Indonesia-Vietnam sepakati lima bidang kerja sama

JAKARTA, Indonesia – Pemerintah Indonesia dan Vietnam sepakat untuk bekerja sama di lima bidang yang meliputi pendidikan, pembangunan pedesaan, batu bara, pemanfaatan gas di batas wilayah kontingen, hukum dan penjagaan laut serta pantai. Kesepakatan itu diteken ketika Presiden Joko “Jokowi” Widodo menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong di Istana Merdeka pada Rabu, 23 Agustus.

Jokowi menyebut ada tiga isu besar yang dibahas oleh kedua pemimpin negara ketika digelar pertemuan bilateral.

“Pertama, peningkatan kerja sama di bidang maritim dan perikanan, bidang perdagangan dan investasi dan isu kawasan di bidang maritim serta perikanan,” ujar Jokowi ketika memberikan keterangan pers pada siang tadi.

Di bidang maritim dan perikanan, kedua negara, kata Jokowi sepakat untuk mempercepat proses perundingan di limitasi batas zona ekonomi eksklusif Indonesia-Vietnam. Isu perundingan mengenai masalah ZEE Indonesia-Vietnam sudah dilakukan sejak tahun 2010, namun belum ada kemajuan.

Sementara, di bidang perikanan, keduanya sepakat terhadap usulan Indonesia agar dicapainya sistem penangkapan ikan yang berkesinambungan dan mengatasi penangkapan ikan secara ilegal.

Di bidang perdagangan, nilai investasi dan perdagangan kedua negara, dalam catatan Jokowi terus meningkat. Kedua pemimpin sepakat terhadap insiatif untuk mempererat di bidang perdagangan, agar target US$ 10 miliar dapat dicaoai.

“Sebagai negara kunci dan produsen utama lada serta karet di dunia, kita sepakat untuk mengambil langkah konkret dalam pengelolaan dan stabilitas harga serta meningkatkan kualitas kedua komoditas itu,” ujar mantan Gubernur DKI tersebut.

Pemerintah Indonesia juga meminta perlindungan kepada Vietnam agar invetasi Indonesia tidak terganggu.

Bahas Laut Tiongkok Selatan

Kedua pemimpin juga membahas isu mengenai ASEAN, khususnya sentralitas ASEAN. Salah satu itu yang kerap menjadi duri dalam persatuan negara anggota ASEAN yakni sengketa wilayah laut di Laut Tiongkok Selatan (LTS).

Vietnam pun termasuk negara yang ikut mengklaim di area bersengketa. Sejauh ini, kerangka tata kelakuan baik (COC) sudah disetujui ketika pertemuan Menlu se-ASEAN digelar di Manila pada awal bulan ini. Kerangka itu menjadi panduan bagi negara-negara claimant untuk menuntaskan masalah mereka.

“Kami juga menyambut baik kemajuan yang dicapai dalam COC yang akan menjadi dasar untuk pengaturan norma komprehensif di Laut Tiongkok Selatan. Kami juga sepakat untuk menjadikan ASEAN sebagai motor terciptanya perdamaian dan stabilitas serta kesejahteraan kawasan.

Tak sebarkan ideologi

Kedatangan Sekjen Nguyen di Jakarta sempat mendapat sorotan dari sebagian publik. Mereka mempertanyakan sikap Jokowi yang bersedia menerima Sekjen dari partai komunis untuk berdialog.

Wakil Ketua MPR Evert Ernest Mangindaan mengatakan kedatangan Sekjen Nguyen ke Indonesia sama sekali tidak berkaitan dengan ideologi komunis yang dianut Vietnam. Dia datang untuk membicarakan kerja sama.

“Bukan masalah ideology. Ideologi kita Pancasila. Sebagai negara bersahabat dengan negara dan bangsa lain, maka itu sah-sah saja,” kata EE Mangindaan di DPR.

Sebelum bertemu Jokowi pada hari ini, Sekjen Nguyen sudah melakukan kunjungan ke DPR pada Selasa, 22 Agustus. – Rappler.com