Jokowi: Media arus utama harus mampu jernihkan kekeruhan di media sosial

JAKARTA, Indonesia – Presiden Joko “Jokowi” Widodo menyoroti tingginya minat publik untuk mencari informasi di media sosial. Bahkan, mereka kerap menjadikan informasi yang ditemukan di sana sebagai acuan. Padahal, belum tentu informasi di media sosial akurat, bahkan cenderung mengandung hoax.

Hal tersebut, kata Jokowi tidak hanya terjadi di Indonesia. Tetapi juga di seluruh dunia. Mantan Gubernur DKI itu pun yakin bahwa masyarakat akan semakin cerdas menyikapi temuan informasi di media sosial.

“Saya memiliki keyakinan bahwa ini nantinya justru akan semakin mendewasakan, mematangkan dan menjadikan kita tahan uji. Jadi, tidak perlu banyak keluhan kalau mendengar hal-hal yang ada di media sosial, karena ini fenomena yang terjadi di semua negara,” ujar Jokowi ketika berbicara pada puncak peringatan Hari Pers Nasional, Kamis 9 Februari di kota Ambon, Maluku.

Maka, mantan Walikota Solo itu mengatakan tidak perlu dibesar-besarkan fenomena berita hoax yang menyebar di media sosial.

Fenomena lainnya yang juga terjadi, kata Jokowi, yakni banyak media arus utama yang mulai berguguran karena tidak sanggup beradaptasi. Dia berharap hal serupa tidak terjadi di Indonesia.

Baginya, media arus utama tetap memiliki kelebihan karena memberikan informasi yang akurat dan mendalam. Sementara, media sosial hanya mementingkan aktualitas semata.

Jokowi juga berharap agar media arus utama justru mampu meluruskan hal yang bengkok dan menjernihkan kekeruhan yang terjadi di media sosial. Jangan malah ikut larut dan malah memungut isu-isu yang belum terverifikasi di media sosial sebagai bahan pemberitaan.

“Faktualitas, objektivitas dan disiplin dalam melakukan verifikasi tidak boleh luntur dalam pelaksanaannya,” kata dia.

Dewan Pers sudah berupaya untuk meminimalisasi penyebarluasan berita hoax dengan adanya verifikasi terhadap perusahaan pers sesuai dengan UU nomor 40 tahun 1999 mengenai pers. Langkah yang ditempuh Dewan Pers dengan memberikan barcode kepada setiap media yang terdaftar, menuai kontroversi dari kalangan penggiat media sendiri.

Sementara, Jokowi justru menghargai langkah dari Dewan Pers tersebut.

“Selain menjamin profesionalitas dan perlindungan terhadap wartawan, dengan adanya verifikasi, masyarakat juga bisa mengetahui media mana yang bisa dijadikan rujukan dan dipercaya dalam pemberitaan,” kata dia. – Rappler.com