Pemerintah himbau demonstrasi dilakukan secara tertib demi stabilitas ekonomi

Rappler.com

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Pemerintah himbau demonstrasi dilakukan secara tertib demi stabilitas ekonomi

ANTARA FOTO

Menkeu Sri Mulyani mengatakan himbauan untuk menarik dana dari bank secara besar-besaran malah akan merugikan perekonomian dan masyarakat

JAKARTA, Indonesia – Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengimbau agar publik melakukan demonstrasi sesuai dengan aturan yang ditetapkan di dalam Undang-Undang. Sebab, jika berakhir ricuh, maka yang terdampak adalah situasi perekonomian di dalam negeri.

Himbauan ini disampaikan menjelang adanya aksi lanjutan demo besar yang direncanakan pada tanggal 25 November mendatang. Kendati belum dipastikan apakah akan terealisasi, tetapi muncul indikasi publik segera melakukan penarikan uang secara besar-besaran dari bank secara bersamaan di tanggal tersebut.

“Kalau aspirasi itu bersifat merusak kan yang rugi sebenarnya masyarakat dan perekonomian sendiri. Jadi, himbauan seperti itu (menarik uang secara besar-besaran dari bank) tidak akan sejalan dengan tujuan masyarakat sendiri,” ujar Sri yang ditemui di kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu, 16 November.

Masyarakat pada umumnya menginginkan suasana perekonomian berjalan baik, menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan kepercayaan. Jika itu semua terwujud, maka kemakmuran rakyat secara otomatis akan meningkat.

“Kami terus memperbaiki koordinasi antar lembaga keuangan. Silahkan, menyampaikan aspirasi politik, tetapi jangan merusak pondasi dan sendi ekonomi,” kata perempuan yang pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Himbauan dan indikasi penarikan uang secara besar-besaran pada tanggal 25 November beredar luas di media sosial dan aplikasi pesan pendek. Dalam pesan tersebut disebutkan aksi tarik uang secara bersamaan dapat menimbulkan dampak buruk bagi stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Ujung-ujungnya kepercayaan publik terhadap pemerintah akan tergerus.

Lalu, benarkah demonstrasi tanggal 25 November akan terlaksana pasca gubernur non aktif Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama? (BACA: Ahok ditetapkan sebagai tersangka kasus penodaan agama) Presiden Joko “Jokowi” Widodo tegas mengatakan tidak akan ada demonstrasi pada tanggal 25 November.

Sementara, juru bicara kepresidenan, Johan Budi, meminta agar masyarakat sebaiknya tidak ikut berdemonstrasi. Alih-alih ikut kembali turun ke jalan, Johan mengimbau agar publik mengawal proses penyidikan kasus yang melibatkan Ahok.

Di tempat terpisah, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dengan tegas mengatakan tidak perlu lagi ada aksi demonstrasi. Sebab, pihak kepolisian sudah menunjukkan keseriusan mereka dalam memproses kasus dugaan penistaan agama. Bahkan, status Ahok sudah dinaikan menjadi tersangka.

Dia justru mengaku bingung jika masih ada sekelompok masyarakat yang mengimbau agar publik kembali turun ke jalan.

“Kalau ada yang mau turun ke jalan lagi untuk apa? Jawabannya gampang, kalau ada yang ngajak turun ke jalan lagi apalagi membuat keresahan dan keributan cuma satu saja jawabannya. Agendanya bukan masalah Ahok. Agendanya adalah inkonstitusional dan kita harus melawan,” ujar Tito kepada media yang menemuinya di kantor Polda Metro Jaya pada Rabu, 16 November. – Rappler.com

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!