Jokowi terima Ketua GNPF-MUI dalam open house di Istana

JAKARTA, Indonesia – Presiden Joko “Jokowi” Widodo menerima kedatangan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Bachtiar Nasir dan pengurus lainnya ketika melakukan silaturahmi Idul Fitri di Istana Negara. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan silaturahmi itu merupakan inisiatif dari Bachtiar.

“Ini adalah menerima silaturahmi dari Pak Nasir dan kawan-kawan. Jadi, ini atas permintaan mereka,” ujar Pratikno di sela pertemuan Jokowi dengan GNPF-MUI di Istana Merdeka pada Minggu, 25 Juni.

Ketika menerima pengurus GNPF-MUI, Jokowi didampingi Menko Polhukam Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Pratikno mengatakan bahwa dia dihubungi Menteri Lukman ketika Jokowi dan Jusuf “JK” Kalla menggelar open house di Istana. Dalam pembicaraan tersebut, Lukman mengatakan bahwa Bachtiar dan rekan-rekan di GNPF-MUI ingin menghadap Presiden Jokowi.

“Tadi, Pak Presiden saya lapori saat open house dan Beliau mengatakan saat open house siapa saja boleh datang. Ditunggu,” kata dia.

Sebelum akhirnya pertemuan itu terealisasi, Menteri Lukman sempat berkonsultasi dengan Wiranto. Lalu, keduanya menghubungi Bachtiar dan terjadilah pertemuan itu.

“Beliau-beliau ini datangnya sudah jam 11 lebih dan Pak Presiden ada acara syawalan di tempat Bu Mega (Megawati Soekarnoputri), jadi terlambat. Akhirnya Pak Presiden kembali dari rumah Ibu Mega ke sini dan menerima silaturahmi dari Pak Nasir dan kawan-kawan,” kata dia.

Lalu, apa yang dibicarakan oleh keduanya? Pratikno mengatakan bahwa pertemuan tersebut hanya berupa silaturahmi dalam rangka Idul Fitri 1438 Hijriah. Tidak ada isu tertentu yang dibahas.

Walaupun Pratikno mengakui GNPF-MUI memang meminta agar bisa diberikan akses komunikasi kepada Presiden Jokowi. Dia juga menyebut bahwa GNPF-MUI mendukung dan mengapresiasi kebijakan pembangunan bangsa yang telah dilakukan pemerintah.

Bahas soal rekonsiliasi?

Sementara, Dewan Pembina GNPF-MUI Yusuf Muhammad Martak mengatakan saat bertemu Jokowi belum ada pembicaraan mengenai rekonsiliasi antara para ulama dengan pemerintah.

“Hari ini kami coba membangun komunikasi dulu, agar cair dan mulai saling mengerti dan memahami. Tentang masalah teknis belum kami bicarakan,” kata Martak yang ditemui di Istana pada Minggu, 25 Juni.

Seperti yang diketahui GNPF-MUI dan pimpinan Front Pembela Islam Rizieq Shihab tengah berupaya untuk melakukan rekonsiliasi dengan pemerintah pasca kasusnya terus bergulir di pengadilan. Wacana rekonsiliasi ditawarkan lebih dulu oleh Rizieq.

Dia kemudian meminta kepada pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra untuk menjadi negosiator. Tawaran itu kemudian disambut secara positif oleh Yusril.

“Permintaan disampaikan melalui rekaman suara usai acara talkshow di Hotel Balairung Matraman. Saya terlibat secara pribadi sebagai negosiator,” ujar Yusril kepada media pada Rabu kemarin.

Menurut Yusril, adanya tuduhan makar yang dialamatkan kepada beberapa ulama oleh para penegak hukum yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

“Bahwa mereka sering berbeda pendapat dengan pemerintah adalah merupakan sesuatu yang wajar dalam berdemokrasi,” kata dia.

Sementara, di sisi lain pemerintah kini sedang menghadapi tantangan besar dalam melanjutkan pembangunan bangsa dan negara. Untuk menyelesaikan tantangan itu, maka pemerintah memerlukan stabilitas sosial dan politik, keamanan yang kondusif serta dukungan dari seluruh komponen bangsa. – dengan laporan ANTARA/Rappler.com