GP Ansor: Jangan ubah Indonesia menjadi Khilafah Islamiyah

Yuli Saputra

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

GP Ansor: Jangan ubah Indonesia menjadi Khilafah Islamiyah

ANTARA FOTO

GP Ansor mengaku memiliki bukti aktivitas HTI yang melakukan gerakan politik untuk mengubah bentuk NKRI.

BANDUNG, Indonesia – Gerakan Pemuda (GP) Ansor menegaskan posisinya sebagai organisasi masyarakat yang pro Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila. Oleh sebab itu, Ketua GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas menyerukan kepada seluruh kader Ansor dan Banser, yang merupakan organisasi Badan Otonom Nahdatul Ulama (NU), untuk berada di garda terdepan mempertahankan NKRI.

Yaqut juga menyerukan kepada para kadernya untuk melawan kelompok-kelompok yang berniat merusak NKRI dan merubah ideologi negara, Pancasila.

“Kalau kita menemui gerombolan seperti itu, gerombolan yang ingin merubah negara ini, jangan pernah bertindak sendiri. Laporkan ke aparat keamanan. Tetapi ketika aparat keamanan diam saja, kita wajib berada di garda paling depan mempertahankan negara ini,” ujar Yaqut saat berorasi di Monumen Perjuangan Jawa Barat dalam peringatan Hari Lahir ke-83 GP Ansor pada Rabu, 10 Mei.

Seruan itu disambut teriakan “lawan” oleh sekitar 1.000 anggota Ansor dan Banser yang hadir di acara berjudul “Apel Kebangsaan” itu. Beberapa di antaranya malah meneriakan “Bubarkan HTI, Bubarkan FPI”.

Ketika berorasi Yaqut turut menyampaikan pesan bagi kelompok-kelompok yang berniat mengubah bentuk negara Indonesia. Menurut Yaqut, bentuk negara Indonesia sudah sah dan final, tidak bisa diganggu lagi. Bentuk negara Khilafah Islamiyah, menurut Yaqut, adalah bentuk negara yang tidak dikenal di Indonesia.

“Kepada mereka yang mengancam negara ini, kepada mereka yang ingin mengubah dasar negara ini, kita ingatkan dengan baik, negara ini sudah sah, sesuai syariat, tidak usah coba diubah lagi menjadi negara dalam bentuk lain. Apalagi bentuk Khilafah Islamiyah yang tidak kita kenal,” kata dia.

Yaqut mengatakan jika kelompok-kelompok itu tetap ngotot dan nekad untuk mengganti bentuk negara tersebut, maka GP Ansor akan menantang kelompok tersebut. Salah satu contoh kelompok yang dimaksud Yaqut adalah organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Menurutnya, HTI jelas-jelas adalah organisasi yang berniat mengubah bentuk NKRI menjadi Khilafah Islamiyah. Yaqut mengatakan memiliki sejumlah data mengenai aktivitas HTI yang beberapa kali melakukan gerakan politik untuk merusak ideologi negara. Salah satunya, ketika HTI mengumpulkan sekitar 200 ribu kadernya di Gelora Bung Karno dalam beberapa tahun terakhir.

“Di sana mereka mengikrarkan bahwa Khilafah Islamiyah harus berdiri di Indonesia. Kalau Khilafah berdiri, maka NKRI bubar,” kata dia.

Ujung tombak

Meski HTI sudah dibubarkan oleh pemerintah pada 8 Mei lalu, tetapi organisasi itu harus diwaspadai, karena proses pembubarannya belum disahkan pengadilan. Ia mengatakan sekitar 1,7 juta kader Ansor dan Banser di seluruh daerah di Indonesia akan bergerak menangkal gerakan yang mengganggu eksistensi NKRI di berbagai lini.

“Yang enggak kalah penting, Ansor akan melakukan kaderisasi terus menerus, karena dengan kaderisasi, pasukan kita yang mempertahankan negara akan semakin banyak,” kata dia.

Ansor dan Banser sebagai organisasi pemuda NU, menurut Yaqut, menjadi ujung tombak untuk menangkal gerakan anti NKRI tersebut, karena yang menjadi sasaran HTI adalah anak-anak muda.

“Karena itu, kita sebar mereka (kader Ansor dan Banser) untuk lebih agresif, saya minta sekarang mereka offensive dan lebih rajin turun ke bawah,” tutur dia.

Selain dihadiri ribuan kadernya, Apel Kebangsaan GP Ansor juga dihadiri Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Anton Charliyan dan Pangdam III Siliwangi, Mayjen Muhammad Herindra, yang bertindak sebagai inspektur upacara bersama.

Usai apel, Anton mengatakan, Apel Kebangsaan bertujuan untuk menyatukan kembali tekad dan motivasi bersama seluruh pihak yang ingin mempertahankan NKRI.

“Kita sebagai suatu bangsa mempertahankan agar NKRI harus tetap kita jaga secara bersama-sama,” kata dia.

Sementara, terkait dengan pembubaran HTI, Anton mengatakan TNI dan Polri siap mengamankan kebijakan pemerintah. Menurutnya, pemerintah memiliki alasan dan tujuan terkait pembubaran organisasi Islam itu.

“Itu kan kebijakan pemerintah, Polri dan TNI hanya pelaksana lapangan untuk mengamankan kebijakan pemerintah. Jadi kami, apabila harus dibubarkan, ya akan dibubarkan, apalagi harus dibekukan, akan kita bekukan,” kata Anton. – Rappler.com

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!