Semua hal tentang HTI yang perlu kamu ketahui

JAKARTA, Indonesia — Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) akan dibubarkan oleh pemerintah. Aktivitas mereka dianggap bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Keberadaan mereka juga dianggap bisa mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa.

Rencana pembubaran HTI ini disampaikan secara langsung oleh Menteri Kordinator Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto di kantornya, Senin 8 Mei 2017. Benarkah HTI ‘seseram’ yang dituduhkan pemerintah? Berikut semua hal tentang HTI yang perlu kamu ketahui:

Sekilas mengenai Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir (HT) pertama kali didirikan oleh Syaikh Taqiyyuddin An Nabhani pada tahun 1953 di Palestina. Organisasi ini dibentuk sebagai partai politik Islam global. 

Situsnya (hizbut-tahrir.or.id) menyebutkan bahwa Hizbut Tahrir beraktivitas di seluruh lapisan masyarakat untuk mengajak kaum muslim melanjutkan kehidupan Islam di bawah naungan negara khilafah –sistem kepemimpinan umat dengan menggunakan Islam sebagai ideologi dan undang-undangnya mengacu pada Al-Quran, Hadist, Ijma dan Qiyas.

HT kemudian berkembang di berbagai negara seperti Australia, Libya, Mesir, Sudan, Inggris, Prancis dan Jerman lalu mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an. 

Pergerakannya di Indonesia

HT menyebarkan pemikiran-pemikirannya melalui lingkar studi, ceramah, seminar, buku, dan yang paling umum: dakwah. Di Indonesia, HTI kerap mengadakan dakwah di berbagai daerah mulai dari Sumatera hingga Papua. Acara dakwah yang digelar ini tak jarang juga dikemas dalam bentuk diskusi santai, salah satunya adalah kegiatan berkala “Ngopi (Ngobrol politik Islam)”.

HTI juga memfasilitasi para pembacanya dengan berbagai publikasi yang disediakan dalam situs mereka, yakni buletin Al Islam dan Al-Wa’ie. Selain itu, HTI juga menyediakan HTI Channel, media untuk menyaksikan secara langsung siaran acara-acara mereka.

HTI dan Demokrasi

Merujuk kembali pada tujuan berdirinya organisasi, yakni untuk melanjutkan kehidupan Islam, maka HTI berkeyakinan bahwa seluruh kegiatan sudah semestinya diatur sesuai dengan hukum Islam. 

HTI beranggapan bahwa banyak sekali pemikiran dan ide-ide yang bertentangan dengan aqidah Islam yang dipaksakan diterima di Indonesia, termasuk salah satunya adalah demokrasi. 

Demokrasi dinilai mengakibatkan ketidaksejahteraan dalam masyarakat Indonesia dan memberi ruang bebas untuk hal-hal yang bertentangan dengan keimanan. Untuk persoalan itulah, HTI merujuk pada khalifah untuk mencapai kesejahteraan negara.

Kaderisasi di lingkup universitas

Disebut bahwa pascareformasi, berbagai organisasi kembali aktif melakukan kegiatannya. Begitu pula dengan HTI. Persebarannya merambah pada lingkup universitas dalam negri, termasuk di dalamnya berbagai perguruan tinggi negeri unggulan di Indonesia.

Aktivitas HTI dalam universitas cenderung lebih banyak ditemukan dalam bentukan pengkaderan. HTI bahkan secara terbuka melakukan perekrutan bagi siapapun yang ingin turut memperjuangkan khalifah dan menolak demokrasi. 

Dalam lingkup universitas ini pula, sering diadakan kajian-kajian Islam rutin. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Rikwanto, seperti yang dikutip dalam media, menjelaskan bahwa pola pengkaderan HTI umumnya berawal dari keluarga, kelompok pengajian lalu universitas.

Penolakan terhadap HTI

Meski demikian, penolakan terhadap gerakan HTI dalam universitas beberapa kali terjadi. Salah satunya adalah gerakan penolakan HTI masuk ISI Yogyakarta yang dilakukan oleh mahasiswa, alumnus, dosen dan masyarakat sekitar universitas. 

Penolakan yang terjadi pada Juni 2016 ini dipicu karena khilafah yang dianggap merambah ruang akademik. Sejumlah dosen yang diduga berafiliasi dengan HTI enggan mengajarkan materi seni rupa yang berhubungan dengan tubuh manusia, dan tidak memperbolehkan mahasiswa menggambar tubuh manusia. 

Penolakan terhadap HTI dalam ruang universitas baru-baru ini juga terjadi. Kajian bertajuk “Cinta Mulia” tentang remaja dan masa pranikah oleh Felix Siauw, pendakwah yang berafiliasi dengan HTI, di Perguruan Tinggi Negri di Malang digagalkan oleh pihak universitas dan Polres Malang.

Tanggapan HTI

Menanggapi sikap pemerintah, HTI memastikan akan melakukan perlawanan. Juru bicara HTI, Muhammad Ismail Yusanto, dalam jumpa pers di kantor DPP HTI, Jakarta Selatan, Senin (8/5), menegaskan bahwa Hizbut Tahrir adalah kelompok dakwah yang bergerak untuk menyampaikan ajaran Islam.

Ismail menyebut bahwa langkah yang diambil pemerintah justru menimbulkan pertanyaan besar. “Kami tidak pernah diundang untuk dimintai keterangan, termasuk juga kalau kita mengikuti UU Ormas, di sana ada step-step untuk sampai pembubaran, ada peringatan 1, 2, dan 3. Jangankan peringatan ketiga, peringatan kesatupun tidak pernah,” ujarnya.

Reaksi berbagai pihak

Maraknya pemberitaan mengenai pembubaran HTI mengundang beragam reaksi dari berbagai pihak. Sekjen PP GP Ansor Adung Abdurrahman, salah satunya. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah untuk membubarkan HTI. 

“Ya, kami (GP Ansor) mendukung pembubaran HTI. Mereka sudah meresahkan dan menimbulkan perpecahan,” ungkap Adung seperti dikutip dari media.

Dukungan serupa dinyatakan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil. Baginya langkah tersebut tepat karena HTI selama ini meresikokan keutuhan NKRI dengan hendak mengganti Pancasila dengan khilafah. 

Akan tetapi komentar negatif turut bermunculan terkait dengan pembubaran HTI. Guru besar politik Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Noorhaidi Hasan, menilai langkah yang diambil pemerintah blunder besar. Menurutnya, akar intoleransi di Indonesia bukanlah khilafah.

“Bukan khilafah atau seterusnya itu, tapi mentalitas kecemasan dan keyakinan pada konspirasi, yang kemarin menyalakan api 411, 212, dan aksi-aksi serupa lainnya,” terang Noorhaidi. —Rappler.com