Masalah Jakarta dan 10 solusinya menurut Agus-Sylvi

JAKARTA, Indonesia — Dalam pidato politiknya, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Agus Yudhoyno dan Sylviana Murni menyampaikan permasalahan apa saja yang masih menggantungi ibu kota saat ini.

“Di samping banyak kemajuan dan hal-hal yang sudah dicapai, tetapi tidak sedikit keadaan dan hal-hal yang belum baik. Tidak sedikit pula masalah yang tidak diselesaikan sebagaimana mestinya,” kata Agus dalam pidato politiknya sebagai cagub DKI pada Minggu, 30 Oktober.

Bahkan, ujar Agus, ada sejumlah hal di Jakarta yang bersifat seperti bom waktu, dapat meledak setiap saat. (BACA: Pidato politik, Agus Yudhoyono sebut Jakarta banyak ketimpangan)

Lantas, apa sajakah masalah Jakarta menurut putra sulung presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini?

1. Ekonomi

“Ekonomi Jakarta dua tahun terakhir ini mengalami penurunan. Pertumbuhan melambat, kemiskinan meningkat, daya beli rakyat menurun dan pengangguran pun juga meningkat. Pasar dan tempat-tempat pembelanjaan menjadi makin sepi,” kata Agus dalam pidatonya.

“Kalaulah masyarakat datang, tetapi yang benar-benar berbelanja jauh lebih sedikit. Akibatnya, kehidupan rakyat, utamanya golongan miskin dan kurang mampu menjadi sulit.

“Dan karena mendapatkan lapangan kerja dan penghasilan juga sulit, saudara-saudara kita yang tak beruntung itu banyak yang mulai putus asa dan kehilangan harapan,” ujarnya.

2. Pendidikan dan kesehatan

“Sementara itu, kesejahteraan rakyat Jakarta, utamanya pendidikan dan kesehatan masih menghadapi tantangan,” kata Agus.

“Benar, 10 tahun terakhir ini, baik pemerintah pusat maupun pemerintah Jakarta, telah bekerja keras untuk meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat. Namun, di sana sini, terutama bagi keluarga tidak mampu, masih tetap saja mengalami kesulitan dalam hidupnya.

“Kasus kekurangan gizi dan nutrisi, utamanya anak balita, juga masih dialami banyak keluarga. Kondisi ini tentu sangat mengganggu perkembangan anak untuk tumbuh menjadi manusia yang sehat, cerdas dan berkualitas,” ujarnya.

3. Masalah sosial

“Jakarta juga menghadapi permasalahan sosial yang serius,” kata Agus.

“Kerasnya kehidupan, kemiskinan di masyarakat bawah perkotaan, migrasi dari luar Jakarta yang terus berlangsung, serta ketimpangan yang lebar antara yang kaya dengan yang miskin membikin hawa sosial Jakarta panas yang setiap saat bisa menjadi benturan sosial.”

4. Keamanan

“Keamanan di Jakarta juga tergolong buruk,” kata Agus.

“Dari 50 kota di dunia, Jakarta dinilai sebagai kota yang paling tidak aman. Jakarta bukan hanya dihantui oleh kejahatan jalanan, kekerasan horizontal, serta kejahatan narkoba, tetapi juga, masih rawan terhadap aksi-aksi terorisme.”

5. Hukum dan keadilan

“Di sisi lain, masyarakat Jakarta juga sering merasakan betapa hukum dan keadilan belum tegak benar,” kata Agus.

“Kepada masyarakat sering dipertontonkan penegakan hukum yang tebang pilih. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Banyak juga yang bertanya, siapa yang paling kuat atau paling kuasa di negeri ini. Siapa yang menjadi panglima, hukum atau politik?

“Perasaan tidak adil seperti inilah, ditambah dengan ketimpangan sosial-ekonomi yang menganga membuat rakyat kecil merasa kalah, tersisih … dipinggirkan dan ditinggalkan,” ujarnya.

6. Birokrasi pemerintahan

“Kita menyaksikan pemerintahan dan birokrasi Jakarta juga sering menjadi sorotan,” kata Agus.

“Rakyat Jakarta ingin pemimpin dan pemerintah daerahnya transparan, adil, dan bertanggung jawab. Rakyat bertanya apakah pemimpinnya amanah? Apakah pemimpinnya taat hukum dan undang-undang? Apakah negara dan rakyat tidak dirugikan? Bagaimana keuangan dikelola dan dari mana uang itu berasal?

“Dan ketika terjadi gesekan atau aksi-aksi paksa terhadap warga, seperti penggusuran, masyarakat juga bertanya kepada siapa pemimpin dan pemerintahan di Jakarta berpihak?” ujarnya.

Atas permasalahan-permasalahan tersebut, Agus menawarkan 10 program yang akan dijalankannya saat menjadi gubernur nantu, yaitu:

1. Bantuan langsung kepada golongan miskin dan kurang mampu

Hal ini meliputi bantuan untuk daya beli, balita dan lansia, serta pengamanan sosial.

