Lampu kuning peran perempuan politisi

MALANG, Jawa Timur —  Puluhan perempuan politisi lintas partai politik berkumpul dalam satu ruangan, yang nampak adalah rasa solidaritas.  Padahal di lapangan, saat kampanye merebut kursi atau dalam pengambilan keputusan di parlemen lokal, tidak jarang mereka berkompetisi keras.  

“Kami berharap para perempuan politisi, anggota DPRD yang mengikuti pelatihan ini menjadi lebih sensitif gender dalam mempengarusi penyusunan regulasi peraturan daerah,” kata Yuyu Komariah, Direktur B Trust, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang banyak melakukan pelatihan dan advokasi bagi perempuan politisi, pekan lalu, di Malang, Jawa Timur.

Ini kali ke-8, B Trust menggelar pelatihan penguatan peran, kapasitas dan kompetensi anggota parlemen perempuan periode 2014-2019.  Pelatihan ini meliputi 30-an anggota DPRD dan pengurus Kaukus Perempuan Politisi Indonesia di wilayah Jawa Timur. Para perempuan politisi mendapatkan pelatihan tentang mengelola media, psikologi untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam menyampaikan gagasan, sampai pelatihan membaca hasil survei untuk identifikasi aspirasi publik.

B Trust bekerjasama dengan Konrad Adenaur Stiftung (KAS), sebuah lembaga yang didirikan oleh kanselir pertama Jerman, dan antaralain giat melakukan pendidikan politik bagi warga.

Ratu Dian Hatifah, mantan ketua KPPI tingkat nasional yang juga politisi, mengutip data UN Women tahun 2015,  bahwa hanya 22% dari seluruh perempuan anggota parlemen tingkat nasional di seluruh dunia adalah perempuan. Rwanda adalah negara dengan jumlah anggota parlemen perempuan terbanyak, yaitu 63,8%.

Rata-rata jumlah anggota parlemen perempuan di negara kawasan Skandinavia adalah 41,5%, di kawasan AS 26,3% dan di negara-negara di Asia 18,5%.  Di Indonesia angkanya 97 orang atau 17,32% untuk anggota DPR perempuan hasil Pemilu Legislatif 2014.  Masih jauh dari target 30% kuota bagi perempuan di parlemen.  Angkanya turun dibanding periode sebelumnya, 2009-2014 yang mencapai 103 orang atau  18,38% Ada 38 negara yang masih memiliki jumlah anggota parlemen perempuan kurang dari 10%.

Ratu Dian memaparkan bahwa jumlah perempuan yang dicalonkan untuk menduduki kursi parlemen nasional  pada Pemilu 2009 adalah 33,6% , sedangkan pada pemilu 2014, adalah 37%. 

“Hanya 36% petahana lolos kembali, sebagian besar terpental keluar,” kata Ratu Dian.  Faktor kinerja, juga kian maraknya politik uang dalam pemilu membuat sulit bagi perempuan untuk bersaing merebut kursi ke Senayan.

Fakta lainnya adalah, kenaikan kursi partai tidak selalu diikuti dengan kenaikan kursi perempuan. PDIP sebagai partai pemenang pemilu mengalami penurunan kursi perempuan dari 18% di tahun 2009, menjadi 11% di tahun 2014 atau dari 17 orang menjadi 12 orang.

“Sebanyak 40% caleg perempuan terpilih memiliki jaringan kekerabatan dengan elit politik, sedangkan 26% adalah kader partai,” ujar Ratu Dian.

Pelatihan juga membahas kecenderungan citra perempuan politisi yang buruk. “Belum ada perempuan yang benar-benar membekas dalam ingatan publik sebagai tokoh politik berprestasi,” kata Ratu Dian. Dia menyebut belum ada sosok seperti Aisyah Amini, politisi dari Partai Persatuan Pembangunan di era 1980-1990-an yang disebut singa podium.

(BACA : KPK tetapkan Miryam S. Haryani sebagai tersangka)

Perempuan jika diberikan kesempatan memimpin padahal bisa dan punya stamina. “Ingat bagaimana Ceu Popong sebagai anggota dewan tertua memimpin sidang paripurna yang penuh interupsi?” kata Ratu Dian. Ceu Popong, politisi Partai Golkar  dengan nama lengkap Otong Otje Djundjunan memimpin rapat perdana untuk 560 anggota baru DPR di Gedung DPR, Jakarta pada 1 hingga 2 Oktober 2014.

Hal lain adalah sejumlah skandal politisi atau kegagalan rumah tangga yang memperburuk citra perempuan dalam politik dan menutup prestasi yang telah mereka buat.

(BACA: KPK tangkap politisi perempuan PDIP)

Kabinet Kerja Presiden Joko “Jokowi” ada sembilan menteri perempuan. “Tapi hanya Puan Maharani dan Khofifah Indar Parawansa yang dari jalur kader politik,” kata Ratu Dian.

Mengutip data dari Kompas, kehadiran perempuan di DPR dinilai publik belum membawa perubahan nyata di masyarakat. Sebanyak 62,5% responden dalam survei tidak puas atas kinerja para perempuan politisi di Senayan.

“Ini lampu kuning bagi kita sebagai perempuan politisi. Merebut kepercayaan dari partai sudah jadi masalah besar, apalagi merebut kepercayaan dari publik,” ujar Ratu Dian, seraya menyebutkan bahwa perseteruan dalam konflik politik yang menguat belakangan ini membuat gerakan perempuan terhambat. –Rappler.com