Pasca pertemuan Kapolri-Jokowi, Novel tetap pesimistis mengenai kasusnya

Rappler.com

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Pasca pertemuan Kapolri-Jokowi, Novel tetap pesimistis mengenai kasusnya
Novel menduga Kapolri memiliki bukti dugaan praktik suap atau korupsi yang melibatkan personsel polisi

JAKARTA, Indonesia – Presiden Joko “Jokowi” Widodo akhirnya bertemu dengan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian pada Senin sore, 31 Juli. Jokowi ingin mengetahui perkembangan penyelidikan kasus penyidik senior Novel Baswedan langsung kepada Tito.

Di hadapan media, Tito mengatakan Jokowi memerintahkannya agar kasus Novel segera dituntaskan. Namun, ia mengaku belum berminat untuk membentuk tim pencari fakta independen yang terdiri dari unsur sipil.

Menurutnya, kinerja untuk proses investigasi antara Polri dan KPK dirasa sudah cukup. Dia beralasan proses investigasi oleh KPK dan Polri lebih pro yustisia.

Tito juga menampilkan untuk kali pertama sketsa terduga salah satu penyiraman air keras ke wajah Novel. Mantan Kapolda Metro Jaya itu mengaku sketsa itu dibuat dari saksi penting yang melihat lima menit sebelum peristiwa teror terjadi pada 11 April lalu.

Sketsa tersebut terlihat lebih rapih, karena Polri menggandeng Kepolisian Australia (AFP). Mereka memiliki teknologi yang lebih canggih untuk menggambarkan sketsa terduga pelaku.

Namun, sudah puas kah Novel terhadap upaya tersebut? Kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, Novel merasa tetap tidak yakin terhadap proses investigasi yang dilakukan polisi.

“Upaya menggandeng pihak lain dalam hal ini KPK (untuk ikut mengusut pelaku penyerangan) diduga oleh Novel sebagai upaya pembenaran seolah-olah polisi serius,” ujar Dahnil dalam keterangan tertulis pada Selasa, 1 Agustus.

Ia mengaku sempat berdiskusi dengan Novel yang saat ini masih berada di Singapura pada pagi tadi.

Novel mengaku lebih mempercayai tim pencari fakta independen yang melibatkan unsur sipil dan di bawah pengawasan langsung Presiden Joko Widodo. Penyidik senior KPK itu justru mengaku bingung mengapa Polri tidak bersedia terhadap opsi tersebut.

“Seharusnya dengan ada tim independen yang kredibel, Kapolri dibantu untuk menghadirkan kepercayaan publik, karena bisa ditemu kenali proses ‘ganjil’ dalam penanganan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan ini. Obyektivitas dan kualitas pengusutan akan semakin baik,” katanya lagi.

Lagipula, dengan adanya tim pencari fakta independen, kerja kepolisian untuk mengusut siapa pelaku di balik teror Novel dapat segera terungkap. Kinerja polisi pun juga bisa dievaluasi.

“Oleh sebab itu, agak aneh jika ada penolakan keras yang dilakukan oleh Kapolri. Padahal, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) sejatinya membantu kualitas kerja Beliau dalam penanganan kasus Novel Baswedan,” tutur dia.

Respons kepolisian itu, justru semakin menguatkan dugaannya selama ini bahwa ada keterlibatan personel Bhayangkara dalam terornya. Novel juga menduga Kapolri memiliki bukti dugaan adanya praktik suap atau korupsi yang melibatkan personel polisi. Itu sebabnya, Kapolri mereasa harus melibatkan KPK dalam satu tim untuk membongkar penyerangan terhadap dirinya,” tutur Dahnil.

Menurut Novel, kata Dahnil, KPK sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk mengusut kasus tindak kekerasan yang kini dialaminya. – Rappler.com

BACA JUGA:

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!