miangas memiliki gedung terminal seluas 365 meter persegi yang dapat menampung 25 penumpang pada waktu sibuk,” ujar Budi seperti dikutip dari keterangan tertulis Kementerian Perhubungan pada Rabu, 19 Oktober.

Bandara itu mampu melayani pesawat jenis ATS dengan kemampuan mengangkut 70 penumpang.

“Awalnya, Bandar Udara Miangas akan dilayani penerbangan Wings Air dan penerbangan perintis masing-masing 1 minggu sekali. Penerbangan itu memiliki rute Manado-Melonguane dan Talaud-Miangas,” kata Budi lagi.

Selain Bandara Miangas, Jokowi juga meresmikan 2 gedung terminal lainnya yakni Bandar Udara Tanjung Api, Tujo Una Una dan Bandar Udara Kasiguncu, Poso.

Terminal Tanjung Api di Tujo Una-Una dilaksanakan dengan biaya APBD Kabupaten Ampana hampir Rp 77 miliar dan APBN Kemenhub sebesar hampir Rp 376 miliar. Gedung terminal ini memiliki luas bangunan 3.456 meter persegi dengan kapasitas 246 penumpang per waktu sibuk.

Saat ini bandara itu mampu didarati pesawat jenis B 737-500 dan memiliki 3 rute penerbangan yakni Tujo Una-Una ke Gorontalo, Tujo Una-Una ke Luwuk dan Tujo Una-Una ke Palu.

Sementara, Bandara Kasiguncu, Poso memiliki luas 1.500 meter persegi dan telah dilakukan sejak tahun 2013. Bandara sudah rampung dibangun tahun 2015 dan menelan biaya sekitar Rp 102 miliar. Sama seperti Bandara Miangas, Bandara Kasiguncu hanya mampu melayani pesawat jenis ATR 72.

Isu di Pulau Miangas

Kendati sudah ada gedung bandara, tetapi Jokowi masih menemukan 3 fasilitas lain yang belum dinikmati oleh sekitar 800 warga di Pulau Miangas.

“Pertama, mengenai bahan bakar minyak (BBM) yang sering terlambat didistribusikan. Hal ini memicu harga BBM menjadi mahal sekitar Rp 20 ribu hingga Rp 30 ribu. Kedua, siaran radio RRI belum bisa diterima di sini,” kata Jokowi memaparkan sebagian permasalahan di Pulau Miangas pada Rabu, 17 Oktober.

Isu ketiga yakni menyangkut fasilitas kesehatan. Di Pulau Miangas, kata Jokowi ada puskesmas tetapi tanpa dokter.

“Ini akan menjadi tanggung jawab Pak Gubernur dan Ibu Bupati,” kata Jokowi.

Sementara, fasilitas televisi yang bisa dinikmati baru sebatas TVRI.

“Kita ingin ada nasionalisme dan kebanggaan dari masyarakat. Mereka adalah WNI yang masuk ke dalam NKRI. Apa pun, justru jangan sampai mendengar dari negara lain mengenai berita-berita Indonesia,” tutur mantan Walikota Solo itu.

Jokowi menegaskan, pembangunan semacam ini bukan hanya terjadi di Pulau Miangas saja, tetapi di wilayah perbatasan lainnya.

“Kita juga memberikan perhatian di wilayah perbatasan di NTT yang berbatasan dengan Timor Leste, Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini, Entikong yang berbatasan dengan Malaysia dan Pulau Natuna. Pengerjaan infrastruktur, perangkat lunak dan aparat keamanannya sedang dikerjakan,” kata dia lagi.

Batas maritim dengan Filipina

Secara yuridis, Pulau Miangas sudah jelas milik Indonesia. Tetapi, pemerintah tak membantah masih ada isu perbatasan laut antara Indonesia dengan Filipina.

Mantan Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda mengatakan isu tersebut mencakup potongan garis di perairan Pulau Miangas yang jadi batas Indonesia dengan pulau-pulau di Filipina.

“Masih dalam proses perundingan. (Sementara), soal status kepemilikan Pulau Mianas tidak tidak menjadi masalah,” kata Hasan seperti dikutip media ketika itu.

Jokowi juga mengakui belum ada perkembangan terkait negosiasi perbatasan maritim di wilayah Pulau Miangas. – Rappler.com