SUMMARY
This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.
JAKARTA, Indonesia — Semenjak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memblokir aplikasi chat Telegram, sebagian masyarakat Indonesia langsung menentang kebijakan kontroversial tersebut.
Belasan ribu warga Indonesia pun menandatangani petisi daring di situs change.org untuk membatalkan pemblokiran itu.
“Memblokir Telegram dengan alasan platform itu dijadikan platform komunikasi pendukung terorisme mungkin mirip dengan membakar lumbung padi yang ada tikusnya,” kata seorang netizen bernama Dodi Ibnu Rusydi melalui pesannya di laman change.org.
Sebelumnya Kemkominfo memblokir Telegram versi website karena kerap dijadikan pilihan oleh terduga teroris untuk berkomunikasi dan menyebarkan ajaran radikal, termasuk panduan membuat bom.
“Di Telegram, kami cek ada 17 ribu halaman mengandung terorisme, radikalisme, membuat bom, dan lainnya. Semua ada. Jadi harus diblok, karena kita anti radikalisme,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, pada Jumat, 14 Juli.
Dodi mengatakan dalam petisinya, pemblokiran Telegram tidak akan efektif karena konten-konten bermuatan radikal juga terdapat di aplikasi chat dan media sosial lain.
“Lebih buruk lagi, karena pendukung terorisme atau hal-hal lain yang merongrong NKRI apa pun tetap bisa berkomunikasi di platform lainnya. Bila Anda aktif di Facebook, WhatsApp, [BlackBerry Messenger], mungkin juga pernah melihat konten kebencian atau ‘anti-NKRI’ dan sejenisnya yang melintas bebas dibagikan dan diteruskan ke khalayak luas,” kata Dodi.
CEO Telegram Pavel Durov mengatakan, pemerintah Indonesia telah memberitahukan rencana pemblokiran kepada pihak aplikasi chat tersebut, namun tidak sempat ditanggapi dengan tepat waktu oleh timnya.
“Banyak dari pengguna awal Telegram datang dari Indonesia dan saat ini kami telah memiliki jutaan pengguna di negara yang indah ini. Secara pribadi, saya sangat menyukai Indonesia — saya pernah berkunjung beberapa kali dan memiliki banyak teman di di sana,” kata Durov.
“Jadi saya kecewa saat mendengar Kementerian Komunikasi dan Informatika merencanakan pemblokiran Telegram di Indonesia. Ternyata Kemenkominfo sempat mengirimkan email berisi daftar public channel yang digunakan oleh para teroris, dan tim kami tidak sempat memproses laporan tersebut dengan cepat.
“Sayangnya, saya tidak mengetahui permintaan ini, yang menyebabkan adanya miskomunikasi antara kami dengan Kemenkominfo.”
Menurut Adrie Prasetyo, salah seorang warga yang telah menandatangani petisi, kesalahan tidak berada di pihak Telegram .
“Dari sisi developer, dia [Durov] enggak salah. Pemerintah Indonesia salah sasaran. Harusnya ajak komunikasi, bukan defensif dengan ngeblok,” kata Adrie dalam laman change.org.
“Semoga dengan adanya kontak dari CEO Telegram, Pemerintah Indonesia bisa lebih open-minded dalam hal menjaga keamanan nasional. Masukan buat Pemerintah Indonesia khususnya Kemkominfo, tingkatkan skill para IT-nya, jangan jadikan blokir sebagai solusi utama.”
Hingga tulisan ini diturunkan, petisi online di change.org telah ditandatangani oleh lebih dari 16.000 warga Indonesia.
Jika kamu juga tidak menyetujui pemblokiran Telegram, kamu bisa ikut menandatangani petisi di sini. —Rappler.com
BACA JUGA:
Add a comment
How does this make you feel?
There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.