Philippine basketball

Mendikbud tentang konversi nilai mata pelajaran agama

Uni Lubis

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Mendikbud tentang konversi nilai mata pelajaran agama
Muhadjir Effendy mengaku pernah membicarakan rencana full day school dengan PB NU

 

JAKARTA, Indonesia – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan hasil kegiatan belajar di Madrasah Diniyah dapat dikonversi menjadi nilai mata pelajaran agama di sekolah. 

“Misalnya, seorang siswa yang di Madrasah Diniyah sudah hafal surat tertentu dari Al Qur’an, padahal pada mata pelajaran agama di sekolah tidak mengajarkan hal itu, maka kemampuan anak tersebut harus diakui sebagai capaian khusus anak itu dalam penguatan karakter religiusitas,” kata Muhadjir kepada Rappler, Kamis 15 Juni 2017.

Kontroversi tentang rencana menghapus mata pelajaran agama muncul ketika mendikbud menyampaikan akan memberlakukan sekolah selama delapan jam sehari, lima hari dalam sepekan atau sering disebut full day school.  

Muhadjir  yang juga mantan rektor Universitas Muhamadiyah Malang mengatakan, pihaknya sudah pernah membicarakan rencana ini ke kalangan Nahdlatul Ulama.  

“Sebetulnya sudah. Bahkan waktu terjadi ramai-ramai awal jadi menteri saya terus audiensi ke PB NU. Seminggu yang lalu saya sampaikan lagi kepada ketua dan pengurus LP Ma’arif yang beraudiensi ke kemendikbud,” kata Muhadjir melalui pesan pendek.

Protes datang dari berbagai kalangan, termasuk mereka yang menamakan diri sebagai santri Nusantara.  M. Rikza Chamami, Pengasuh Pondok Pesantren Al Firdaus YPMI Ngaliyan Semarang, menulis surat terbuka kepada Presiden Joko “Jokowi” Widodo di dinding Facebook, meminta pemerintah mengevaluasi rencana penerapan sekolah lima hari (SLH).   

“Kebijakan yang berpengaruh terhadap 50 jutaan siswa tidak bisa hanya diatur dengan selembar surat keputusan menteri. Banyak hal yang harus dipikirkan, termasuk masalah logistik. Bagaimana menyediakan makan siang bagi siswa, kesiapan guru dan sebagainya,” ujar JK,

“Problemnya sangat sederhana. Yakni masih belum ada tabayyun nasional teknis detil dari pelaksanaan SLH di tingkat teknis. Sehingga muncul kecemasan masif soal nasib lembaga pendidikan non formal dan informal yang diindikasikan akan tidak mendapatkan porsi (atau bahkan terancam tutup),” tulis Rikza Chamami.

Rikza memuat data jumlah pesantren dan sekolah Madrasah Diniyah, sampai Taman Pendidikan Al Qur’an yang berpotensi terkena dampak kebijakan mendikbud. Menurutnya, untuk Pondok Pesantren ada 13.904 lembaga, 3.201.582 santri dan 322.328 ustad. 

Untuk Madrasah Diniyah Takmiliyah ada 76.566 lembaga, 6.000.062 santri dan 443.842 ustad. Sementara untuk Pendidikan Al Qur’an (TKA, TPA, TQA) ada 134.860 lembaga, 7.356.830 santri dan 620.256 ustad.  “Total ada 225.330 lembaga, 16.558.440 santri dan 1.386.426 ustad,” tulis Rikza.

Sebelumnya, Muhadjir sempat menyesalkan sejumlah informasi yang beredar yang menurutnya kurang tepat dalam mengutip pernyataannya. “Jadi bukan menghapus pelajaran agama. Justru bisa dipakai untuk jadi penguat (pelajaran agama). Jadi tidak ada pengulangan (antara yang diajarkan dalam pelajaran agama di sekolah dengan yang diajarkan di madrasah diniyah),” kata Muhadjir dalam acara Sosialisasi Peraturan/Kebijakan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, di Jakarta, Selasa malam, 13 Juni 2017.

(BACA : Mendikbud bantah akan hilangkan pelajaran agama)

Protes atas  rencana penerapan full day school membuat Presiden Jokowi memanggil Muhadjir, Rabu, 14 Juni 2017. Sesudah bertemu Presiden, Muhadjir mengatakan akan ada perubahan teknis pelaksanaannya. Muhadjir juga mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Menteri Agama sebelum kebijakan tersebut benar-benar direalisasikan. “Untuk mengatur petunjuk teknisnya,” kata Muhadjir.

Dalam pertemuan buka puasa dengan Forum Pemimpin Redaksi, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pihaknya sudah mengingatkan mendikbud agar menyiapkan dengan matang rencana program full day school.  “Kebijakan yang berpengaruh terhadap 50 jutaan siswa tidak bisa hanya diatur dengan selembar surat keputusan menteri. Banyak hal yang harus dipikirkan, termasuk masalah logistik. Bagaimana menyediakan makan siang bagi siswa, kesiapan guru dan sebagainya,” ujar JK, Rabu, 14 Juni 2017.

Tentang informasi yang beredar bahwa Presiden Jokowi meminta program full day school dibatalkan, Muhadjir mengatakan, “Saya tidak tahu itu. Yang pasti waktu saya menghadap Presiden dan ada Pak Wapres, beliau tidak menyatakan kepada saya tentang hal itu.  Beliau hanya meminta sosialisasinya lebih digencarkan,” kata Muhadjir. – Rappler.com

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!