Kebijakan lima hari sekolah disorot

JAKARTA, Indonesia — Rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menerapkan lima hari sekolah mendapat tentangan dari banyak pihak. Mereka menilai kebijakan tersebut tak hanya membebani siswa, tapi juga orang tua dan bahkan dunia pendidikan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), misalnya, menilai kebijakan lima hari sekolah dengan 8 jam per hari akan membuat banyak madrasah diniyah dan pondok pesantren gulung tikar. 

Sebab, dengan lima hari kerja, jam belajar siswa/siswi menjadi lebih panjang, yakni 8 jam per hari. Mereka akan masuk pukul 07:00 WIB dan baru pulang pukul 16:00 WIB setiap hari Senin hingga Jumat. 

Panjangnya jam sekolah ini membuat mereka tak punya waktu lagi untuk belajar di luar sekolah, seperti di madrasah diniyah atau pondok pesantren.

“Dengan diberlakukannya pendidikan selama delapan jam sehari dapat dipastikan pendidikan dengan model madrasah ini akan gulung tikar,” kata Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi pada Minggu, 11 Juni 2017.

Jika ini terjadi, Zainut Tauhid melanjutkan, kebijakan lima hari sekolah yang dicanangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan akan menjadi catatan kelam bagi dunia pendidikan Indonesia.  

Selain itu Zainut juga menyoroti prasarana sekolah. Sebab, jika tidak memadai, diprediksi banyak pelajar akan stress menghabiskan waktu 8 jam di sekolah. “Justru yang terjadi adalah anak didik akan menjadi jemu dan stres,” kata Zainut.

Penolakkan juga datang dari Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU). Mereka sependapat dengan MUI, jika kebijakan 5 hari sekolah dengan 8 jam per hari bisa membuat madrasah gulung tikar.

Ketua PBNU Muhammad Sulton Fatoni juga mengkritisi kebijakan pemerintah yang kerap berubah-ubah dalam dunia pendidikan. “Sudahi tradisi buruk mengutak-atik sesuatu yang tidak substansial,” katanya.

Bahkan, Sulton Fatoni melanjutkan, pihaknya akan menghadap langsung Presiden Joko Widodo untuk menyatakan keberatan mereka terhadap rencana 5 hari sekolah yang digulirkan Menteri Pendidikan.

Penolakan lainnya datang dari Bupati Rembang Abdul Hafidz. Menurutnya kebijakan 5 hari sekolah dengan 8 jam per hari tak hanya akan membebani pelajar, tapi juga orang tua mereka. 

“Sebenarnya imbas dari penerapan kebijakan ini cukup banyak, salah satunya uang saku yang dikeluarkan orang tua menjadi lebih besar dari biasanya,” katanya.

Abdul Hafidz mengatakan penolakan terhadap kebijakan 5 hari sekolah tersebut adalah sikap pribadinya. “Pemkab Rembang sampai saat ini masih belum mengambil sikap apa-apa soal kebijakan itu,” katanya. –Rappler.com