Dianggap meresahkan publik, film ‘Jakarta Unfair’ dan ‘Jihad Selfie’ batal tayang di TIM

JAKARTA, Indonesia – Pengunjung kegiatan “Documentary Days” di Taman Ismail Marzuki (TIM) terpaksa gigit jari ketika mengetahui dua film yang semula dijadwalkan tayang malam ini, malah dibatalkan oleh panitia. Kedua film yang batal tayang itu berjudul “Jakarta Unfair” dan “Jihad Selfie”.

Berdasarkan keterangan tertulis dari Ketua Pelaksana, Rahma Indira Marino, pembatalan penayangan kedua film itu disebabkan karena adanya risiko keamanan yang ditakutkan oleh pengelola TIM. Sebelumnya, panitia menggunakan adanya permasalahan teknis sebagai alasan pembatalan. Namun, hal itu menimbulkan tanda tanya dari netizen, termasuk rumah produksi Watch Doc yang memproduseri film Jakarta Unfair.

Kawan-kawan @jakartaunfair sdg menunggu penjelasan resmi panitia soal kabar pembatalan pemutaran di XXI Taman Ismail Marzuki, malam nanti. pic.twitter.com/pN3DtknEdk

— Dandhy Laksono (@Dandhy_Laksono) November 26, 2016

“Kami memohon maaf kepada seluruh pihak atas ketidaktransparanan kami melalui cuitan kami di twitter resmi mengenai alasan tidak diputarnya film Jakarta Unfair,” ujar Rahma melalui keterangan tertulis yang terbit pada Sabtu, 26 November.

Dia menjelaskan Unit Pengelola Teknis (UPT) selaku pihak yang mengelola TIM merasa berisiko jika film Jakarta Unfair tayang di Kompleks TIM.

“Karena area ini merupakan pusat kesenian dan kebudayaan yang berada di bawah naungan Pemda DKI Jakarta,” kata Rahma.

Sementara, Jakarta Unfair berkisah mengenai gencarnya aksi penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI terhadap warga miskin.

Penayangan film Jihad Selfie pun turut mengundang kekhawatiran. Pasalnya, sehari sesudah penayangan, kawasan TIM didatangi oleh aparat kepolisian yang menginterogasi pihak penyelenggara.

“Pihak UPT TIM dan XXI TIM telah menyatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab terhadap konten film yang akan kami tayangkan jika panitia tetap ingin menayangkan film tersebut. Tanggung jawab sepenuhnya ada di tangan panitia,” tutur Rahma menjelaskan kronologi kejadian.

Sementara, kegiatan Documentary Days merupakan program tahunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Sehingga, akan lebih berisiko jika turut membawa nama universitas dalam kasus ini.

Usai terjadi pembicaraan antara panitia, pembicara dan rumah produksi, maka mereka semua menerima keputusan untuk membatalkan penayangan dua film itu.

Sudah menduga

Sutradara film dokumenter Jakarta Unfair, Dhuha Ramadhani sudah menduga aksi semacam ini akan menimpa mereka. Sebab, isi film yang mereka buat secara jelas mengkritik kebijakan Pemprov DKI.

“Kami kan membuat film terkait penggusuran di Jakarta, mungkin mereka khawatir, di kandang mereka sendiri kok film itu malah diputar,” kata Dhuha yang dihubungi Rappler melalui telepon pada Sabtu, 26 November.

Ini merupakan kejadian pertama pasca satu bulan perilisan film tersebut. Jakarta Unfair sudah diputar di hampir 30 lokasi dan tidak pernah dibatalkan secara sepihak dan mendadak seperti yang terjadi di TIM.

“Mungkin karena tempat yang digunakan (untuk pemutaran film) bukan milik aset Pemprov. Sebelumnya, pemutaran film dilakukan di balai warga dan kampus. Di sana kan memang netral dan menerima perbedaan,” tutur Dhuha.

Sama seperti calon penonton, Dhuha dan rekan-rekan dari Watch Doc jelas merasa kecewa. Pelarangan penayangan film, jelas menggambarkan kemunduran demokrasi di Indonesia. Tetapi, mereka justru tidak patah arang. Malah, tim Watch Doc semakin semangat untuk menunjukkan film Jakarta Unfair kepada publik.

“Karena kami meyakini apa yang kami lakukan benar dan untuk memperjuangkan rakyat. Maka, kami akan tetap membuat nonton bareng di mana pun,” tuturnya.

Dhuha dan rekan-rekannya mengaku tidak terkejut dengan aksi pelarangan film di TIM, sebab sebelumnya juga pernah terjadi. Pada tahun 2009 lalu, film Balibo Five juga dilarang diputar di TIM saat tengah berlangsung Jakarta Film Festival (JIFFest). Teranyar, pada bulan Februari lalu, Belok Kiri Festival juga tidak direstui digelar di TIM.

“Argumen paling umum yang tersebar dan digunakan pula di kota lain untuk melarang kegiatan serupa adalah ‘meresahkan publik’, isu sensitif, memicu amarah dan dapat memecah belah NKRI,” kata Dhuha.

Diputar di luar negeri

Walau mendapat penentangan di Tanah Air, film Jakarta Unfair justru akan ditayangkan di luar negeri. Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Kyoto, Jepang pada Minggu esok akan menggelar nonton bareng di kampus mereka.

Sementara, untuk menebus kekecewaan calon penonton yang sudah kadung datang ke Documentary Days, panitia tetap akan memutar film Jakarta Unfair di tempat dan waktu lainnya.

Rappler sudah mencoba meminta konfirmasi soal adanya aparat yang mendatangi panitia pada Jumat kemarin ke Kapolsek Menteng, Ronald Purba. Dia mengatakan sedang memastikan informasi itu kepada anggotanya.

Film Jakarta Unfair merupakan dokumenter berisi rekaman aktivitas kehidupan masyarakat marginal akibat pembangunan kota yang tidak ramah bagi mereka. Cara-cara itu, dikhawatirkan akan ditiru oleh kota-kota lain yang memiliki program Kota Tanpa Kumuh yang dibiayai dengan pinjaman Bank Dunia. – dengan laporan Santi Dewi/Rappler.com