Jangan rusak Pilkada dengan isu SARA

JAKARTA, Indonesia — Dalam pengumuman dilaksanakannya Habibie Festival 2017, mantan Presiden RI ketiga, BJ Habibie, menceritakan bagaimana keberagaman adalah kekayaan Indonesia. 

Ia sendiri berasal dari ayah dan ibu yang berbeda etnis. “Ayah dan Ibu saya menikah di masa provinsialisme. Jong Java, Jong Ambon sedang sangat besar,” ujarnya dalam pengumuman acara Habibie Festival di kediamannya di Kuningan, Jakarta Selatan, pada 30 Maret lalu.

Ayahnya adalah Bugis Makassar, sedangkan ibunya berasal dari Yogyakarta. Ia menceritakan bagaimana pernikahan kedua orang tuanya saat itu dianggap “janggal”. 

Ia kemudian berpesan, agar masyarakat Indonesia menjaga indahnya keberagaman, mulai dari suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). 

“Lebih baik sibuk dengan inovasi dan perkembangan teknologi,” katanya sambil tersenyum. 

Ahmad Syafii Maarif, pendiri Maarif Institute dan mantan ketua PP Muhammadiyah dalam peluncuran buku Reformasi Ajaran Islam : Jihad, Khilafah, dan Terorisme pada 16 Maret silam, juga mengungkapkan keresahannya. 

“Sudah saya bilang stop urusi hal itu [penodaan agama yang diduga dilakukan salah satu calon gubernur DKI Jakarta]. Buang-buang tenaga,” katanya. 

Isu SARA merebak dalam konteks pemilihan kepala daerah, khususnya di DKI Jakarta. Pesta demokrasi warga DKI Jakarta putaran kedua akan dilaksanakan 19 April 2017, setelah dalam putaran pertama tidak ada pasangan calon yang mendapat suara lebih dari 50 persen.

Pasangan calon nomor urut 1, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, mendapat 17,06% suara. Paslon 2, Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat meraup 42,96% suara. Sedangkan paslon 3, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, meraih 39,97% suara.

Sejumlah pihak khawatir isu SARA itu akan melemahkan kualitas demokrasi Indonesia. Direktur Eksekutif SETARA Institute Hendardi mengatakan ekspolitasi isu SARA akan “melumpuhkan akal sehat publik”. Dengan kata lain, publik akan tidak logis, mereka bukan memilih berdasarkan kinerja dan prestasi calon pasangan. 

Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) memang membuktikan pendukung kedua pasangan calon terbagi atas kelompok agama, etnis, pendidikan, dan pendapatan yang berbeda. 

SETARA Institute, organisasi masyarakat yang salah satu tujuannya mempromosikan keberagaman, mendorong masyarakat untuk peduli dan proaktif meredam isu SARA di pilgub DKI Jakarta. Presiden RI keempat Abdurahman “Gus Dur” Wahid dan tokoh Islam dari Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu pendiri SETARA Insitute. 

Petisi daring di situs change.org, Jangan Rusak Pilkada dengan isu SARA, diterbitkan oleh institusi yang mempunyai tagline “Think, act, tolerate’. Petisi itu ditujukan kepada Presiden RI Joko “Jokowi” Widodo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. 

Dengan keyakinan bahwa “diskriminasi atas dasar SARA adalah sebuah bentuk kejahatan,” diharapkan masyarakat ikut mendorong pemerintah dan Polri untuk meredam isu SARA.  

Pihak pemerintah memang telah berupaya meredam isu SARA yang dapat memecah-belah bangsa. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir sejumlah situs bermuatan SARA. 

Kapolri Tito juga telah berulang kali mengungkapkan komitmen Polri untuk meredam isu SARA. Komitmen itu terbukti dengan penangkapan pengguna media sosial yang menyebarkan isu SARA. 

Selain itu, Polri juga telah menurunkan spanduk-spanduk bermuatan SARA. 

Namun upaya pemerintah dan Polri harus terus dikawal. Kita sebagai masyarakat mempunyai hak untuk bersuara. Bahkan sesuai dengan pasal 27 ayat 3 UUD 1945, adalah sebuah kewajiban bagi kita warga negara untuk membela negara. Negara kita yakni negara Pancasila. Negara yang menjunjung tinggi keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika atau “berbeda-beda tetapi tetap satu”. 

“Negara Pancasila adalah final, tidak bisa diganggu-gugat,” ujar Musdah Mulia yang mewakili Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) dalam konferensi pers Semiloka ‘Indonesia di Persimpangan  Negara Pancasila vs Negara Agama pada 8 April. 

Semiloka itu diadakan karena kekhawatiran sejumlah organisasi masyarakat akan isu SARA yang muncul. Isu SARA yang merebak ditakutkan akan memecah-bangsa hingga akhirnya Indonesia menjadi negara yang berdasarkan agama, bukan Pancasila. Panitia semilokaingin mendorong masyarakat untuk menjaga keberagaman di Idndonesia.  

Komunitas 100 Persen Manusia dan Jakarta Good Guide sebagai perwakilan masyarakat sipil juga berinisiatif mendorong anggota masyarakat untuk mencintai keberagaman. Mereka menjadi penyelenggara walking tour yang mengelilingi rumah-rumah ibadah di daerah Pasar Baru, Jakarta Pusat. 

“Kita ingin kasih tahu, buat orang-orang itu [peserta] mengalami dan mengetahui bahwa dalam area sekecil Pasar Baru ini, ada bermacam tempat ibadah buat berbagai macam keyakinan…sampai saat ini mereka hidup berdampingan dengan harmonis. Toleransi, ga ada kerusuhan,” kata Farid Mardhiyanto, founder Jakarta Good Guide, pada 25 Maret.

Usaha sejumlah organisasi/komunitas masyarakat pun perlu diapresiasi. Mereka ingin lebih banyak orang yang peduli dan mencoba meredam isu SARA bersama-sama. Namun menurut Albertus Patty yang mewakili Jaringan Antar Iman Indonesia (JAII), jumlah anggota masyarakat yang bersuara dan berupaya meredam isu SARA masih kurang. 

“Pemerintah dan Kapolri menegakan bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang tidak bisa diganggu gugat. Kini yang kurang adalah dukungan dari silent majority, masyarakat yang diam saja,” ujar Albertus pada konferensi pers Semiloka ‘Indonesia di Persimpangan : Negara Pancasila vs Negara Agama Sabtu, 8 April 2017.

Apakah kalian termasuk bagian dari silent majority? 

Ini saatnya kalian untuk berubah. Salah satu hal sederhana yang dapat dilakukan adalah menandatangani petisi daring di sini. Ayo, jaga keberagaman Indonesia dengan meredam isu SARA. 

Menurut kalian, adakah hal lain yang dapat dilakukan untuk menjaga keberagaman Indonesia? Coba tulis di kolom komentar. —Rappler.com