Menurut Agus, jika program ini dijalankan secara serius, kemiskinan akan jauh menurun dari 3,75% saat ini menjadi 2,75% pada 5 tahun yang akan datang. Ketimpangan juga akan menurun dari index gini 0,41 menjadi 0,35.

“Besaran anggaran selama 5 tahun kita tambahkan (atau on top dari anggaran yang ada) hingga Rp 15 triliun,” kata Agus.

2. Pengurangan pengangguran dan penciptaan lapangan kerja

Ia menjanjikan pelatihan kerja, bantuan dana, pengembangan koperasi dan UMKM, serta pengembangan ekonomi berbasis komunitas.

Program ini akan menurunkan angka pengangguran dari 5,7% saat ini menjadi 3,7% dalam 5 tahun yang akan datang.

Besaran anggaran tambahan untuk 5 tahun hingga Rp10 triliun.

3. Peningkatan pendidikan dan kesejahteraan guru

Agus berniat menambah jumlah Kartu Jakarta Pintar (KJP), beasiswa miskin dan prestasi, pendidikan untuk sekolah negeri, swasta, dan madrasah, juga mendirikan boarding school gratis bagi warga miskin.

4. Peningkatan kesehatan

Agus menjanjikan peningkatan besaran Kartu Jakarta Sehat (KJS), pembebasan iuran BPJS kelas III, penambahan puskesmas dan posyandu, serta mobil dan motor ambulans yang difungsikan untuk menembus gang kecil dan jalanan macet.

5. Pertumbuhan ekonomi dan stabilisasi harga

Dalam sektor ini, Agus-Sylvi akan berinvestasi untuk pangan, energi, dan air bersih; memperbaiki penyerapan APBD Jakarta yang sangat rendah; menjaga daya beli rakyat; stabilisasi harga bahan pokok dan juga melakukan operasi pasar kalau diperlukan.

Sasaran pertumbuhan ekonomi rata-rata 5 tahun ke depan 6,7%.

6. Pembangunan infrastruktur dan perumahan

Jakarta di bawah Agus-Sylvi akan menambah infrastruktur jalan, prasarana perumahan rakyat, dan juga air bersih.

7. Jakarta kota pintar, kreatif dan ramah lingkungan

Melingkupi penambahan transportasi publik dan manajemen lalu lintas untuk kurangi kemacetan; pelayanan publik yang cepat, berkualitas dan murah; aplikasi ICT utk pemerintahan, jasa, bisnis dan pendidikan; pengembangan industri kreatif dengan daya inovasi yang tinggi; tata ruang yang sehat, ramah lingkungan, ramah rakyat dan ramah pedagang kali lima.

“Untuk PKL kuncinya adalah ditata dan diberdayakan, bukan disingkirkan dan dihilangkan,” kata Agus.

Didukung juga dengan pengelolaan sampah dan konversi ke energi listrik perbanyak penggunaan bahan bakar gas untuk kendaraan; perkuat dan pemberdayaan pasukan orange dan peningkatan kesejahteraannya; peningkatan efektifitas upaya mengatasi banjir; pembangunan ruang terbuka hijau dan prasarana olah raga dan rekreasi seperti stadion sepak bola; pengembangan wisata kota, zona PKL dan kesenian, kerajinan dan kuliner betawi termasuk batik; penghijauan; penanaman hingga 5 juta pohon.

“Di masa depan Jakarta tidak boleh kalah dengan kota kota lain di dunia dalam keindahan bunga-bunga dan pohon-pohonnya yang hijau,” kata Agus.

8. Peningkatan keamanan kota dan kerukunan warga

Program ini meliputi pemeliharaan keamanan lingkungan, program neighborhood watch dan pemberdayaan kelurahan, RW dan RT.

“Apapun sistem yang dipilih untuk pengadaan KTP, ketua RT dan RW wajib mengetahui siapa saja yang tinggal di wilayahnya (terkait pemberantasan narkoba dan penanganan terorisme),” kata Agus.

Ia juga menyoroti pemeliharaan toleransi dan kerukunan masyarakat, serta peningkatan sensitifitas terhadap isu SARA. “Di masa depan kasus seperti Al-Maidah 51 yang melukai hati umat Islam harus dapat dihindarkan,” kata Agus.

Sebelumnya, gubernur petahana Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama dikecam organisas massa berbasis agama Islam karena dituding melecehkan agama Islam dengan mengutip Surat Al-Maidah dalam salah satu pidato resminya di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu.

9. Penegakan hukum dan keadilan bagi semua

Program ini meliputi pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih, pemberantasan kriminalitas kota (patroli keamanan), dan pemberantasan narkoba.

10. Peningkatan kualitas pemerintahan dan birokrasi

Program ini meliputi pembangunan good governance dan birokrasi yang responsif; pencegahan penyalahgunaan makna diskresi oleh pemimpin; penjagaan hubungan yang sehat dan produktif antara Gubernur dan DPRD; peningkatan gaji dan kesejahteraan jajaran pemerintahan secara adil, rasional dan sesuai kemampuan anggaran yang tersedia; pengurangan dana operasional Gubernur hingga 30 persen dari alokasi saat ini.

“Karena saya nilai angkanya terlalu besar,” kata Agus.—Rappler.ocm