Peringati Hari Perempuan, ratusan buruh siap turun ke jalan  

JAKARTA, Indonesia — Ratusan perempuan akan turun ke jalan menuntut penghapusan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender pada Hari Perempuan Internasional yang akan digelar pada Rabu, 8 Maret mendatang.

“Teman-teman antusias, kalau tidak dapat dispensasi, mereka ambil cuti tahunan,” kata Natalia dari Federasi Gabungan Serikat Buruh Jakarta (FGSBM) dalam jumpa pers di Jakarta, Senin 6 Maret 2017.

Natalia mengatakan aksi ini akan diikuti sekitar 200-250 orang dari berbagai federasi perkumpulan yang tergabung di Pokja Buruh Perempuan. Tak hanya dari Jakarta, peserta juga datang dari Karawang, Bekasi, Bogor, Tangerang.

Aksi akan dimulai di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada pukul 09.00 WIB. Kemudian aksi akan berlanjut ke depan gedung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Istana Negara.

“Kami memfokuskan tuntutan kepada DPR dan pemerintah terkait dengan dunia kerja,” kata Mutiara Ika dari Perempuan Mahardhika. Dunia kerja yang dimaksud, Mutiara melanjutkan, termasuk juga kerja informal.

Mutiara mengatakan aksi pada Hari Perempuan Internasional juga untuk menuntut terwujudnya UU PPRT dan konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak untuk Pekerja Rumah. “Pekerja rumah tangga juga harus mendapatkan pengakuan hak-haknya sebagai pekerja,” kata Ika.

Tuntutan lainnya adalah penghapusan pelecehan seksual di dunia kerja. Jumisih dari Federasi Buruh Lintas Pabrik, dalam risetnya menghitung ada 25 pekerja perempuan yang mendapatkan kekerasan seksual di 15 perusahaan. 

“Kami menemukan fakta bahwa kekerasan seksual yang dialami buruh perempuan di tempat kerja, ada 25 korban di kurang lebih 15 perusahaan,” kata Jumisih. Riset tersebut dilakukan di satu kawasan industri tertua di Jakarta dengan periode waktu beragam. 

Selain akan meramaikan Hari Perempuan Internasional, Pokja Buruh Perempuan juga telah mendirikan posko Pembelaan Buruh Perempuan pada November 2016. Posko tersebut terletak di Kawasan Berikat Nusantara, Cakung, Jakarta Timur.

Upaya pencegahan kekerasan seksual juga dilakukan Pojka Buruh Perempuan dengan meminta perusahaan-perusahaan menerapkan ‘zero sexual harrasment’ di tempat kerja. 

Salah satu hasil komitmen tersebut, sebuah plang ‘Bebas Kekerasan Seksual’ dipasang di Kawasan Berikat Nusantara, Cakung. Selain itu ada juga pelatihan dari perusahaan bagi buruh perempuan agar dapat menangani pelecehan yang mereka alami.

Meski begitu Pokja Buruh Perempuan tetap berharap dukungan penuh dari legislator agar bisa mewujudkan tempat kerja bebas kekerasan seksual terhadap perempuan. Mereka meminta DPR segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Dalam aksi 8 Maret nanti, mereka juga akan menuntut penyediakan ruang laktasi di kantor, jaminan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan dan ratifikasi Konvensi ILO 189 tentang 14 minggu cuti melahirkan

Tuntutan yang lainnya adalah cuti haid tanpa syarat, menghapuskan sistem kerja kontrak dan outsourcing, pencabutan PP Pengupahan No. 78 tahun 2015, serta pendidikan dan kesehatan gratis. —Rappler.com