Karyawan Freeport mengancam akan menutup kantor pemerintah Mimika

JAKARTA, Indonesia — Ratusan karyawan PT Freeport Indonesia yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Peduli Freeport (GSPF) mengancam akan menutup kantor Sentra Pemerintahan Kabupaten Mimika jika pemerintah tidak segera menindaklanjuti tuntutan mereka.

“Kami akan tutup kantor sentra pemerintahan kalau pemerintah pusat tidak segera normalisasi kembali Freeport,” kata juru bicara aksi demo Mikhael Adii saat berorasi di halaman kantor Sentra Pemerintah Kabupaten Mimika di Timika, Kamis 23 Maret 2017. 

Adii mengklaim Freeport dan karyawannya telah memberi sumbangan besar kepada pemerintah, termasuk pemerintah daerah, antara lain dalam membangun kantor Sentra Pemerintahan Kabupaten Mimika.

Mereka juga menilai Bupati Mimika Eltinus Omaleng tidak konsisten terhadap kesepakatan bersama untuk menyampaikan aspirasi mereka saat demonstrasi pertama 17 Februari di kantor Sentra Pemerintah Kabupaten Mimika. “Ia pergi sendiri ke Jakarta dan memperjuangkan kepentingan pribadi dengan minta saham,” katanya.

Para pengunjuk rasa terdiri dari karyawan perusahaan beserta keluarga mereka berorasi selama kurang lebih 30 menit. Mereka lalu berkonvoi dengan kendaraan roda dua dan empat menuju bundaran Timika Indah dengan kawalan polisi.

Seperti diketahui PT Freeport Indonesia tidak lagi melakukan ekspor konsentrat tembaga, emas dan perak sejak 12 Januari 2017. Sebab pemerintah tidak lagi mengizinkan perusahaan tambang melakukannya.

Pemerintah meminta Freeport untuk mengganti  Kontrak Karya yang ditandatangani pada tahun 1991 menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Imbas dari aturan baru ini, PT Freeport dan perusahaan-perusahaan pertambangan lain di Indonesia wajib membangun industri pemurnian di dalam negeri.

Sampai saat ini Pemerintah dan PT Freeport Indonesia belum sepakat mengenai perpanjangan kontrak perusahaan tambang tersebut. —dengan laporan ANTARA/Rappler.com