Anies Baswedan: Terlalu awal mengatakan program kerja terganjal anggaran

JAKARTA, Indonesia – KPU DKI resmi menetapkan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai orang nomor 1 di Jakarta pada Jumat, 5 Mei. Keduanya pun berkomitmen untuk membangun Jakarta yang lebih baik di mana maju kotanya dan bahagia warganya. 

“Kemenangan ini berarti rakyat Jakarta menitipkan harapan untuk perubahan. Kami melihat ini sebagai titipan yang besar dan tidak sederhana. Tetapi, kami yakin dengan ikhtiar yang serius, maka Insya Allah semua ini bisa ditunaikan,” ujar Anies ketika menggelar jumpa pers di kantor KPU DKI pada Jumat siang kemarin. 

Lalu, apa langkahnya dan Sandiaga usai ditetapkan secara resmi sebagai gubernur terpilih? Dia mengaku sedang menyusun tim sinkronisasi. Salah satu tugasnya yakni melakukan sinkronisasi atas program mereka dengan APBD, terutama anggaran di akhir tahun 2017 dan 2018. 

“Ini bukan tim transisi. Jadi, jangan pernah ada yang menulis tim transisi karena tidak ada tim transisi.” kata dia. 

Anies melanjutkan bahwa tim ini terdiri dari beberapa orang yang segera diumumkan. Namun, dia tidak menyebut siapa-siapa saja yang tergabung di dalam tim sinkronisasi tersebut. 

Anggota tim tersebut, kata Anies tidak memiliki tugas politis. Mereka tidak menyusun program kerja, melainkan hanya menerjemahkan. 

Seperti yang diketahui, Anies-Sandi mengusung beberapa program yang diklaim perbaikan dari program yang sudah ada. Salah satunya penerapan Kartu Jakarta Pintar (KJP) plus. Di bawah kepemimpinannya nanti, Anies berjanji semua anak usia sekolah bisa mendapat KJP. Artinya, walaupun mereka putus sekolah, maka anak-anak tersebut tetap berhak menerima insentif dari Pemprov DKI. 

Sementara, di bawah kepemimpinan gubernur petahana, Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama, KJP hanya diperuntukan anak yang tengah menuntut ilmu di sekolah. Dia beralasan dengan adanya KJP bisa menjadi pendorong agar anak-anak yang putus sekolah untuk kembali menuntut ilmu. 

Ada pula kebijakan di era Ahok lainnya yang akan dirombak oleh mantan Menteri Pendidikan itu. Fokusnya yang utama yakni terkait penggusuran dan reklamasi di bagian utara Jakarta. 

Namun, apakah itu berarti, dia segera membatalkan proyek reklamasi yang tengah berjalan? Sebab, pemerintah pusat sudah menyatakan dengan jelas bahwa proyek tersebut akan tetap direalisasikan. 

“Kita lihat saja nanti,” kata dia. 

Hal lain yang akan dihidupkan kembali yakni area silang Monas yang dibolehkan untuk kegiatan keagamaan dan penjualan hewan kurban kembali diizinkan dilakukan di pinggir jalan. 

Untuk bisa merealisasikan semua program kerjanya, Anies-Sandi membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun, hal itu diduga akan terganjal ketiadaan anggaran, sebab di bawah pemerintahan Ahok-Djarot, APBD DKI sudah ‘dikunci’, termasukyang mencakup tiga bulan pertama administrasi Anies-Sandi. Semua anggaran telah ditentukan di sistem e-budgeting. (BACA: Tarik ulur anggaran 100 hari program Anies-Sandi)

Namun, Anies mengatakan terlalu dini jika menyebut programnya sudah akan terhenti karena ketiadaan anggaran. 

“Penetapan (sebagai gubernur) saja baru dan kami tidak akan melakukan diskusi dengan pihak mana pun, apalagi kepada pemda sebelum keputusan ini (pengumuman pemenangan). Tanpa keputusan ini, kami tidak memiliki legitimasi untuk berbicara dengan pihak manapun,” kata mantan rektor sebuah universitas itu. 

Anies-Sandi ditetapkan sebagai pemenang Pilkada DKI Jakarta 2017 setelah meraih 57,96 persen atau 3.240.987 suara. Keduanya akan dilantik usai bulan Oktober mendatang. – Rappler.com