Mengapa isu perempuan penting dibahas oleh kandidat kepala daerah?

JAKARTA, Indonesia — Tema debat publik kandidat gubernur dan calon gubernur pada Jumat, 10 Februari 2017 ini salah satunya akan membahas tentang pemberdayaan perempuan. Sejak awal kampanye, para kandidat sudah memaparkan program mereka terkait topik tersebut.

Dalam program-program 3 pasangan calon, mereka banyak berfokus pada pemberdayaan ekonomi, fasilitas untuk ibu hamil dan menyusui, serta keamanan di transportasi publik maupun jalan raya. Tetapi apakah ini sudah mencukupi?

Namun, sejumlah aktivis perempuan melihat kalau program tersebut masih berfokus pada perempuan yang sudah berkeluarga. Padahal, masalah kaum hawa tidak melulu seputar keluarga maupun reproduksi.

Seperti misalkan, terkait masalah kesehatan. “Kesehatan perempuan adalah sangat lebih luas daripada kesehatan ibu, yang hanya terkait kehamilan dan persalinan. Kesehatan perempuan meliputi semua penyakit yang bisa dialami perempuan, seperti kanker dan penyakit jiwa,” kata Kate Walton, inisiator Jakarta Feminist Discussion Group (JFDG) saat dihubungi Rappler pada Kamis, 10 Februari 2017.

Belum lagi, masalah lain seperti pendidikan, lapangan pekerjaan, maupun keterlibatan dalam perumusan kebijakan. Juga akses terhadap air bersih, polisi dan militer yang ramah pada perempuan, kuota dan aksi afirmatif agar lebih banyak perempuan di politik dan pemerintahan, dan topik-topik lain.

Menurut dia, hingga saat ini mash ada banyak masalah yang belum tertangani. Seperti soal kurangnya pemahaman dampak kebijakan terhadap kaum pria dan wanita. Termasuk proyek pembangunan infrastruktur seperti jalan, transportasi umum, hingga subsidi kesehatan dan pendidikan.

Salah satu contoh adalah pembangunan jalan tol. “Kalau kita memetakan kegiatan sehari-hari perempuan dan laki-laki, pasti ada perbedaan. Perbedaan ini disebabkan oleh peran gender yang bisa dikatakan masih tradisional – yaitu, perempuan menjaga anak dan mengurus rumah tangga, laki-laki bekerja dan bergerak di luar rumah,” kata dia.

Ini berarti, perempuan dan laki-laki akan menggunakan fasilitas publik dengan cara yang berbeda. Seperti jalan tol, secara umum laki-laki akan menggunakan jalan tersebut untuk berangkat dan pulang dari kantor.

Jalan tol juga hanya mempersingkat waktu jalan mereka yang menggunakan kendaraan pribadi, yang didominasi kaum pria. Secara konsep sosial, perempuan memiliki kegiatan berbeda yang mengharuskan mobilisasi ke banyak tempat: ke pasar untuk belanja, ke sekolah anaknya, dan tempat lain.

“Jalan tol justru bisa mempersulit kegiatannya, karena perempuan lebih sering naik kendaraan umum atau jalan kaki,” kata dia.

Masalah utama perempuan Jakarta

Saat ditanyakan soal isu perempuan apakah yang paling penting untuk dibahas oleh para kandidat, Kate menjawab suiit untuk menentukan. “Harus ada satu program komprehensif yang mencakup seluruh elemen kebutuhan anak perempuan dan dewasa, termasuk kesehatan, pendidikan, dan keamanan,” kata dia.

Meski demikian, ia mengakui sudah ada perubahan lebih baik dalam hal keamanan. Seperti fasilitas khusus perempuan di transportasi publik, penambahan lampu LED sebanyak 90 ribu unit, hingga pembangunan ruang terbuka yang dilengkapi CCTV.

Namun, perempuan dan anak-anak masih juga menjadi korban kekerasan, pelecehan, dan pemerkosaan yang berujung pembunuhan. “Ini harus diatasi dengan pendidikan komprehensif, penegakan hukum, dan kebijakan pro perempuan,” kata dia.

Komnas Perempuan juga memiliki pesan khusus untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Selama ini, lembaga tersebut sudah merintis kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam beberapa hal.

“Antara lain mengawal memorialisasi dan situs Mei 98,” kata Wakil Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah.

Selain itu, perlu juga ada tugas lain seperti memperkuat sistem layanan dan aduan korban kekerasan melalui mekanisme pengaduan online maupun langsung. Mereka yang bertugas menerima laporan maupun memberikan layanan harus bersikap ramah dan memenuhi prinsip keadilan bagi korban.

Penting juga untuk memastikan wilayah yang ramah terhadap perempuan dan sistem transportasi yang ramah bagi seluruh pihak. Sama seperti Kate, Yuniyanti juga meminta kebijakan tata ruang kota juga memikirkan kelompok rentan dan patuh pada prinsip-prinsip hak asasi manusia termasuk perempuan.

Bagi Kate, debat ini merupakan pintu masuk untuk mulai membahas masa depan seperti apa yang diinginkan perempuan Jakarta. Apakah akan menjadi ibu kota yang ramah perempuan, memastikan hak perempuan terpenuhi, mempermudah perempuan dalam berkegiatan dan memastikan keamanan serta kenyamanan?

Atau sebuah ibu kota yang mengabaikan hak perempuan, yang membiarkan perempuan justru terpinggirkan?—Rappler.com