Moeldoko enggan komentari kisruh Panglima TNI

JAKARTA, Indonesia – Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko mengaku enggan menanggapi kekisruhan di dalam negeri yang bermula dari pernyataan Panglima TNI aktif Gatot Nurmantyo. Menurut Moeldoko, apa pun pernyataan yang ia keluarkan malah justru menghadirkan kegaduhan baru.

Padahal, yang dibutuhkan Indonesia saat ini bukanlah situasi yang gaduh, lantaran pemerintah terus mengejar pembangunan nasional.

“Saya tidak ingin memunculkan kegaduhan baru,” ujar Moeldoko kepada media usai mengisi kuliah umum di Para Syndicate, Kebayoran Baru pada Rabu, 4 Oktober.

Namun, ia meminta agar jangan sampai pemerintah tidak mengenal dengan baik ancaman yang datang dari dalam. Apalagi kondisi di dunia saat ini tengah bergolak dan tidak stabil.

“Maka, jangan ancaman-ancaman di luar tidak dikenal dengan baik justru kita munculkan dari dalam,” katanya lagi.

Ia menyebut masyarakat saat ini memang menginginkan suasana yang teduh dan aman sesuai dengan permintaan Presiden Joko “Jokowi” Widodo. Dengan begitu target pembangunan bisa tercapai.

Kegaduhan itu bermula ketika Gatot menyebut ada institusi non militer yang membeli senjata sebanyak 5.000 pucuk. Informasi yang sempat ia klaim datang dari intelijen itu justru disampaikan di forum terbuka di hadapan para purnawirawan TNI di Mabes di Cilangkap.

Akhirnya, klarifikasi muncul dari berbagai pihak mulai dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menhan Ryamizard Ryacudu hingga akhirnya ditanggapi Presiden Jokowi. Tetapi, belakangan kembali bocor informasi adanya senjata yang akan digunakan oleh unit Brimob Polri belum diberi izin oleh BAIS TNI.

Senjata itu diimpor dari Bulgaria dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat pekan lalu. Ada dua jenis benda yang diimpor oleh Polri yakni senjata Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) kaliber 40X46 mm yang jumlahnya mencapai 280 pucuk dan amunisi RLV-HEFJ kaliber 40X46 mm yang berjumlah 5.932 butir.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen (Pol) Setyo Wasisto menegaskan bahwa impor senjata sudah dilakukan sesuai prosedur. Belum diketahui penyebab mengapa BAIS TNI belum mengeluarkan izin agar senjata itu bisa langsung dikirim ke unit Brimob.

Bukan impor pertama

Dalam kesempatan itu, Moeldoko membenarkan jika bukan kali pertama institusi Polri mengimpor senjata. Aktivitas serupa juga pernah terjadi pada 2015 dan 2016 ketika ia masih menjabat sebagai Panglima TNI.

“Bisa saja betul (ada pengiriman). Karena begini, bisa juga dari kepolisian yang memiliki otoritas untuk itu,” kata dia.

Rencananya, semua petinggi yang berada di bawah jajaran Menkopolhukam akan mengadakan rapat koordinasi pada Jumat, 6 Oktober. Moeldoko pun mengamini jika proses pembelian senjata dari luar negeri memiliki menkanisme yang tidak mudah. Sehingga, ketika barangnya sudah memasuki Indonesia, seharusnya secara logika semua persyaratan sudah dipenuhi.

Sementara, pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie mengatakan seharusnya pengiriman senjata tidak dilakukan melalui bandara komersial yakni Soekarno-Hatta. Benda itu seharusnya didaratkan di Bandara Halim Perdanakusuma.

Tidak diketahui dengan jelas mengapa pesawat pembawa senjata Brimob malah mendarat di Bandara Soetta. Sementara, Moeldoko tidak mau banyak berkomentar soal prosedur pengiriman senjata impor.

“Dulu saya enggak mikir sampai di situ. Itu yang pelu dilihat dulu. Jadi, saya tidak mau berbicara kalau tidak ada dasarnya,” kata dia. – Rappler.com