Jokowi imbau warga DKI agar tak ragu gunakan hak pilih saat Pilkada

JAKARTA, Indonesia – Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengimbau kepada semua warga DKI untuk tanpa ragu menggunakan hak pilih mereka pada Pilkada yang digelar 19 April mendatang. Hal itu karena mantan Gubernur DKI tersebut sudah memerintahkan kepada personel TNI dan Polri untuk menjamin kelancaran serta keamanan pelaksanaan Pilgub DKI putaran kedua. Sehingga, dia menjamin tidak akan ada gangguan dan intimidasi dari pihak mana pun.

“Saya yakin nanti proses demokrasi yang ada di DKI akan berjalan dengan lancar, bersih, tertib dan menghasilkan pemimpin yang betul-betul pilihan rakyat, pilihan warga DKI Jakarta. Dan pemimpin tersebut akan jadi yang terbaik untuk DKI Jakarta,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan pada Senin, 17 April.

Sementara, di tempat yang sama, Menkopolhukam Wiranto mengaku telah berkoordinasi dengan Panglima TNI, Kapolri dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) untuk meminimalisasi berbagai hal yang berpotensi bisa menganggu penyelenggaraan Pilkada DKI putaran kedua. Oleh sebab itu, dia berharap masyarakat bisa tenang dan tidak terprovokasi dengan sikap intimidasi apa pun.

“Silakan masuk ke TPS masing-masing dan melaksanakan proses pemilihan dengan tenang sesuai pilihan masing-masing sehingga hasil Pilkada bisa sesuai seperti yang disampaikan Presiden akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan berkompetensi,” ujar Wiranto.

Purnawirawan jenderal di TNI itu mengatakan sesungguhnya ancaman terhadap Pilkada itu tidak ada jika masyarakat mengikuti aturan dan mempercayakan kepada petugas mengenai pengamanannya. Tidak usah ada campur tangan dari pihak lain dan semua bisa berjalan lancar.

Survei belum tentu benar

Wiranto turut mengingatkan masyarakat mengenai hasil survei yang banyak dihasilkan jelang penyelenggaraan Pilkada pada 19 April. Mantan Ketua Umum Partai Hanura itu mengatakan tidak ada salahnya masyarakat membaca hasil survei. Tetapi, dia berharap apa yang dirilis oleh para pollster tidak serta merta dijadikan rujukan oleh publik.

“Sebab, survei ada margin errornya. Ada tingkat kesalahan yang membuat lembaga survei tidak bisa mengklaim hasilnya seratus persen (benar). Tidak bisa,” kata Wiranto.

Begitu pula dengan hasil hitung cepat usai pencoblosan suara digelar. Dia mengatakan quick count atau hitung cepat tidak dilarang. Tetapi, lagi-lagi dia mengimbau agar hasil tersebut tidak dijadikan sebagai acuan bahwa penghitungan suara sudah selesai.

Pemerintah berharap publik tetap menanti hasil penghitungan suara yang dirilis oleh KPU DKI.

“Dengan demikian, maka pihak yang mendukung (pasangan) mana pun dari masyarakat itu dukungan yang diwujudkan dalam memilih ya. Bukan diwujudkan secara fisik dalam melakukan langkah-langkah yang merugikan kita semua,” kata dia.

Jika terjadi sesuatu yang dapat menganggu ketertiban dan ketenteraman pada Pilkada esok Rabu, Wiranto menyebut, justru masyarakat lah yang dirugikan.

“Kita akan menodai satu sistem demokrasi yang sudah kita bangun begitu bagus dan menuai pujian dari dunia internasional. Kan sayang sekali kalau akhirnya kita nodai sendiri,” tutur dia. – Rappler.com