Turun ke jalan, ribuan santri NU tolak program full day school

SEMARANG, Indonesia – Pelaksanaan program pendidikan lima hari sekolah atau full day school (FDS) yang dicanangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menuai protes dari masyarakat di beberapa daerah, termasuk Kota Semarang, Jawa Tengah. Ribuan santri Nahdlatul Ulama (NU) yang tergabung dalam gerakan Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan (KMPP) bahkan menggelar unjuk rasa di Jalan Pahlawan, pada Jumat sore, 21 Juli.

Mereka secara tegas mendesak Mendikbud Muhadjir Effendy membatalkan pelaksanaan pendidikan lima hari sekolah tersebut. Sebab, warga Nahdliyin menganggap program itu telah merenggut kebebasan anak untuk mendapatkan pendidikan agama di sore hari.

Koordinator KMPP Hudallah Ridwan mengatakan terdapat sekitar 10 ribu massa yang turun ke jalan untuk memprotes kebijakan Mendikbud tersebut. Gelombang massa NU dimulai berjalan kaki dari Masjid Besar Baiturahman sampai halaman kantor Gubernur Jawa Tengah.

“Kami tidak sepakat dengan penerapan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 karena sudah membawa dampak buruk bagi masyarakat. Lantaran kata-kata tak lagi bermakna, maka aksi long march ini jadi satu-satunya opsi yang kami tempuh saat ini,” ujar Hudallah pada Jumat kemarin.

Ia mengatakan Kemendikbud bertindak sewenang-wenang dengan merancang aturan yang mengancam eksistensi madrasah diniyah (madin). Pasalnya, program FDS mewajibkan anak bersekolah sampai sore hari tanpa memberikan ruang bagi madrasah untuk memberikan pendidikan agama Islam.

“FDS mengancam eksistensi madrasah diniyah yang biasanya dimulai sejak pukul 13.00 WIB. Bagi kami, FDS lebih banyak madlaratnya ketimbang mudarat. Lagian kan sarana dan prasarana di sekolah banyak yang belum memadai,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Umum Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah, Lukman Hakim menuntut pemerintah untuk menghapus sistem pendidikan tersebut. Menurutnya, jam sekolah paling ideal hanya sampai pukul 13:00 WIB.

“Setelah itu, anak bebas bermain maupun mengaji,” kata dia.

“Saya rasa Presiden Jokowi harus realistis. Ada masalah dengan kebijakan ini. Kalau dilakukan, maka dapat menimbulkan gejolak di tengah masyarakat,” katanya lagi.

PKB berang

Di lain pihak, nada protes juga menyeruak saat ratusan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar silaturahmi bersama Ketua Umum Muhaimin Iskandar di Lantai II Gedung UTC Sampangan Gajahmungkur. Pria yang akrab disapa Cak Imin itu berpendapat dengan memaksakan program FDS, Mendikbud cenderung mengabaikan peran ulama di bidang pendidikan Indonesia.

“Karena ulama bersama masyarakat sejak zaman Kemerdekaan RI bersatu-padu. Tanpa biaya pemerintah telah menanamkan karakter cinta tanah air di madrasah diniyah. Ini jadi bukti ulama mampu membangun kultur yang bagus. Berbeda dengan sekolah formal yang selama ini tidak mampu melakukan hal tersebut,” kata Cak Imin.

Dia menambahkan saat ini jumlah guru agama sangat terbatas. Akibatnya, muncul perkelahian antar pelajar. Fakta ini membuktikan bahwa pendidikan agama yang menjunjung tinggi ahlak siswa hanya bisa ditanamkan di madrasah dan bukan di sekolah formal.

Alih-alih membuat aturan yang dinilai memberatkan salah satu pihak, Cak Imin menyarankan agar pola pendidikan diserahkan kepada masing-masing sekolah tanpa adanya pemaksaan aturan.

“Kembalikan saja pada masing-masing sekolah agar siswa bebas memilih,” kata Cak Imin menegaskan.

Ia mengatakan saat ini pihaknya tengah menggelar rapat terbatas dengan anggota DPR untuk membahas pembatalan lima hari sekolah. Cak Imin juga menyebut akan bertemu dengan Presiden Jokowi dalam waktu dekat dan meminta agar rencana itu dibatalkan.

“Madrasah mampu membangun kultur ahlaqul kharimah dan cinta Tanah Air dengan melibatkan peran ulama. Jangan sampai pola ini dirusak oleh FDS yang sebenarnya tidak layak diterapkan di negeri ini,” kata dia. – Rappler.com