Mencari akar masalah perundungan

DEPOK, Indonesia – Kasus perundungan anak mulai menjadi buah bibir masyarakat setelah dua peristiwa terungkap ke publik. Pertama, adalah aksi sekelompok siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di satu tempat perbelanjaan swasta; dan perundungan terhadap mahasiswa yang diduga berkebutuhan khusus di suatu universitas.

Ada begitu banyak alasan mengapa seseorang —baik anak-anak maupun dewasa— merundung seseorang. “Faktornya kompleks, ada karena memang terbiasa dari keluarganya, atau faktor lain di lingkungan sekitarnya,” kata Ahli Psikologi Sosial Universitas Indonesia Ratna Djuwita di Depok, Jawa Barat, pada Rabu, 26 Juli 2017.

Seperti misalkan, seorang anak yang orang tuanya mendidik dengan kekerasan sangat berpotensi membawa kebiasaan tersebut ke lingkungan sekolahnya. Atau karena tertekan di rumah, ia melampiaskan ke anak lain yang lebih lemah.

Pada dasarnya, para perundung menindas orang lain karena ingin menunjukkan kalau mereka memiliki kekuasaan yang besar; meski faktanya tidak demikian. Ratna mengatakan dalam kasus perundungan selalu ada pihak yang merasa lebih kuat ataupun lebih lemah.

Ratna menilai motif pelaku bukanlah masalah yang  membuat perundungan mengakar, melainkan pembiaran dari mereka yang menyaksikan. “Masalahnya adalah pembiaran, kenapa tidak ditindak secara tegas?” kata dia.

Aksi rundung di kalangan anak sekolahan sudah berlangsung sejak lama, namun angkanya terus meningkat sejak 2004. Perundungan masih masalah paling pelik yang harus dihadapi sekolah.

Dalam berbagai kasus yang ditelitinya, salah satu alasan sekolah mendiamkan perundung adalah karena faktor orang tua berpengaruh dan telah menyumbang banyak. Relasi yang timpang ini membuat pelaku semakin semena-mena.

Ia mengatakan sekolah harus berani mengambil sikap dan membuat area tersebut menjadi tempat aman bagi semua anak. “Orang dewasa, baik guru ataupun orang tua harus menyediakan zona aman untuk anak-anak mengadu bila mengalami masalah,” kata dia.

Sanksi yang sesuai

Terkait sanksi bagi pelaku pun harus dipikirkan secara matang. Rata-rata sekolah memang menerapkan zero tolerance bagi perundung. Kalau tidak diskors, pelaku langsung dikeluarkan hingga harus mencari sekolah lain.

Sanksi semacam ini tidak dapat menjadi solusi, malah dapat menimbulkan masalah baru. Biasanya, latar belakang yang bermasalah membuat anak-anak sulit mendapatkan sekolah baru yang berpengaruh banyak pada masa depannya.

“Ketika dewasa kemungkinan mereka terlibat dalam tindakan kriminal, narkoba, dan sulit mencari kerja jauh lebih tinggi dibanding yang tidak pernah melakukan perundungan,” kata dia.

Selain itu, potensi pertukaran pelaku juga dapat terjadi hingga hanya meluaskan perundungan ke sekolah yang mungkin sebelumnya tidak pernah tersentuh. Akan lebih baik bila sekolah memberikan sanksi ringan seperti peringatan terlebih dahulu sembari menyelidiki permasalahan lebih dalam.

Peneliti Media, Anak, dan Keluarga dari Universitas Indonesia Laras Sekarasih juga melihat perlunya perubahan nada pemberitaan kasus perundungan yang cenderung menyalahkan sekolah. “Itu membuat banyak guru pura-pura tidak tahu dan sekolah jadi gegabah bertindak,” kata dia.

Untuk menghentikan budaya perundungan di sekolah, perlu dimulai sejak kecil. Pertama-tama dengan mengenalkan empati kepada anak-anak sejak usia Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD).

“Anak-anak dibiasakan memikirkan bagaimana rasanya kalau jadi korban. Juga diajarkan untuk meminta sesuatu tanpa memaksa,” kata dia. Sekolah dan orang tua juga harus memikirkan bagaimana menerima keluhan ataupun aduan dari anak-anak tanpa membuat mereka terkesan seperti pengadu.

Karena, perundungan tidak hanya mempengaruhi pelaku dan korban; para saksi, keluarga, dan lingkungan sekitar juga. —Rappler.com