Chatib Basri: RAPBN 2018: Realistis dan cenderung konservatif

JAKARTA, Indonesia – Mantan menteri keuangan Muhammad Chatib Basri mengatakan bahwa asumsi pertumbuhan ekonomi  5,4% yang dicanangkan Pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo dalam RAPBN 2018 realistis dan cenderung konservatif.  

“Memang harus diakui bahwa target pertumbuhan 5,4% tidak mudah,” kata Chatib Basri mengomentari Pidato Pengantar Nota Keuangan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di dinding akun Facebook-nya, Rabu, 16 Agustus 2017.

Chatib juga menuliskan,”target pajak naik 9% dibanding Outlook 2017. Defisit primer turun 45% dibanding 2017.”  Selanjutnya,  “Total belanja naik 5% dibanding Outlook 2017. Dana untuk PKH  naik secara signifikan. Defisit anggaran turun dari 2,67% di 2017 menjadi 2,19%.” PKH adalah Program Keluarga Harapan.

Menurut Guru Besar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu, “RAPBN 2018 mencerminkan konsolidasi fiskal setelah tahun 2015 dan 2016 yang targetnya sangat agresif. RAPBN 2018 mencerminkan anggaran yang kredibel.”

Dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,4%, yang dicapai dengan dukungan konsumsi rumah tangga yang terjaga, meningkatnya investasi, dan kinerja ekspor-impor yang membaik. 

“Tahun 2018, pemerintah akan fokus mendukung pertumbuhan di kawasan Maluku, Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali dan Nusa Tenggara melalui peningkatan keterkaitannya dengan Pulau Jawa dan Sumatera yang selama ini menjadi penyumbang terbesar dalam perekonomian nasional,” kata Presiden Joko “Jokowi” Widodo, dalam pidato pengantar Nota Keuangan RAPBN 2018 di depan Sidang Paripurna DPR RI, sekaligus pembukaan masa sidang I tahun 2017-2018.

(BACA: Jokowi sampaikan target pertumbuhan ekonomi 5,4% dalam RAPBN 2018)

Menanggapi status Facebook Chatib Basri, Anton Gunawan memberikan catatan, “Target kenaikan penerimaan perpajakan yang  9,3%  itu dari basis angka target APBN-P 2017 yang kelihatannya sukar bisa dicapai tahun ini. Masih akan ada tax gap yang lumayan (100 T an), sehingga  growth penerimaan perpajakannya untuk  tahun  2018 menjadi naik ke 20%an…. berat untuk  mencapainya,” kata Anton, kepala ekonom di Bank Mandiri.

Anton juga mengatakan, “Saya suka melihat turunnya target Primary Deficit secara  signifikan yang selama ini menjadi masalah yang harus dibenahi.”

Chatib Basri menanggapi Anton mengatakan, “Itu dari Outlook 2017, bukan APBN-P. Akan ada short (kekurangan), tapi dugaan saya tidak sampai 20%. Jadi gap-nya akan jauh lebih kecil. Year on year growth pajak sudah diatas 10% kok.” 

Lebih lanjut, Chatib Basri menanggapi Anton, “Selain itu kalau toh meleset juga. Dengan defisit 2,19% tidak perlu kuatir. Mungkin meleset ke 2,4-2,5 yang tentunya bagus.”

Target pajak RAPBN 2018

Dalam pidatonya Jokowi mengatakan, untuk mencapai sasaran pembangunan di atas diperlukan peningkatan Pendapatan Negara pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp1.878,4 triliun. 

Untuk mencapai target itu, Pemerintah akan melakukan langkah perbaikan di bidang perpajakan, antara lain dengan melakukan reformasi perpajakan, perbaikan data dan sistem informasi perpajakan, serta peningkatan basis pajak dan mencegah praktik penghindaran pajak melalui keterbukaan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information).

“Namun demikian, Pemerintah akan tetap mendukung peningkatan dunia usaha melalui pemberian insentif perpajakan,” kata Jokowi.

Jokowi juga menyampaikan, dengan mengacu pada tema kebijakan fiskal tahun 2018 dan strategi yang mendukungnya, maka Pendapatan Negara dalam RAPBN tahun 2018 direncanakan sebesar Rp1.878,4 triliun. 

Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp1.609,4 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp267,9 triliun. 

“Pemerintah akan berupaya secara maksimal untuk dapat mencapai target penerimaan tersebut dengan berbagai langkah perbaikan serta memanfaatkan semua potensi ekonomi nasional,namun dengan tetap menjaga iklim investasi dan stabilitas dunia usaha,” kata Jokowi.

Dalam target Penerimaan pajak RAPBN 2018,  Rp 1.609,4 triliun, berasal dari Pph minyak dan gas sebesar Rp 35,9 triliun, Pph non migas Rp 1,379,4 triliun, dari kepabeanan serta Bea dan Cukai senilai Rp 194,1 triliun.  Dari angka itu, bisa kita lihat Penerimaan perpajakan saja Rp 1,415,3 triliun.

Tax ratio 2017 tercatat 11,5% dari PDB atau produk domestik bruto

Menurut Outlook 2017 yang disampaikan Kementerian Keuangan, Penerimaan Pajak 2017 sebesar Rp 1,472,7 triliun.  Pada tahun 2016 senilai 1,285 triliun, sementara Penerimaan Pajak tahun 2015 Rp 1,240,4 triliun.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Yani Motik mengatakan dunia usaha perlu menyimak lebih dalam mengenai angka-angka asumsi indicator ekonomi makro yang digunakan pemerintah dalam menyusun RAPBN 2018.

“Target pertumbuhan ekonomi 5,4% saya masih ragu apakah  bisa kita capai.  Karena investasi masih jalan di tempat. Dana desa belum efektif.  APBD banyak mandek.  Harga komoditi stagnan cenderung turun,” ujar Yani Motik.

Mantan Menteri Keuangan di era Soeharto, Fuad Bawazier mengingatkan, bahwa stabilitas makro penting, tetapi tidak cukup.  “Ukuran sukses sesungguhnya di sektor riel atau mikro.  Di sektor mikro ini kita sedang babak belur,” ujar Fuad melalui pesan pendek.  

Fuad juga mengatakan dirinya bersyukur (pemerintahan) Jokowi giat membangun infrastruktur yang dalam jangka menengah dan panjang akan mengangkat ekonomi Indonesia. –Rappler.com