Rapimnas Golkar: Tak ada jemputan untuk Bang Akbar 

 

JAKARTA, Indonesia —  Partai Golkar memang selalu punya cerita, bahkan ketika Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang mereka gelar di Hotel Novotel, Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 21-23 Mei berlangsung adem-ayem saja.

Cerita menarik antara lain datang dari Akbar Tandjung. Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar ini tiba di Hotel Novotel pada Senin malam, 22 Mei 2017, dengan menggunakan taksi.

“Pak Akbar, dia enggak dijemput ke Rapimnas. Naik taksi dia,” kata  Koordinator Bidang Polhukam Golkar Yorrys Raweyai Yorrys kepada media usai menyambut Akbar di lobi hotel.

Sebagai petinggi partai, Akbar seharusnya memang dijemput lalu diantar ke Hotel Novotel, tempat Rapimnas Golkar digelar. Yorrys mengatakan Akbar kecewa dengan kelalaian panitia ini.

Namun, benarkah ini hanya kelalaian panitia semata?

Elektabilitas menurun

Akbar adalah petinggi Golkar yang kritis terhadap kepemimpinan Setya Novanto, Ketua Umum Partai Golkar. 

Sebelum terbang ke Balikpapan, dalam sebuah diskusi di bilangan Kuningan Jakarta, Akbar menyebut elektabilitas Golkar anjlok setahun setelah dipegang Setya Novanto.

“Catatan yang saya sempat baca, elektabilitas (Golkar) turun, tren turun. Yang saya takutkan dari posisi Golkar partai atas kalau nanti penurunan ini akan berbahaya,” kata Akbar Minggu, 21 Mei 2017.

Akbar menyebutkan melorotnya elektabilitas Golkar antara lain karena konsolidasi yang dilakukan Setya Novanto masih belum maksimal. “Novanto memang sering ke daerah, tapi konsolidasinya saya melihat belum maksimal,” kata Akbar.

Selain itu, Akbar melanjutkan, melorotnya elektabilitas Golkar juga lantaran nama Setya Novanto yang terseret dalam pusaran kasus dugaan korupsi pada proyek pengadaan KTP Elektronik.

Akbar bahkan meminta kasus KTP Elektronik yang menyeret nama Setya dibahas dalam Rapimnas. “Peserta Rapimnas punya hak menyampaikan hal yang perlu menjadi perhatian, termasuk terkait dengan tokoh dan kepemimpinan partai,” kata Akbar.

Sorotan terhadap Setya Novanto juga datang dari Yorrys. Pada 24 April lalu, Yorrys mengatakan turunnya elektabilitas Golkar karena kasus dugaan korupsi proyek KTP Elektronik.

Yorrys mengklaim, sejak Golkar memutuskan mendukung Presiden Jokowi pada Munaslub yang digelar Mei tahun lalu, elektabilitas Golkar terkerek naik secara signifikan.

“Tetapi dengan berbagai macam kejadian akhir-akhir ini, terutama terungkapnya korupsi pada e-KTP, (elektabilitas Partai Golkar) relatif stagnan bahkan menurun,” kata Yorrys.

Anjloknya elektabilitas Golkar memang terjadi. Ini bisa dilihat dari hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Network. Pada Oktober 2016, tingkat elektabilitas Golkar 15,6 persen. Pada Mei 2017, angka tersebut menjadi 13,5 persen.

Hasil survei ini dipaparkan di depan peserta Rapimnas di Novotel, Minggu 21 Mei 2017. Namun Peneliti LSI Adjie Alfaraby mengatakan turunnya elektabilitas ini lebih karena dukungan Golkar terhadap Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama di Pilkada DKI Jakarta.

“Masyarakat ini terkotak-kotak antara yang anti-Ahok dan pro-Ahok. Secara nasional anti-Ahok ini lebih besar sehingga berpengaruh pada Golkar,” kata Adjie Alfaraby.

Harus tetap solid

Dalam Rapimnas ini, Setya Novanto memang banyak disorot. Namun tak semua mengkritisi kinerjanya. Ini bisa dilihat saat Rapimnas menetapkan Setya sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu).

Setya bahkan disebut-sebut akan diplot sebagai calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo pada pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 mendatang. “Terima kasih atas kepercayaannya,” kata Setya.

Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono bahkan telah meminta Setya untuk langsung menjalin komunikasi dengan Presiden Jokowi sebagai persiapan menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden 2019.

Dukungan serupa juga disampaikan Ketua Dewan Pembina Golkar, Aburizal Bakrie. Aburizal mengatakan dukungan kepada Jokowi akan kembali mendongkrak tingkat elektabilitas Golkar.    

Ical, sapaan Aburizal, juga mewanti-wanti kader Golkar untuk tetap solid dan tidak saling menikung. “Jangan terlalu banyak kasak-kusuk, berspekulasi. Terhadap sesama kawan, jangan pernah menggunting dalam lipatan,” kata Aburizal.

Ia, tentu saja, tak menyebut secara khusus untuk siapa pesan tersebut diarahkan. Namun Ical menjelaskan maksud ‘menggunting dalam lipatan’ yang disebutnya. 

Menurutnya saat ini ada ‘keresahan’ di tubuh Golkar. Ada perbedaan pandangan. Namun ia berharap perbedaan-perbedaan pandangan tersebut tak sampai menjadi gesekan.

“Kita enggak boleh menafikan adanya suatu keresahan. Di dalam era demokrasi, itu biasa adanya perbedaan. Tapi jangan perbedaan itu lantas menimbulkan gesekan,” kata Aburizal.

Gesekan memang kerap terjadi di antara politisi Golkar. Masih ingat perseteruan antara Aburizal dengan Agung Laksono saat pemilihan presiden dan wakil presiden 2014?

Saat itu Golkar yang dipimpin Aburizal mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Namun kebijakan partai ini ternyata tak sepenuhnya didukung pengurus, fungsionaris dan kader.

Agung Laksono menginginkan Golkar keluar dari Koalisi Merah-Putih yang mendukung Probowo-Hatta. Konflik Aburizal-Agung Laksono ini sampai melahirkan dua Musyawarah Nasional (Munas), yakni Munas Bali (Aburizal) dan Munas Ancol (Agung Laksono).

Perselisihan kedua kubu baru berakhir di Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar di Bali pada Mei 2016. Dalam munaslub ini, Setya Novanto terpilih sebagai Ketua Umum Golkar. 

Setya kemudian merangkul kubu Aburizal dan Agung Laksono. Selain itu Munaslub juga memutuskan untuk mendukung pemerintahan Jokowi dan mendukungnya kembali sebagai calon presiden pada pilpres 2019.

Namun perbedaan pendapat memang sulit diredam. Meski begitu, Ketua Harian Golkar sekaligus ketua penyelenggara Rapimnas Nurdin Halid mengatakan kelalaian panitia menjemput Akbar Tandjung bukan karena kritik yang dilancarkannya.

“Tentu banyak kekurangan di sana-sini. Oleh karena itu, kami mohon maaf khususnya ke Bang Akbar Tandjung. Tak ada yang menjemput sampai tiba di hotel ini,” kata Nurdin Halid. —Rappler.com