Mengapa masyarakat Jakarta perlu peduli dengan tata kota

JAKARTA, Indonesia — Pada debat publik kedua calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada Jumat, 27 Januari, salah satu topik yang akan dibahas adalah tentang kebijakan tata ruang.

Dalam segmen ini, ketiga pasang kandidat akan memaparkan tentang rencana mereka membangun ibu kota selama 5 tahun kepemimpinannya.

Direktur RUJAK Center Elisa Sutanudjaja mengungkap pentingnya topik ini bagi masyarakat Jakarta.

“Sebagian besar masalah [di Jakarta] adalah karena perencanaan tata ruang,” kata Elisa kepada Rappler pada Kamis, 26 Januari.

Beberapa contoh yang ia sebutkan adalah banjir dan kemacetan. Bila pembangunan di Jakarta mengikuti tata ruang yang baik dan benar, seharusnya dua masalah ini bisa diatasi sejak lama.

Elisa mencontohkan cara pembangunan rumah di ibu kota, di mana sebagian besar orang memiliki rumah sebesar lahan yang dimilikinya. “Ada peraturan wajib untuk menyisakan ukuran tertentu sebagai lahan hijau, untuk serapan air,” katanya.

Masih dalam masalah tempat tinggal, Elisa mengatakan harga tanah juga terus meroket. Tren ini mengancam penduduk berpendapatan rendah dan menengah untuk mendapatkan rumah dengan harga terjangkau di kota.

“Bisa saja meningkatkan tinggi dan kepadatan bangunan, namun tidak ada dampaknya bagi kelas menengah dan bawah,” ujarnya.

Masalah perencanaan

Elisa melihat adanya sejumlah masalah dalam perencanaan dan penataan di Jakarta. Pertama, adalah tidak adanya keterlibatan masyarakat saat pemerintah membuat perencanaan.

“Kalau mereka ingin membuat rancangan yang bagus, mereka harus melibatkan orang yang terpengaruh,” kata Elisa.

Tetapi, saat RUJAK membuat survei pada 2010, sejumlah 89% responden mengaku tidak tahu atau pun terlibat dalam proses perencanaan.

Ia juga mengkritik kemampuan analisa pemerintah atas situsi terkini di kota. Pada perencanaan tata ruang, mereka selalu berasumsi jumlah penduduk sangat besar. Padahal, kebanyakan cenderung pulang-pergi.

Elisa menambahkan kalau sensus di Jakarta juga menunjukkan tidak ada pertumbuhan populasi. “Orang muda tidak mampu tinggal di Jakarta sehingga mereka memilih untuk pulang pergi,” katanya.

Para penduduk commuter ini tinggal di daerah pinggiran Jakarta seperti Tangerang, yang jalur ke Jakarta dihubungkan oleh jalan tol. Tetapi akses transportasi masih terbatas.

“Makanya macet setiap hari,” ucapnya.

Menurut Elisa, penting untuk menjadikan perencanaan tata ruang dan transportasi sebagai satu rancangan terintegrasi. Dengan demikian, transportasi publik ke kota juga bisa lebih beragam sehingga tak bertumpu pada kendaraan pribadi.

Beban tak ada di pemerintah semata, kesadaran penduduk juga harus ditingkatkan. Sebagian besar masyarakat mengaku tidak tahu tentang aturan zonasi, termasuk di daerah mereka sendiri. Sebagian besar tidak bisa menjawab apakah rumah mereka berada di zona yang tepat, sehingga bila akan digusur, mungkin mereka terkejut dan tidak tahu alasannya.

Momen pemilihan gubernur ini, ujarnya, tepat untuk membenahi semuanya. Siapa pun yang terpilih nanti, diharapkan akan membawa perubahan. 

“Analisa yang baik, data yang baik, teori termutakhis, konsep, dan paradigma sudah tersedia semua,” katanya.

Selain itu, teknologi dapat membantu membuat proses yang berlangsung lebih transparan. Saat ini sudah mulai memasuki era berbasis data, di mana penduduk juga bisa mengakses dan berpartisipasi.

“Kalau ada pembangunan besar-besaran yang akan berlangsung, penduduk harus sadar. Harus tahu, dan berdebat tentang hal itu,” kata dia.—Rappler.com