Mendagri siapkan pengganti Gubernur Sulawesi Tenggara pasca ditahan KPK

JAKARTA, Indonesia – Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam akhirnya resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu malam, 5 Juli. Dia ditahan karena diduga menerima uang suap sebesar 4,5 juta dollar Amerika Serikat agar bersedia menerbitkan SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan dan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.

“KPK melakukan penahanan terhadap tersangka NA selama 20 hari ke depan, terhitung mulai hari ini di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Jaya Guntur,” ujar juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK pada Rabu malam seperti dikutip media.

Nur Alam tiba di Gedung KPK sekitar pukul 13:00 WIB yang didampingi beberapa kuasa hukum serta orang-orang terdekat. Usai diperiksa selama tujuh jam, Nur kemudian keluar dengan mengenakan rompi berwarna orange.

Nur diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin pertambangan nikel di dua kabupaten di Sultra pada periode 2009-2014. Selain menerbitkan SIUP Eksplorasi, Nur juga menerbitkan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana, Sulawesi Tenggara.

Penyidik KPK menduga ini bukan kali pertama Nur menerima pemberian dari pihak swasta dalam setiap penerbitan izin pertambangan yang dikeluarkan dan tidak mengikuti aturan yang berlaku.

Tunjuk pengganti

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan segera menunjuk pengganti Nur agar tidak ada kekosongan dalam pemerintahan daerah di Sulut. Tjahjo menunjuk Wagub Saleh Lasata sebagai pelaksana tugas (Plt).

“Nanti siang sekitar pukul 14:30 WIB, saya serahkan SK Plt Gubernur Sultra kepada Wagub Sultra agar pemerintahan tidak kosong dan berjalan,” kata Tjahjo ketika dikonfirmasi pada Kamis, 6 Juli.

Ini menjadi kasus kedua dalam beberapa pekan terakhir seorang Gubernur ditahan KPK karena menerima suap. Sebelumnya, Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) karena menerima suap. – Rappler.com