Antisipasi kebijakan imigrasi Trump, Pemerintah Indonesia aktifkan hotline telepon di AS

JAKARTA, Indonesia – Pemerintah Indonesia mengambil langkah antisipatif terkait kebijakan imigrasi yang diambil oleh Presiden Donald Trump pada pekan lalu. Keputusan Presiden yang pertama diteken Trump yakni memerintahkan agar membangun tembok pembatas di sepanjang wilayah selatan Amerika Serikat dengan Meksiko.

Selain itu, dia juga meminta agar proses deportasi terhadap para imigran yang tidak memiliki dokumen izin tinggal di Negeri Paman Sam untuk dipercepat.

Hal ini diprediksi akan berdampak terhadap ribuan imigran ilegal, termasuk dari Indonesia yang kini masih bermukim di Amerika Serikat. Data yang dimiliki oleh Kementerian Luar Negeri ada sekitar 34.390 WNI yang tinggal di AS dan telah melebihi batas izin yang diberikan.

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu, Lalu Muhammad Iqbal mengatakan data tersebut diambil dari tahun 2015 dan bisa jadi tidak akurat. Sebab, lantaran ilegal, WNI tersebut tidak melakukan lapor diri ke perwakilan Indonesia di sana.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, kata Iqbal, kemudian mengeluarkan himbauan berisi 6 poin yakni di antaranya meminta agar WNI yang bermukim di AS untuk tetap tenang dan mengetahui hak-haknya dalam berbagai situasi dengan merujuk kepada situs www.aclu.org.

“Pemerintah Indonesia melalui berbagai perwakilan Indonesia di seluruh Amerika Serikat terus mengamati perkembangan yang terjadi dan akan mengantisipasi dampak yang mungkin timbul bagi WNI,” kata Retno melalui himbauan yang dikeluarkan pada Sabtu malam, 28 Januari.

Jika membutuhkan informasi dan bantuan, maka WNI dapat menghubungi hotline 24 jam perwakilan Indonesia di AS dengan nomor sebagai berikut:

Berdasarkan data resmi yang dimiliki oleh KBRI Washington DC ada sekitar 146 ribu WNI yang bermukim di sana dan tercatat oleh seluruh kantor perwakilan Indonesia di AS. Data tersebut terus diperbarui dan dibuat lebih akurat.

“Kami terus menerus berusaha untuk meningkatkan akurasi data ini dan lebih proaktif untuk menjangkau warga Indonesia dan mempermudah mereka untuk mendaftar melalui e-consular,” ujar Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Budi Bowoleksono melalui pesan pendek pada Minggu, 29 Januari.

Kebijakan imigrasi yang baru di bawah Trump ini diprediksi bisa berdampak kepada imigran ilegal asal Indonesia. Karena sebelumnya, melalui sanctuary policies, beberapa kota yang dulu melindungi imigran ilegal harus dipaksa untuk mendeportasi mereka kembali ke negara asal. Jika tidak, maka kota atau negara bagian itu tidak akan menerima dana dari pemerintah federal senilai jutaan dolar.

“Apa yang dipertaruhkan di sini adalah inti dari nilai-nilai Amerika yaitu kesetaraan dan kesopanan,” ujar Walikota Somerville, Joe Curtatone, sebuah kota yang berjarak tiga kilometer dari barat laut kota Boston dan telah mengadopsi status perlindungan sejak tahun 1987 lalu.

Kebijakan baru lainnya yang dikeluarkan Trump pada Jumat kemarin yakni menghentikan kebijakan pengungsi masuk ke Negeri Paman Sam selama 4 bulan. Presiden berusia 70 tahun itu juga melarang para pengunjung dari tujuh negara mayoritas berpenduduk Muslim masuk ke Amerika Serikat. Tujuh negara yang dilarang yakni Suriah, Irak, Iran, Yaman, Somalia, Sudan dan Libya.

Salah satu pertimbangannya Trump khawatir akan meningkatnya tindak terorisme di AS dengan mengizinkan mereka masuk. Namun, di dalam keppres yang diteken oleh Trump tidak memasukan Indonesia dan Arab Saudi yang juga memiliki populasi Muslim besar di dunia. Mengapa?

Data yang dipaparkan harian Washington Post tertulis dalam peristiwa serangan 11 September 2001, 15 dari 19 teroris yang terlibat berasal dari Arab Saudi. Selain itu, organisasi bisnis Trump disebut tengah menjajaki kemungkinan untuk membangun sebuah hotel di Arab Saudi.

Sedangkan di Indonesia, Trump sudah memiliki dua proyek resort mewah yang akan dibangun di Bali dan Bogor. – Rappler.com